Selama ini anda dan saya telah mengetahui. Tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua terhadap negara ini terus bergejolak.
Banyak orang non Papua di negeri ini menganggap tuntutan tersebut tidak berdasar. Dalam artian, tuntutan tersebut tidak di dasarkan atas dukungan dari para tokoh besar negara ini serta undang-undangnya.
Dalam artikel ini saya akan menunjukan hal-hal yang telah diketahui para petinggi negara ini, namun beberapa dari mereka berlaku tak acuh dengan persolan itu.
Pada kenyataannya, tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua kepada negara ini di dukung dalam UUD. Bukan hanya itu, beberapa tokoh di negara ini turut medukungnya.
Berangkat dari penjelasan di atas dihaimoma.com merangkum fakta- fakta yang menunjukan tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua didukung negara ini. Dukungan tersebut di bagi kedalam tiga bagian.
Pertama dukungan dan pengakuan dari para tokoh besar di negara ini.
Kedua dukungan dan pengakuan dalam UUD di negara ini.
Ketiga dukungan tidak langsung yang terungkap melalui tindakan para pememimpin negara ini. Hal ini tercermin dalam ungkapan mereka yang secara tidak langsung menganggap rakyat Papua bukan bagian dari nagara ini.
Dukungan kemerdekaan Papua dalam UUD
Pertama bagi siapapun yang pernah bersekolah di negeri ini suda pasti mengetahui. Dalam UUD yang biasanya dibacakan saat berupacara di sekolah.
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Kedua negara ini menganut paham demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan ada di tanggan Rakyat. Sesuai dengan demokrasi yang dianut. Seharusnya, Indonesia mendengarkan sekurang-kurangnya tiga poin tuntutan rakyat Papua.
Pertama berdialog. Dialog yang di ajukan Jaringan Damai Papua(JPD) maupun yang di ajukan PM Solomon Island sebagai ketua MSG untuk menggelar dialog antara pemerintah pusat dan United Liberation for West Papua (ULMWP) yang siap difasilitasi MSG.
Pelaksanaan dialog tersebut bukan sesuatu yang tabuh di negara berpaham demokrasi seperti ini. Keterbukaan dan kebersedian negara untuk berdialog dengan orang Papua juga turut menunjukan kedewasaan Negara ini.
Kedua menyelenggarakan referendum bagi bangsa Papua. Referendum merupakan metode yang dianggap paling efektif dalam menegakkan demokrasi itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri perbedaan pandangan yang terjadi selama 54 tahun, antara negara ini dan rakyat Papua
Poin-poin di atas tidak perna di lakukan oleh negara ini. Padahal dengan jelas Undang-Undang Dasar dan paham negara ini mendukung akan tuntutan rakyat Papua secara nyata dan tegas. Hasilnya para petinggi negara ini melanggar kontitusinya sendiri.
Ketiga dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat di pertanyakan alasan mendasar dari dukungan tersebut.
Pertama sudah pasti Indonesia mendukung Palestina dengan alasan, negara itu merupakan negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia.
Kedua dukungan tersebut dengan alasan, negara itu merupakan negara muslim.
Ketiga dukungan Indonesia sudah pasti berlandaskan pada UUD Indonesia yang menegaskan kemerdekaan ialah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Keempat dukunngan tersebut lahir dari kebencian negara ini, terhadap zionisme Israel.
Menurut hemat saya, poin keempat ini masuk akal. Indonesia mendukung kemerdekaan negara yang di pimpin Mahmoud Abbas, karena kebencian negara ini terhadap zionisme Israel (Yahudi).
Pasalnya kalau hanya tiga point di atas yang menjadi alasan mendasar untuk mendukung palestina. Pertanyaanya bagaimana dengan Papua?
Indonesia juga bisa melakukan hal itu terhadap orang Papua. Artinya tuntutan kemerdekaan Papua didukung UUD dan beberapa tokoh besar di negara ini. Selain itu demokrasi yang di anut dan pelanggaran Ham yang dibuat negara ini terhadap rakyat Papua hampir setara dengan perlakuan Israel terhadap Palestina.
Pada dasarnya apa bila ketiga alasan tersebut menjadi hal mendasar untuk Indonesia mendukung Palestina, maka Indonesia juga tidak berhak menghalagi diplomasi ULMWP di wilayah pasifik yang juga mayoritas kristen dan satu rumpun Melanesia.
Apa lagi menghalangi dukungan negara Vanuatu terhadap perjungan kemerekaan Papua. Sangat tidak berdasar, karena Vanuatu saat ini sedang berada di posisi Indonesia saat mendukung Paletina untuk merdeka.
Dukungan dari para tokoh besar di negara ini
Pertama pengakuan kedua tokoh Proklamator Negara Indonesia.
