PICWP Mendorong ACP Menyusun Resolusi Dukungan Untuk Penentuan Papua Barat

West Papua Advocacy Team with Oktovianus Mote at the centre – supplied

Jayapura, Jubi - Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall menyampaikan pernyataan bersama mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan pertemuan Konsil Menteri-menteri 79 anggota Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP).

Bangsa-bangsa Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP) itu meminta ACP membuat resolusi akhir yang menyertakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri West Papua secara politik.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima redaksi Jubi, Minggu (7/5/2017), penyampaian PICWP diwakili oleh Johnny Koanapo, pejabat tinggi parlemen Republik Vanuatu dan Sekretaris Parlemen untuk Kantor Perdana Menteri.

Dalam pidatonya, dikutip dari keterangan pers tersebut, Koanapo menyebut secara lugas pelanggaran HAM oleh Indonesia sebagai "genosida perlahan".

Menurut Koanapo diskusi pada hari itu tampak "sudah menunjukkan peluang kuat bagi dukungan perumusan sebuah resolusi menyeluruh terkait isu-isu West Papua pada pertemuan konsil kementerian mendatang," yang dijadwalkan di bulan November mendatang.

Selama beberapa tahun terakhir, bangsa-bangsa dalam PICWP sudah menyuarakan persoalan West Papua di panggung-panggung internasional dan regional. Mereka menyatakan bahwa persoalan pelanggaran HAM di West Papua terkait erat dengan kehendak penentuan nasib sendiri. 

Tanpa pemenuhan hak politik tersebut, lanjut Koanapo, maka konflik berkepanjangan yang 'merusak Indonesia, juga West Papua', akan terus terjadi. Dan Koanapo melihat wakil-wakil ACP yang hadir cenderung dapat tiba pada kesimpulan yang sama.

Di dalam pidatonya, Koanapo menyatakan ketujuh bangsa-bangsa Pasifik "sangat prihatin karena komunitas internasional selama ini mengabaikan suara-suara rakyat Papua selama 50 tahun."

ACP, kata dia, adalah tempat yang tepat untuk mencari dukungan lebih lanjut bagi kehendak West Papua karena negeri-negeri Afrika dan Karibia adalah "pembela paling awal atas hak penentuan nasib sendiri West Papua" yang cukup konsisten.

ACP, yang dibentuk pada tahun 1975, terdiri dari negeri-negeri bekas koloni itu sendiri. Namun demikian, tambah Koanapo: “ras yang terlupakan ini masih terus berjuang."

Dia juga mengritik kebijakan perpindahan populasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga lebih dari dua juta orang Indonesia sudah menetap di teritori West Papua. 

"Bahkan jumlahnya melampaui masyarakat asli Papua dan mendominasi ekonomi hampir di semua lini kehidupan di perkotaan, pesisir, dan zona-zona pertambangan, pembalakan kayu, produksi gas dan minyak serta perkebunan dan pertanian," ujarnya.

Lebih banyak tekanan internasional Ini adalah diskusi ACP kali keempat terkait informasi tentang West Papua. Pertemuan ACP di tingkat sub komite dan duta-duta besar dua bulan terakhir ini, dikatakan sudah menunjukkan dukungan universal yang cukup kuat atas penentuan nasib sendiri nyaris dari semua delegasi Afrika dan Karibia.

Walau demikian, pada pertemuan Konsil Menteri-menteri yang berlangsung 3 Mei lalu itu, duta besar Papua Nugini (PNG), Joshua Kalinoe, menjadi satu-satunya delegasi yang angkat bicara menentang ACP bergerak maju merumuskan resolusi penentuan nasib sendiri West Papua di November mendatang.

Duta Besar PNG mengaku bahwa "tidak ada yang menyangkal bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di sana," namun dia menyarankan agar ACP mengirimkan misi pencari fakta terlebih dahulu ke West Papua untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh atas situasi.

Duta Besar Guinea-Bissau, Alfredo Lopez Cabral langsung memberikan respon menjawab duta besar PNG. Dia membandingkan kehendak West Papua tersebut dengan Timor Leste di bawah pendudukan Indonesia selama 24 tahun. Lebih dari seperempat populasi Timor Leste dilaporkan tewas sebagai dampak langsung dari kekuasaan Indonesia.

Dikatakan, Guinea-Bissau dan negara-negara bekas jajahan Portugis di Afrika lainnya memang tampil paling depan membela Timor Leste, sebagai sesama jajahan, yang kini sudah merdeka.

Duta Besar Cabral menegaskan "tidak ada alasan kenapa ACP tidak mendorong isu ini dan membantu" West Papua mendapatkan referendum kemerdekaan yang sama seperti yang didapatkan Timor Leste setelah kejatuhan kediktatoran Soeharto 1998, berkat membesarnya tekanan internasional.

Saat ini isu pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri West Papua melonjak mencapai titik tertingginya di panggung internasional selama 50 tahun terakhir.

Desakan terbaru PICWP di pertemuan 79 anggota Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP), meminta pemerintah negara-negara tersebut agar bergabung dalam advokasi mereka, guna menambah lebih banyak lagi tekanan di tingkat internasional untuk menghadapi Indonesia

PICWP push ACP to draft resolution of support for West Papua Self Determination https://t.co/K2e9NQWtl8 https://t.co/Ja22lBPMII