 |
| Pimpinan Gereja saat memberikan keterangan pers (Foto: Oktovianus Pogau/Suara Papua). |
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com
--- Sejumah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja
Papua, dalam seruan moralnya, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan natal nasional di Jayapura,
Papua, pada 27 Desember 2014 mendatang.
Seruan
moral ini disampaikan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr.
Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt.
Socratez Sofyan Yoman, dan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi
Titihalawa, saat memberikan keterangan pers di P3W, Padang Bulan, Jayapura,
Papua, Kamis (11/12/2014).
Menurut
Giay, pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan
merayakan natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga
Paniai, dengan menghabiskan dana puluhan miliar. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).
“Rakyat
Papua sedang berduka karena pembantaain di Paniai, sedangkan Jokowi ingin
merayakan natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar, damai apa yang
Jokowi mau bawah, kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” kata
Giay.
Giay
mengatakan, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan
pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi, karena itu tidak ada artinya
Presiden Indonesia merayakan natal di tanah Papua. (Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).
“Jokowi
sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi
kekerasan jalan terus, yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar
menyentuh hati orang Papua,” kata Giay.
Ditambahkan
oleh Pdt. Titihalawe, alasan gereja menolak kedatangan Presiden Jokowi karena
Negara belum mengambil tindakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan aparat
keamanan yang melakukan pembantaian terhadap enam warga sipil di Paniai. (Baca: Kado Natal Jokowi-JK untuk Papua, 5 Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri).
“Semula
kami tidak menolak kedatangan Presiden Jokowi, dan kami yakin dia akan
melakukan banyak hal untuk Papua, tapi melihat situasi Paniai yang mencekam
karena enam warga sipil di bantai, kami kira Jokowi tidak perlu datang
merayakan natal di Papua,” tegasnya.
Menurut
Pdt. Titihalawa, Presiden-presiden sebelumnya jika ada kejaian luar biasa,
terutama penembakan terhadap warga sipil selalu memberikan pernyataan, tetapi
saat ini sama sekali tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi. (Baca: Ini 5 Nama Korban Tewas, dan 2 Korban Luka Kritis di Paniai).
“Kami
lihat sama sekali tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi, malahan beberapa
pejabat aparat keamanan di tingkat Pusat menuduh OPM sebagai pelaku penembakan,
ini tidak masuk akal, makanya kami tolak kedatangan Presiden Jokowi,” kata
Titihalawa. Baca: Warinussy: TNI dan Polri Telah Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Paniai).
Sementara
itu, Pdt. Socratez Sofyan Yoman menambahkan, menciptakan konflik di tanah Papua,
termasuk peristiwa pembantaiaan di Paniai adalah strategi aparat keamanan untuk
menciptakan konflik menjelang kedatangan Jokowi.
“Ini
biasa, kalau ada pejabat Negara mau datang, harus ada konflik, agar aparat
keamanan di tambah, kemudian dana keamanan bisa mengalir ke aparat keamanan,
kami menyesalkan pendekatan keamanan yang terus digunakan pemerintah,” tegas
Yoman.
Menurut
Yoman, sebaiknya Jokowi tak ke Papua untuk menghadiri perayaan natal, karena
hanya buang-buang waktu dan tenaga, terutama tidak melihat situasi rakyat Papua
yang marah dan berduka melihat peristiwa pembantaiaan di Paniai. (Baca: Kapolda dan Pangdam Batal ke Paniai, 4 Jenazah Dimakamkan di Depan Kantor
Koramil).
“Kami
minta Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian di
Paniai, dengan cara membentuk tim investigasi yang independen yang melibatkan
lembaga HAM Nasional, dan internasional, guna menyelidiki kebrutalan aparat
TNI/Polri di Paniai.”
“Kami
juga mendukung pernyataan Gubernur Papua beberapa waktu belakangan ini yang
terus mendesak Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan yang adil, termasuk
hentikan transmigrasi, pemekaran provinsi, dan Kabupaten baru,” tegas Yoman.
Lanjut
Yoman, peristiwa di Paniai jelas-jelas dilakukan oleh aparat Negara, karena itu
diharapkan tidak terus menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanpa bukti yang
jelas. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Bertanggung Jawab atas Tewasnya 5 Warga Sipil di
Paniai).
“Selama
ini OPM berjuang untuk Papua Merdeka, bukan berjuang untuk membunuh warga
sipil, saya kira Negara harus bertanggung jawab, dan merupakan pembohongan
public kalau ada OPM yang membunuh enam warga sipil,” kata Yoman.
OKTOVANUS POGAU
Sumber: Suara Papua
0 komentar:
Posting Komentar