Pendiri negara ini dulu di depan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa
“Yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan Celebes), Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) , Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku"
Denga demikian kita ketahui bahwa, Papua tidak pernah disebutka dalam daftar derah yang masuk kedalam negara yang bernama Indonesia.
Selain kutipan di atas. Dalam pertemuan yang berlangsung di Saigon 12 Agustus 1945. Pertemuan itu diwakili oleh Ir. Soekarno, Drs. Mochamad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Widyaningrat.
Jenderal Hasaichi Taraci menyatakan, bahwa ia akan menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda. Pada saat yang sama juga Ia mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan status tanah dan masyarakat Papua?
Bukti lain yang dapat kita ketahui adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak memberikan pendapat dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 10 Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah Indonesia yang akan segera memperoleh kemerdekaan.
Kedua pengakuan Presiden Ke-4 Indonesia. Abdurrahman Wahid
Presiden keempat Indonesia ini terbilag unik. Keunikannya, karena ia sosok pemimpin humoris dan penampilanya yang santai dan tenang. Cara berhumornya di kenal hingga kemanca negara.
Pada masa kepemimpinannya, menteri luar negeri Amerika Serikat Henry Kissinge datang menemui Gusdur untuk membahas masalah perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia. Saat proses negosiasi berlangsung. Henry Kissinge menekankan agar Gusdur menghormati proses kontrak yang telah dilakukan pemerintahan Soeharto.
Dalam kaitannya dengan tuntutan kemerdekaan Papua. Ia (Gusdur) banyak membuat kebijakan yang terbilang unik. Tidak jarang keputusannya membuat bebera orang di negeri ini kebakaran jenggot.
Pada 1 Januari 2000 Gus Dur mengembalikan nama Papua sekaligus menyetujui bendera Bintang Kejora dikibarkan. Bagi orang Papua perubahan dari Irian ke Papua tentu bukan sekadar perubahan nama. Orang Papua merasa sangat di hargai berada di bawa kepemimpinannya.
Pada saat proses pengibaran itu berlangsung di Papua. Ada satu kisa yang terjadi antara Presiden Gusdur dan Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menkopolkam. Kisa ini disaksikan langsung mantan Menteri Kelautan Freedy Numberi. Selanjutnya, ia bercerita kepada Mubarok. Saat menghadiri acara 1000 hari meninggalnya Gus Dur. Mubarok bercerita bagaimana Gus Dur mendamprat Wiranto gara-gara bendera OPM tersebut.
Setelah dilengerkan. Gusur di tanya alasan pemberian izin untuk mengibarkan bintang kejora kepada rakyat Papua. Gusdur pun dengan santai kembali menjawab.
Sejak beliau dilengserkan, penanganan setiap persolan Papua berubah sembilan puluh derajat. Sejak digantikan Megawati, Papua benar-benar dibungkam. Baik kebebasan berekspresi, berkumpul, bahkan wartawan sekalipun dilarang masuk ke Papua. Bukan hanya itu, nyawa pemimpin karismatik rakyat Papua Theys Hiyo Eluay pun harus dirampas negara ini.
Negara ini panik, seakan sedang menghadapi pertempuran besar. Kepanikan itu masih berlangsung hingga saat ini.
Ketiga pengakuan Tokoh Muslim Liberal
Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar yang pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat ini. Pada tahun 2012 Melalui akun twitternya pernah menyatakan:
Ketiga Para petinggi negara ini yang menyangkal secara nyata dan mengatakan rakyat Papua bukan bagian dari negara ini
Keberhasilan Indonesia menginvasi Irian Barat tidak terlepas dari seorang Letjen Ali Murtopo. Pria yang perna juga menjabat sebagai menteri penerangan periode 1978-983 ini mengawasi peserta PEPERA yang di pilih secara langsung oleh negara ini.
Berikut ini merupakan ucapan Ali Murtopo kepada para peserta Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) pada tahun 1969.
Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena. Ia melontarkan kata yang esensinya serupa dengan yang pernah di ucapkan Ali Murtopo.
Pernyataan seperti ini sangat tidak pantas dikeluarkan seorang menteri. Apa lagi rakyat Papua sejak di invasi sampai saat ini telah menangung banyak penderitaan dari kerakusan negara ini. Sayangnya, ungkapan seperti ini merupakan motivasi perlawanan bagi rakyat Papua.
Persoalannya beberapa orang di negeri ini buta akan hal-hal terebut sehigga mereka menganggap tuntutan tersebut hanya keinginan rakyat Papua. Dengan anggapan tersebut selanjutnaya melabeli orang Papua degan OPM, separatis, TPN dan lain sebagainya.
Perjuangan rakyat Papua untuk merdeka memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat bukan hanya dari sudut pandang orang Papua (sejarah), tetapi juga dari para petinggi negara ini dan UUDnya.
0 komentar:
Posting Komentar