Petinggi Negara Dan UUD Negara Indonesia Turut Mendukung Kemerdekaan Papua

Selama ini anda dan saya telah mengetahui. Tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua terhadap negara ini terus bergejolak.

Banyak orang non Papua di negeri ini menganggap tuntutan tersebut tidak berdasar.  Dalam artian,  tuntutan tersebut tidak di dasarkan atas  dukungan dari para tokoh besar negara ini serta undang-undangnya.

Dalam artikel ini saya akan menunjukan hal-hal yang telah diketahui  para petinggi negara ini, namun beberapa dari mereka berlaku tak acuh dengan persolan itu.

Pada  kenyataannya, tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua kepada negara ini di dukung dalam UUD. Bukan hanya itu, beberapa tokoh di negara ini turut medukungnya.

Berangkat dari penjelasan di atas dihaimoma.com merangkum fakta- fakta yang menunjukan tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua didukung negara ini. Dukungan tersebut di bagi kedalam tiga bagian.

Pertama dukungan dan pengakuan dari para tokoh besar di negara ini.

Kedua dukungan dan pengakuan dalam UUD di negara ini.

Ketiga dukungan tidak langsung yang terungkap melalui tindakan para pememimpin negara ini. Hal ini tercermin dalam ungkapan mereka yang secara  tidak langsung menganggap rakyat Papua bukan bagian dari nagara ini.

Dukungan kemerdekaan Papua dalam UUD

Pertama bagi siapapun yang pernah bersekolah di negeri ini suda pasti mengetahui. Dalam UUD yang biasanya dibacakan saat berupacara di sekolah.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Jika kita perhatikan dengan saksama. Kutipan pembukaan UUD tersebut menunjukan Tuhan memberi inspirasi kepada para perumus teks UUD tersebut, karena Ia mengetahui akan ada bangsa lain yang berjuang untuk merdeka setelah kemerdekaan Indonesia. Terlebih khusus Papua.

Kedua negara ini menganut paham demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan ada di tanggan Rakyat. Sesuai dengan demokrasi yang dianut. Seharusnya, Indonesia mendengarkan  sekurang-kurangnya tiga poin tuntutan rakyat Papua.

Pertama berdialog. Dialog yang di ajukan Jaringan Damai Papua(JPD) maupun yang di ajukan PM  Solomon Island sebagai ketua MSG untuk  menggelar dialog antara pemerintah pusat dan United Liberation for West Papua (ULMWP) yang siap difasilitasi MSG.

(Baca juga:  MENGGALI PERSOALAN MENDASAR KEBERADAAN INDONESIA DI PAPUA BERMASALAH)

Pelaksanaan dialog tersebut bukan sesuatu yang tabuh di negara berpaham demokrasi seperti ini. Keterbukaan dan kebersedian negara untuk berdialog dengan orang Papua juga turut menunjukan kedewasaan Negara ini.

Kedua menyelenggarakan referendum bagi bangsa Papua. Referendum merupakan metode  yang dianggap paling efektif dalam menegakkan demokrasi itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri perbedaan pandangan yang terjadi selama 54 tahun, antara negara ini dan rakyat Papua

Poin-poin di atas tidak perna di lakukan oleh negara ini. Padahal dengan jelas Undang-Undang Dasar dan paham negara ini mendukung akan tuntutan rakyat Papua secara nyata dan tegas. Hasilnya  para petinggi negara ini melanggar kontitusinya sendiri.

 Persolan ini bukan hal baru di Indonesia. Banyak petinggi  di negara ini beranggapan. Kedaulatan lebih tingggi dari pada hak asasi manusia dan konstitusi negaranya sendiri. Sehingga jangan heran korban pelanggaran Ham berat selalu saja  berjatuhan di negeri ini. Terlebih khusus di Papua.

Ketiga dukungan Indonesia terhadap Palestina  dapat di pertanyakan alasan mendasar dari dukungan tersebut.

Pertama sudah pasti Indonesia mendukung Palestina dengan alasan, negara itu merupakan negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia.

Kedua  dukungan tersebut dengan alasan, negara itu merupakan negara muslim.

Ketiga dukungan Indonesia sudah pasti berlandaskan pada UUD Indonesia yang menegaskan kemerdekaan ialah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Keempat  dukunngan tersebut lahir dari kebencian negara ini, terhadap  zionisme Israel.

Menurut hemat saya, poin keempat ini masuk akal. Indonesia mendukung kemerdekaan negara yang di pimpin Mahmoud Abbas, karena kebencian negara ini terhadap zionisme Israel (Yahudi).

Pasalnya kalau hanya tiga point di atas yang menjadi alasan mendasar untuk mendukung palestina. Pertanyaanya bagaimana dengan Papua?

Indonesia juga bisa melakukan hal itu terhadap orang Papua. Artinya tuntutan kemerdekaan Papua didukung UUD dan beberapa tokoh besar di negara ini. Selain itu demokrasi yang di anut dan pelanggaran Ham yang dibuat negara ini terhadap rakyat Papua hampir setara dengan perlakuan Israel terhadap Palestina.

Pada dasarnya apa bila ketiga alasan tersebut menjadi hal mendasar untuk Indonesia mendukung Palestina, maka Indonesia juga tidak berhak menghalagi diplomasi ULMWP di wilayah pasifik yang juga mayoritas kristen dan satu rumpun Melanesia.

Apa lagi menghalangi dukungan negara Vanuatu terhadap perjungan kemerekaan Papua. Sangat tidak berdasar, karena Vanuatu saat ini sedang berada di posisi Indonesia saat mendukung Paletina untuk merdeka.

Dukungan dari para tokoh besar di negara ini

 Pertama pengakuan kedua tokoh Proklamator Negara Indonesia.

Pendiri negara ini  dulu di depan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa

“Yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan Celebes), Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) , Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku"

Denga demikian kita ketahui  bahwa, Papua tidak pernah disebutka dalam daftar  derah yang masuk kedalam negara yang bernama Indonesia.

Selain kutipan di atas. Dalam pertemuan yang berlangsung di Saigon 12 Agustus 1945. Pertemuan itu diwakili oleh Ir. Soekarno, Drs. Mochamad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Widyaningrat.

 Jenderal Hasaichi Taraci menyatakan, bahwa ia akan  menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda. Pada saat yang sama juga Ia mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan status tanah dan masyarakat Papua?

Hatta menegaskan bahwa Bangsa Papua adalah Ras Negroid, Bangsa Melanesia; maka biarlah Bangsa Papua menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sementara, menurut Ir. Soekarno, bangsa Papua masih primitif, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. (MK)

Bukti lain yang dapat kita ketahui adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak memberikan pendapat dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 10 Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah Indonesia yang akan segera memperoleh kemerdekaan.

Kedua pengakuan  Presiden Ke-4 Indonesia. Abdurrahman Wahid

Presiden keempat  Indonesia ini terbilag unik. Keunikannya, karena ia sosok pemimpin humoris dan penampilanya yang santai dan tenang. Cara berhumornya di kenal hingga kemanca negara.

Pada masa kepemimpinannya, menteri luar negeri Amerika Serikat Henry Kissinge datang menemui Gusdur untuk membahas masalah  perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia. Saat proses negosiasi berlangsung.  Henry Kissinge menekankan agar Gusdur menghormati proses kontrak yang telah dilakukan pemerintahan Soeharto.

"Jika Pemerintah Indonesia tidak menghormati kontrak karya yang dibuat pada era Presiden Soeharto, maka tak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia," kata Henry Kissinger waktu itu

Tapi ancaman mantan Menlu AS ini tidak digubris oleh Gus Dur. Ia tetap meminta instansi terkait untuk mengevaluasi kembali kontrak kerja PT Freeport, dengan satu pesan: "Jangan Gadaikan Masa Depan Papua ! (muslimoderat.com)

Dalam kaitannya dengan tuntutan kemerdekaan Papua. Ia (Gusdur) banyak membuat kebijakan yang terbilang unik. Tidak jarang keputusannya membuat bebera orang di negeri ini kebakaran jenggot.

Pada 1 Januari 2000 Gus Dur mengembalikan nama Papua sekaligus menyetujui bendera Bintang Kejora dikibarkan. Bagi orang Papua perubahan dari Irian ke Papua tentu bukan sekadar perubahan nama. Orang Papua merasa sangat di hargai berada di bawa kepemimpinannya.

Pada saat proses pengibaran itu berlangsung di Papua.  Ada satu kisa yang terjadi antara  Presiden Gusdur dan Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menkopolkam. Kisa ini disaksikan langsung mantan Menteri Kelautan Freedy Numberi. Selanjutnya, ia bercerita kepada Mubarok. Saat menghadiri acara 1000 hari meninggalnya Gus Dur. Mubarok  bercerita bagaimana Gus Dur mendamprat Wiranto gara-gara bendera OPM tersebut.                                         

 Saat itu Wiranto masih menjabat Menko Polkam dan melapor ke Pak Presiden Gus Dur terkait pengibaran bendera OPM, Bintang Kejora.

"Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora," ujar Mubarok menirukan Wiranto saat melapor.

Mendengar laporan tersebut, kemudian GusDur bertanya, "Apa masih ada bendera Merah Putihnya?" tanya Gus Dur .

"Ada hanya satu, tinggi," ujar Wiranto sigap.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur kemudian menjawab, "Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," ujar Gus Dur santai.

"Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya," sergah Wiranto .

Gus Dur pun marah dan segera mendamprat Wiranto , "Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!" ucap Gus Dur. (Mereka.com)

Setelah dilengerkan. Gusur  di tanya alasan pemberian izin untuk mengibarkan bintang kejora kepada  rakyat Papua. Gusdur pun dengan santai kembali menjawab.

"Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri," kata Gus Dur kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (6/7). (Merdeka.com)

Sejak beliau dilengserkan, penanganan setiap persolan Papua berubah sembilan puluh derajat. Sejak digantikan Megawati, Papua benar-benar dibungkam. Baik kebebasan berekspresi, berkumpul, bahkan wartawan sekalipun dilarang masuk ke Papua. Bukan hanya itu, nyawa pemimpin karismatik rakyat Papua Theys Hiyo Eluay  pun harus dirampas negara ini.

Negara ini panik, seakan sedang menghadapi  pertempuran besar. Kepanikan itu masih berlangsung hingga saat ini.

(Baca juga: APAKAH INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERSUASIF UNTUK PAPUA?)

Jika dicermati  perkataan beliau dari  dua kutipan di atas. Terkandung makna filosofis yang sangat mendalam. Satu hal yang seharusnya negara ini belajar  dari Gusdur. "Bukan tidak mungkin, beberapa tahun lagi sikab dan cara pandang negara ini terhadap orang Papua yang akan melepaskan Papua dari negara ini"

 Ketiga pengakuan Tokoh Muslim Liberal

Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar yang pernah menjabat sebagai  Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat ini. Pada tahun 2012 Melalui akun twitternya pernah menyatakan:

“Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”

“Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil.
Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!” (Forum Kompas)

Ketiga Para petinggi negara ini yang menyangkal secara nyata  dan mengatakan rakyat  Papua bukan bagian dari negara  ini

Keberhasilan Indonesia menginvasi Irian Barat tidak terlepas dari seorang Letjen Ali Murtopo. Pria yang perna juga menjabat sebagai menteri penerangan periode 1978-983 ini  mengawasi peserta PEPERA yang di pilih secara langsung oleh negara ini.

Berikut ini merupakan ucapan Ali Murtopo kepada para peserta Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) pada tahun 1969.

Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan Wilayah Irian Barat. Jika inginkan Kemerdekaan, maka sebaiknya minta kepada Allah agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di Samudera Pasifik, atau menyurati orang-orang Amerika untuk mencarikan tempat di bulan’’ (Ali Murtopo, Komandan OPSUS)

Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini   menjabat sebagai  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena. Ia melontarkan kata yang esensinya serupa dengan yang pernah di ucapkan Ali Murtopo.

  

Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi

(Baca juga:APAKAH INDONESIA AKAN MEREBUT HATI NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK?)

Pernyataan seperti ini sangat tidak pantas dikeluarkan seorang menteri. Apa lagi rakyat Papua sejak di invasi sampai saat ini telah menangung banyak penderitaan dari kerakusan negara ini. Sayangnya, ungkapan seperti ini merupakan motivasi  perlawanan bagi  rakyat Papua.

Poin utama dari isi artikel ini adalah anda harus mengetahui  tuntutan  rakyat Papua untuk  merdeka bukan hanya keinginan Orang Papua. UUD di negera ini dan para petingginya pun turut mendukung tuntutan terebut. 

Persoalannya beberapa orang di negeri ini buta akan hal-hal terebut sehigga mereka menganggap tuntutan tersebut hanya keinginan rakyat Papua.  Dengan anggapan tersebut selanjutnaya melabeli orang Papua degan OPM, separatis, TPN dan lain sebagainya.

Perjuangan rakyat Papua untuk merdeka memiliki  dasar yang kuat. Dasar yang kuat bukan hanya dari sudut pandang orang Papua (sejarah), tetapi juga  dari para petinggi negara ini dan UUDnya.

Negara ini harus tahu. Saat ini rakyat Papua sedang berada diposisi Indonesia yang juga  pernah berjuang untuk merdeka dari penjahaan Belanda.  Dengan demikian pelabelan yang lahir dari negara ini untuk orang Papua, juga  merupakan regenerasi dari pelabelan Belanda terhadap orang Indonesia. Bagaimana tidak. Jika  hukum di negara ini pun diadopsi dari negara kincir angin ?

Setelah Anda membaca Artikel Ini. Apa tanggapan Anda?

sumber: http://www.dihaimoma.com/2016/04/papua-merdeka-bukan-tidak-berdasar.html?m=1