KNPB News, — “Banyak kasus pelanggaran HAM dialami rakyat Papua selama puluhan tahun. Orang Papua tidak punya masa depan yang baik bersama Indonesia. Maka, solusinya adalah segera berikan ruang bagi bangsa Papua menentukan nasib sendiri untuk merdeka dan mengatur diri.”
Demikian penegasan dari Warpo Sampari Wetipo, wakil ketua II Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, saat berbicara pada seminar nasional bertema “Mewujudkan semangat perlawanan rakyat untuk hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat”, Senin (27/1/2025) di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Seminar nasional diselenggarakan KNPB konsulat Indonesia wilayah Makassar, dihadiri para pelajar, mahasiswa, pemuda, delegasi dari wilayah Manado, Gorontalo, Tomohon, perwakilan kelompok Cipayung, aktivis HAM dari LBH Makassar, aktivis Prodem, FRI-WP, KNPB, AMP, AMPTPI, serta para tamu undangan lainnya.
Lima pembicara hadir dalam seminar nasional menyampaikan pandangan mereka kepada para peserta yang hadir. Materi seminar yang disampaikan narasumber dari sejumlah organisasi itu cukup menarik perhatian hadirin.
Arul, pimpinan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) wilayah Makassar, saat menyampaikan materi tentang sejarah sesungguhnya kemerdekaan Indonesia (1949), justru kepalsuan sejarah Indonesia dengan mencatat tahun 1945 diproklamasikan saat bangsa Papua Barat lebih jauh menyiapkan dirinya untuk merdeka, sebelum Indonesia merdeka.
Arul juga mengulas sejarah panjang ketika presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora di Alun-alun Yogyakarta di hadapan ribuan rakyat Indonesia, bahwa salah satu isinya adalah segera bubarkan negara boneka buatan Belanda. Dan kemudian militer melakukan mobilisasi umum dibawah komando Soekarno sebagai presiden pertama merangkap panglima tertinggi.
“Dampaknya adalah infasi militer besar-besaran di wilayah Irian Barat atau sekarang West Papua untuk menggagalkan kemerdekaan bangsa Papua Barat pada 19 Desember 1961.”
“Itu menandakan bahwa pertemuan hanya dilakukan antara iblis dan setan yang disaksikan oleh hantu,” kata Arul.
Warpo Sampari Wetipo mengaku panitia meminta untuk menjelaskan sejarah pembentukan KNPB dan perjuangan KNPB bersama rakyat dalam situasi terkini di tanah air West Papua.
Kata Warpo, cikal-bakal berdirinya KNPB tidak jatuh dari pohon atau langit biru. Ada para pendiri yang layak disebutkan, yakni DAP, AMPTPI, AMP, FNMPP, SONAMAPPA dan beberapa individu progresif lainnya di Tanah Papua.
“Jadi, tidak benar kalau ada oknum tertentu bahwa KNPB lahir dari ide pribadi sebagai pendiri tulen itu omong kosong dan menipu rakyat,” ujarnya.
Warpo menyatakan, KNPB lahir karena situasi darurat militer yang tak pernah henti sejak bangsa Papua Barat dianeksasi ke dalam pangkuan ibu pertiwi sejak 1 Mei 1963.
“Sejak itulah operasi militer secara masif dan terstruktur terjadi, misalnya kita tahu bersama bahwa ada banyak sandi-sandi operasi seperti operasi Trikora, operasi Mandala, operasi Wibawa, operasi Tumpas, operasi Sadar, operasi Ketupat, operasi Senyap, operasi Pepaya, operasi Koteka, dan sampai kini kita masih mendengar ada operasi Cartensz, operasi Nemangkawi, operasi Elang dan seterusnya. Ini tandanya Tanah Papua adalah zona darurat militer atau daerah DOM,” bebernya.
Dampak dari itu, kata Warpo, beberapa wilayah sejak awal Januari 2018 terjadi penyisiran rumah-rumah warga lokal, pembakaran gereja, sekolah, penembakan terhadap warga sipil oleh TNI/Polri, dan terjadi pengungsian besar-besaran di kabupaten Nduga.
“Selain di Ndugama, perang antar kedua belah pihak antara TPNPB versus TNI-Polri terus menyebar kemana-mana di atas tanah air kami, seperti di kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, Puncak Jaya, Timika, Paniai, Dogiyai, Lanny Jaya, Puncak Jaya, dan terakhir di kabupaten Yalimo dan Tambrauw dibawah pimpinan Aske Mabel dan Arnoldus Jansen Kocu.”
Lanjut Warpo, dampak lain adalah para pengungsi kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara terutama lansia dan bayi yang baru lahir meninggal di hutan, ternak, kebun sebagai mata pencahariannya.
Selain itu, Warpo akui PSN di Merauke dengan luas 2 juta hektar tanah adat dirampas negara, kelapa sawit di kabupaten Arso 11 ribu lebih hektar tanah adat dijadikan lahan proyek kelapa sawit.
Terakhir, kata Warpo, konflik horizontal antar para pendukung parpol yang berdampak pada perang suku. Tingginya angka kriminal di beberapa kabupaten dan kota di Papua, mati karena keracunan obat dan makanan, tingginya seks bebas dan HIV/Aids, tabrak lari, curanmor, beredar luas dan bebas minuman keras (Miras), generasi muda di usia produktif terlibat cium lem aibon, kekerasan terhadap anak di bawah umur dan ibu rumah tangga, penculikan dan pembunuhan misterius, dan lain-lain. Semuanya dibiarkan begitu saja oleh penguasa negara.
