Seruan Ibadah dan Aksi. |
Konflik Belanda dan
indonesia tentang status papua belum juga berakhir, muncul seorang penengah
berkebanggsaan Amerika Mr Ellyswort Bunker mengusulkan supaya daerah papua
barat di ambil alih oleh badan PBB yang bernama United Nation Temporary
Autority (UNTEA) dan administrasi Papua barat di atur oleh pemerintahan
indonesia dengan jangka waktu 25 tahun, setelah itu rakyat Papua di berikan
opsi untuk memilih tetap bersama indonesia atau memilih menjadi negara merdeka.
jadi seharusnya “PEPERA” dilaksanakn tahun 1988. Dua perjanjian yang tidak akan
hilang dari perjuangan rakyat Papua, adalah perjanjian New York yang di tanda
tangani di markas PBB pada tanggal 15 agustus 1962 dan Perjanjian Roma yang di
tanda tangani di Italia (Roma) tanggal 30 september 1962,dimana perjanjian New
York tentang proses peralihan administrasi Papua dari belanda ke UNTEA
sedangkan perjanjian Roma adalah Referendum atau lebih di kenal saat itu dengan
istilah PEPERA yang direncanakan pada tanggal 1969 di batalkan saja atau bila
perlu di hapuskan saja, juga pengaturan indonesia dalam mengurus papua hanya 25
tahun saja terhitung dari tanggal 1 mei 1963 jadi berakhirnya tanggal 1 mei
1988 Disini terlihat jelas kejanggalan yuridis.
Salah satu pelanggaran Hak
Asasi bangsa Papua adalah pada saat pelaksanaan “act of free choice” /tindakan
untuk bebas memilih atau indonesia menyebutnya PEPERA, pada saat itu jumlah
penduduk Papua terhitung -+ 800.000 Ribu jiwa, namun atas keberhasilan
propaganda indonesia yang licik maka sistem international tidak digunakan
,indonesia membentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang terdiri dari tokoh adat
papua yang sudah di doktrin dan intimidasi di bawah todongan senjata oleh
OPSUS-KOPASANDHA, Pimpinan Jendral Ali Murtopo.supaya memilih bergabung bersama
indonesia…sungguh ironis memang.
Untuk menyelesaikan
Kesalahan Sejarah ini Awal Tahun 2017 IPWP, ILWP dan ULMWP meluncurkan Tanda
Tangan Petisi Global yang harus dilakukan oleh solidritas dunia dan terakhirnya
parlemen New Zealan menghadiri dukungan penandatanganan petisi Internationally
Supervisor Vote for West Papua yang dilakukan oleh sembilan anggota parlemen
New Zealand di Wellington. Lobi politik Papua Merdeka oleh ULMWP di tingkat
internasional telah bergerak mulai dari Melanesian Spearhead Group (MSG),
Pacific Islands Forum (PIF), The African, Caribbean and Pacific Group of States
(ACP) dan hingga saat ini telah berada di tingkat Komite 24 Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) atau (Special Committee on Decolonization). Pada tanggal 16
Mei 2017, dewan eksekutif ULMWP diundang secara resmi untuk menghadiri
pertemuan C24 Komite 24 (Dekolonisasi) di St Vincent dan Grenadine. Dalam
pertemuan ini Perwakilan Republik Indonesia dikagetkan saat melihat kehadiran
ULMWP.
Beberapa waktu sebelumnya
Indonesia sempat membatasi dan melarang, agar ULMWP tidak masuk dalam ruangan
dan mengikuti pertemuan Komite 24 Dekolonisasi PBB namun, pemerintah St Vincent
dan Grenadine mengatakan, ULMWP hadir sebagai tamu negara resmi dalam pertemuan
Komite 24 kali ini. Dukungan dari Berbagai Negara, solidaritas dunia LSM,NGO
Partai-Partai dan lain-lain saat ini lebih Meningkat ditingkat region
untuk menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa papua. Untuk itu kita nyatakan sikap
dan berikan dukungan sekaligus Deklarasi Tanda tangan petisi sebagai persyatan
menuju Dekolonisasi PBB.
Maka Komite Nasional Papua
Barat KNPB sebagai media Nasional Bangsa papua akan memediasi rakyat papua
dalam Bentuk ibadah dan Doa Nuansa yang akan di selenggarahkan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mey 2017.
Alamat : Kebun Siri Jln.
Freeport Lama Timika Papua.
Tempat : Kantor OPM (KNPB &
PRD Timika)
Jam : 09.00 Pagi s/d Selesai.
Demikian Seruan Ini Kami
Buat Untuk dapat diketahui Oleh semua Pihak dan Dapat Hadir dalam Kegiatan
tersebut diatas semoga Allah Moyang bangsa papua Menyertai Kita dalam Profesi
Kita masing-masing Menuju Pembebasan melalui Mekanisme
Referendum.
Hormat
Kami
Penyelenggarahkan
Ibadah dan Aksi
Badan
Pengurus
Komite
Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika
TTD
STEVEN
ITLAY SEM UKAGO
Ket.KNPB
Timika Sekjen KNPB Timika.
Penanggung
Jawab Aksi
Lembaga
Politik Bangsa Papua
Parlemen
Rakyat Daerah Mimika PRDM
TTD
ABIHUT
DEGEI
Ket.PRD
Mimika.
Catatan :
Penandatanganan Petisi
terus berjalan dan akan berakhir pada Bulan Juny maka yang belum memberikan
Dukungan Maka KNPB buka 24 jam di sekertariat KNPB Timika bendungan.
Rakyat bangsa Papua
wajib Busana adat & Bebas Rapi dan membawah Alkitab & Gitar.
Rakyat bangsa papua
tidak terpropokasi dengan issue yg di bangun o/ musu, karena dalam waktu dekat
Membuktikan sejarah Indoesia dan West Papua.
Copy &
Sebarkan !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar