Proposal Papua Sebagai Anggota MSG Dibicarakan Resmi oleh Forum Menlu di Vanuatu

Document  : Melky G / Anggota KNPB Konsulat Indonesia Tengah

JAYAPURA - Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengatakan, proposal Papua menjadi anggota MSG yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Papua di Pasifik Selatan, yakni organisasi ULMWP pada 5 Februari 2015 lalu akan segera dibahas secara resmi dalam forum pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara anggota MSG pada 21 Mei 2015 mendatang di Vanuatu.

Dalam pembicaraan itu, dipastikan Proposal Papua akan segera disahkan menjadi salah satu rekomendasi utama untuk dijadikan agenda pembahasan dan pengesahan dalam pertemuan kepala-kepala negara anggota MSG di Honiara, Kepulauan Salomon.

Perhitungan secara politis, Papua berpeluang besar menjadi anggota MSG, walaupun Presiden Jokowi sudah secara langsung mengungjungi PNG dan memberikan tekanan diplomatik kepada MSG untuk mendukung Indonesia soal Papua atau MSG tidak boleh ikut campur masalah dalam negeri Indonesia karena ini menyangkut soal kedaulatan negara.

Bahkan tekanan dalam bentuk ancaman militer ke MSG juga ditunjukan Presiden Jokowi dengan memarkir empat Pesawat Tempur Super Sonic Jenis Sukhoi buatan Rusia di Bandara Sentani dan Biak dalam beberapa bulan terakhir ini untuk memperingati MSG tentang sikapnya yang mendukung Papua masuk dalam kumpulan keluarga Melanesia.

Dalam hubungan internasional, prinsip ancaman militer Indonesia ini dibenarkan karena paham realisme yang menjadi mainstream utama hubungan internasional dengan slogan ‘Civis Pacem Parra Bellum’, Artinya, jika ingin damai, bersiaplah untuk perang’. Akan membenarkan aksi militer Indonesia ke negara-negara MSG, bila Papua masuk menjadi anggota MSG, maka Indonesia siap perang terbuka dengan MSG Pasifik. Dan apakah Papua akan menjadi anggota MSG dan akan ada invasi militer Indonesia ke MSG?.

“Membaca peluang Proposal Papua ke MSG, Papua berpeluang masuk menjadi anggota MSG karena alasan paling kuat bahwa negara-negara MSG, khususnya Vanuatu, tidak menunjukan sikap yang menghormati asas resiprokal atau resprositas dalam hukum internasional,” tandasnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Senin, (18/5).

Asas resiprositas adalah asas hukum yang diatur pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomasi, dimana asas ini mengandung prinsip timbal balik. Tindakan suatu negara terhadap negara lain, harus mendapat tindakan balasan yang sama dari negara lain tersebut. Indonesia telah menunjukan kebaikannya dengan mengucurkan bantuan ekonomi dan keuangan sebesar Rp2,8 Trilyun untuk pembangunan dan rekonstruksi ulang pembangunan negara Vanuatu akibat bencana alam, tetapi sepertinya tidak cukup mempengaruhi Vanuatu untuk merubah posisinya tentang dukungannya terhadap keanggotaan Papua MSG.

Pelanggaran Vanuatu dan negara-negara MSG terhadap asas resiprositas ini yang menjadi alasan paling kuat dirinya melihat Papua akan diterima menjadi anggota MSG, meskipun di kalangan elit politik dan pejabat negara-negara anggota MSG belum terlihat satu suara mendukung atau menolak proposal Papua. Tapi ditingkat gross root, akar rumput, sebagian besar masyarakat Melanesia mendukung Papua kembali berkumpul dalam keluarga besar Melanesia, lepas dari lingkungan keluarga besar Melayu.

Harapan dirinya, Papua tidak harus lepas dari Indonesia, tapi sikap Pemerintah yang tidak serius mendukung dialog damai Jakarta-Papua dan membiarkan kasus pelanggaan HAM berat Paniai 8 Desember 2014 lalu tetap menjadi misteri dan tidak terungkap, menjadi amunisi politik paling kuat pengaruhnya saat ini dalam menentukan status Papua di MSG.

Negara-Negar MSG ingin melihat komitmen dan keseriusan Jokowi menyelesaikan Papua melalui dialog damai Jakarta Papua tetapi sepertinya harapan MSG terhadap solusi bermartabat dan memiliki rasa hormat terhadap nilai kemanusiaan dan harga diri orang Melanesia di Papua ini tidak akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Papua dan negara-negara MSG. Presiden Jokowi memiliki interprestasi sendiri tentang dialog Jakarta Papua yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar persoalan Papua.

“Konsep  dialog Papua Jakarta model Presiden Jokowi hanya meredahkan konflik tetapi tidak bisa menyelesaikan konflik. Tindakan Jokowi juga dalam memberikan grasi dan amnesti kepada Tapol/Napol Papua tidak akan memberikan manfaat langsung terhadap penghentian internasionalisasi isu Papua. Yang ditunggu oleh MSG adalah keseriusan Jokowi menyelesaikan Papua berdasarkan dialog damai Jakarta Papua yang digagas JDP. Jokowi tidak harus membuat konsep dialog Papua yang baru, karena sama saja Jokowi tidak percaya dialog Papua yang disusun dan dikonsepkan oleh JD selama ini,” tukasnya.

Baginya, jika Jokowi masih saja terus tidak percaya dan mencurigai orang Papua dalam menyelesaikan konflik Papua dengan cara Papua, maka untuk apa lagi kita harus hidup bersama dalam suatu negara. Presiden Jokowi sepertinya tidak mengerti problem utama Papua dengan Jakarta adalah masalah kepercayaan. Kalau Jokowi menunjukan sikap yang sama lagi dengan tidak percaya kepada orang Papua, seharusnya Papua didukung masuk kembali menjadi bagian dari keluarga besar Melanesia dan menjadi negara sendiri yang berdaulat.

“Kalau masih mau ingin Papua menjadi bagian dari keluarga melayu, Presiden Jokowi jangan muncul konsep dialog Papua modelnya sendiri. Tindakan ini sangat menusuk rasa keadilan dan kemanusian orang Papua karena Kami masih terus dicurigai dan dianggap sebagai musuh dalam selimut NKRI,” pungkasnya.(Nls/don/l03)

Oleh: Marianus Young

Sumber: Proposal Papua Sebagai Anggota MSG Dibicarakan Resmi ...