“Kesimpulannya adalah orang Papua tidak punya masa depan yang baik dan cerah bersama Indonesia. Solusinya, segera berikan ruang untuk bangsa Papua menentukan hak penentuan nasib sendiri untuk merdeka dan mengatur dirinya sendiri,” tegas Warpo.
Sedangkan pembicara dari LBH Makassar, Razak menjelaskan, LBH ada untuk mengadvokasi dan perlindungan hukum terhadap para korban terutama kaum lemah yang membutuhkan bantuan hukum.
“Segala isu kami dampingi, termasuk isu Papua kami ikut mendampingi, saat mahasiswa melakukan protes dalam bentuk demonstrasi damai di kota studi Makassar,” katanya.
LBH adalah salah satu lembaga resmi dan diakui otoritas pemerintah.
“Selama para korban (kaum lemah) yang datang mengadu, maka kami siap mendampingi. Tidak semua LBH yang diteror, intimidasi, dan mendapat tekanan dari militer.”
“Kami pernah diinterogasi oleh aparat keamanan Indonesia, bahwa kenapa kalian mengadvokasi isu Papua dan lain sebagainya. Bagi LBH, dalam mengadvokasi kaum lemah, kaum tertindas/terjajah perlu dilindungi hak-hak fundamentalnya.”
Ditegaskan lagi, “Selama kebenaran sejati, nilai kemanusiaan dan keadilan terlihat jelas dan jernih, maka LBH Indonesia ada di situ untuk umum, walaupun tidak semua pekerja HAM (pemimpin dan kader) LBH di nusantara ini berpikir kritis.”
Sementara, Nyora dari FRI-WP Makassar, dalam materinya menyebut masalah di Papua Barat cukup kompleks yang tidak pernah ditangani pemerintah Indonesia.
“Kami lihat tidak hanya genosida, ekosida dan etnosida, tetapi yang utama adalah keadaan kolonialisme, rasialisme dan kapitalisme. Secara singkat, Indonesia melakukan praktek kolonialisme di Papua Barat, dan situasi itu kami sebagai rakyat Indonesia melihat sangat jelas. Apa yang Indonesia mempraktekkan penjajahan di Papua Barat adalah praktek dimana Indonesia juga mengalami penjajahan dari kolonialisme Belanda,” tuturnya.
Yang berikut, lanjut dia, rasisme sangat subur di Indonesia. Praktek rasisme diterapkan sejak awal Papua Barat dicaplok ke dalam NKRI.
“Bangsa Indonesia sebagai kolonial baru terhadap bangsa Papua, dan merasa dirinya superior dan lebih manusiawi, kemudian dalam setiap keputusan-keputuasan (perjanjian) apapun terkait status politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya dalam sejarah yang kita pelajari tidak pernah orang asli Papua dilibatkan sebagai subjek, maka di situlah rasisme itu ditanamkan sejak itu juga. Sebab Indonesia menganggap bangsa Papua, masih terbelakang, kuno, primitif, bodoh, lemah, miskin, dan stigma lainnya,” beber Nyora.
Baca Juga: Peringati Hari HAM Sedunia, KNPB Serukan Perjuangan Tanpa Kekerasan
Ia juga mengungkapkan persoalan berikut adalah kapitalisme di Papua. Secara ekonomi dikuasai oleh kapitalisme asing. Indonesia menurutnya hanya menjadi anjing suruan. Hal nyata dirasakan oleh masyarakat adat adalah konflik agraria yang menjadi masalah serius dan melahirkan konflik-konflik baru.
“Tanah adat sekalipun dikapitalisasi oleh kaum kapital, dan juga borjuis lokal. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adat Papua telah, sedang dan akan terus mengalami pergeseran secara sistematis dan masif terutama masyarakat termarginalisasi dan hidup tergantung kepada bantuan-bantuan pemerintah di atas kekayaan alam yang berlimpah. Situasi tersebut menandakan bahwa negara Indonesia tidak serius membangun Papua secara manusiawi, entah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Papua maupun SDA,” tandasnya.
Pembicara lain, Hiskia Meage, koordinator KNPB Konsulat Indonesia, saat menyajikan materinya lebih banyak bicara pengalaman konsolidasi gerakan mahasiswa bersama para seniornya di awal tahun 2000-an, paska reformasi 1998 lebih khusus di wilayah Sulawesi Utara yakni Manado, Gorontalo, Tondano dan Tomohon, termasuk Makassar.
Setelah bergabung dengan AMPTPI dan masyarakat Minahasa Raya, kemudian taun konsolidasi eksodus ke Papua tahun 2008 bersama kamerad Mako Tabuni, Seravin Diaz, Hubertus Mabel, Herik Logo, Ogram Wanimbo, Fictor Kogoya, Meky Yeimo, Andy Gobay, dan yang lainnya.
“Ini pengalaman saya yang bisa menginspirasikan mahasiswa Papua dan para undangan serta simpatisan yang hadir dalam seminar nasional ini.”
Meage juga angkat beberapa pengalaman penting bersama KNPB di tanah air perlawanan. Ia katakan, ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah adalah ilmu ilusi dan tidak normal, tetapi yang membuat dirinya sempurna ketika mengambil sikap tegas berdiri bersama KNPB di garda terdepan untuk rakyat dan bangsa Papua Barat.
“Pengalaman lain, dalam keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) KNPB kedua, saya kembali dipercayakan dan diangkat oleh forum untuk memimpin Konsulat Indonesia sampai sekarang,” imbuhnya.
Ketua panitia Efer Holombau dan sekretaris Niswan Wanimbo mengabarkan, kegiatan seminar ini bagian dari konferensi kedua KNPB konsulat Indonesia wilayah Makassar.
Disposal: Admin KNPB-News
0 komentar:
Posting Komentar