Rantai Miras: Produsen-Pengedar-Konsumen, Uskup Timika Sebut “Proyek Elit Negara”

Anigou News --- Persoalan sosial akibat minuman keras (miras) beralkohol kian lancar di Timika dan sekitarnya. Berbagai upaya, kampanye, sosialisasi, tuntutan dan beragam himbauan dilakukan sejumlah lembaga sosial termasuk Gereja Katolik Keuskupan Timika.

Ternyata, berbagai upaya dan bentuk surat gembala maupun seruhan khotbah serta kampanye mediasi larangan Miras tersebut terasa sia-sia, malah produksi dan peredaran Miras kian meningkat. Pengedar tak henti-hentinya melakukan bisnis Miras di Kota Timika hingga tingkat kampung-kampung di pesisir maupun pedalaman gunung Papua.

Perjuangan dan aspirasi menentang kehadiran Miras oleh siapapun di tengah kehidupan masyarakat seolah-olah tak ada artinya. Makanya warga Mimika menuding, produsen dan pengedar bekerja sama untuk menuai pendapatan rupiah, lain kata sebagai lahan bisnis mengiurkan untuk pelaku bisnis ekonomi di Kota berjulukan Dollar itu.

Fakta tersebut diungkap Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philips Saklil, Pr, bahwa Miras merupakan sumber pendapatan segelintir pebisnis dan pelaku ekonomi.

“Persoalan Miras tidak hanya menyebabkan masalah sosial, tapi juga berubah menjadi obyek pendapatan,” ungkapnya, Kamis (16/4).

Lanjutnya, akibat Miras sebagai obyek pendapatan, pihaknya menilai masih sulit menghentikan sejumlah efek sosial dan gangguan lain.

“Ada tiga persoalan, yang memproduksi, yang mengedarkan dan yang menggunakan Miras. Selama ini orang hanya bicara soal yang menggunakan saja, sementara produsen dan pengedar Miras tidak dibicarakan oleh pihak terkait,” jelas kepada para Pers di Timika.

Sulitnya memberantas Miras di Kota Timika, kata Uskup Timika, disebabkan karena pihak penguasa berpihak kepada keuntungan pendapatan para pebisnis ekonomi akibat Miras beralkohol.

“Soalnya, produsen dan pengedar adalah instansi negara, yang ikut makan dari situ,” sebutnya. Entah Polisi atau aparat keamaman, aparat pemerintah yang mengawasi peredaran dan produksi Miras, dapat pendapatan dari produksi maupun peredaran Miras. Sebabnya, Miras sulit diberantas dari kehidupan manusia.

“Sampai hari ini, minuman keras itu menjadi proyek elit-elit negara, sebenarnya intansi-intansi terkait juga berfungsi mengawasi masyarakat. Tapi mereka ikut makan dari situ. Itu sebabnya, peran pemerintah, aparat sipil maupun siapapun yang bertugas mengawasi masyarakat, malah ikut makan dari hasil pendapatan Miras,” tekannya.

Gereja Katolik Keuskupan Timika menilai peran pemerintah dan elit negara telah berubah. Tak hanya umat beragama dari manapun, tapi juga umat Gereja Katolik gampang beragama tapi sulit mengendalikan diri dalam perputaran bisnis buruk itu.

Atas situasi tersebut, Uskup Timika juga menilai oknum pemerintah dan swasta telah mamainkan peran kepentingan umum menjadi peran kepentingan pribadi.

“Bisnis Miras sudah jadi obyek proyek. Di tempat lain peran merupakan pengeluaran, tapi di Timika, peran itu berubah menjadi pendapatan,” katanya, sehingga sulit memberantas peredaran dan produksi Miras dari kehidupan berwarga negara dan umat beragama. (PA/willem bobi)

Sumber: Rantai Miras: Produsen-Pengedar-Konsumen, Uskup ...