Ketua Umum KNPB ( Tuan: Viktor F Yeimo) |
Dalam kasus
kericuhan di Yahukimo, ada pembohongan, ada skenario kriminalisasi gerakan
damai rakyat sipil yang dimediasi KNPB, ada juga dan ini yang utama- pengalihan
opini dari penembakan 5 warga sipil di Paniai oleh anggota Polda Papua yang
belum mau diungkap oleh Polda Papua. Tetapi juga, ini hanyalah taktik yang
bertujuan menyukseskan strategi Kepolisian yang lebih besar yakni perluasan
Markas Komando (Mako) Brimob dan promosi jabatan Kepolisian.
Bila kita
telusuri, tidak satu pun fakta kebenaran yang mampu diungkap dari setiap
kejahatan yang dibuat oleh Polisi yang bertugas di Papua. Dari Kapolda berganti
Kapolda menunjukkan pola yang sama.
Kebohongan polisi
didukung wartawan bayaran yang beroperasi di berbagai media lokal dan nasional
Indonesia. Sangat disayangkan, dalam dunia teknologi dan informasi yang begitu
terbuka luas, fakta yang hendak ditutupi tidak mampu tertutupi, sehingga pola
pengalihan dibuat.
Kicauan Kapolda
Papua kepada Presiden Jokowoi dan DPR-RI Komisi III untuk bubarkan KNPB
membuktikan pengalihan itu. Presiden Jokowi, bahkan Komis III DPR-RI bidang
hukum dan HAM, Benny K Harman saat berkunjung ke Polda Papua beberapa waktu
lalu mendesak agar menuntaskan kasus penembakan sejumlah warga sipil di
Kabupaten Paniai 8 Desember 2014 yang hingga kini pelakunya belum terungkap
(baca: Komisi
III DPR RI Desak Polda Papua Tuntaskan Kasus Paniai)
Untuk menutupi
kasus Paniai dari sorotan DPR-RI dan Jokowi, Kapolda sengaja mengirim Brimob
Polda Papua ke Yahukimo untuk melakukan penembakan kepada rakyat sipil yang
sedang melaksanakan ibadah penutupan penggalangan dana kemanusiaan untuk
bencana Vanuatu.
Padahal,
aksi penggalangan dana di Yahukimo itu sudah berjalan aman 6 hari atas
kesepahaman bersama Kapolres Yahukimo dan Pengurus KNPB, dan bila dibiarkan
sudah tentu akan aman seperti biasa. Ini semata-mata dilakukan agar menjadi opini
nasional sehingga kasus Paniai tertutupi.
Polisi
yang membabi buta menyerang massa menewaskan 1 warga sipil, 6 orang tertembak
masih di rawat, dan belasan warga sipil ditangkap dan disiksa. Sementara 14
rumah warga dibongkar polisi. Kapolda justru meminta wartawan untuk tidak
berpihak pada KNPB dan memberitakan versi kebohongan Polda Papua.
Buktinya, KNPB
telah bertandang ke Polda Papua untuk menjelaskan bahwa KNPB sedang mencari
Senjata Api yang dirampas warga dari Polisi, dan setelah KNPB mencari dan
mendapatkan dari warga dan mengembalikan ke Polisi melalui Gereja justru Polisi
kembali menuduh bahwa mereka mendapatkan Senpi di Sekreatariat KNPB saat
Penggrebekan.
Media Indonesia
mengutip dan membesarkan pembohongan itu. Dan lagi-lagi, inilah strategi Polda
menghindar dari kejahatan penembakan dan pengrusakan yang dilakukan Polisi di
Yahukimo, karena tujuan Polda Papua adalah mengambil alih opini nasional untuk
menutupi kasus kejahatan yang sedang dilakukan oleh Polisi di Papua.
Sebelumnya, tentu
Kapolda memainkan pengalihan opini dengan kasus Penembakan yang dituduhkan
kepada Ayub Waker di Timika (1/12/2014). Kemudian, Polda Papua melalui Polres
Nabire juga melakukan penangkapan dan penggrebekan secara membabi buta terhadap
anggota KNPB di Nabire, dimana barang-barang berharga seperti Laptop dan
Handphone milik warga belum dikembalikan.
Skenario ini
berlanjut sampai di Merauke dengan penempatan Bom di depan Kantor KNPB Merauke
oleh oknum Polisi (5/3/2015), yang kemudian Polisi merusak Kantor KNPB Merauke.
Inilah rangkaian pembohongan, skenario kriminalisasi dan pengalihan yang
terang-terangan dilakukan untuk menutupi kejahatan polisi di Papua. Sementara
strategi yang lebih besar adalah menjadikan gerakan damai rakyat sipil Papua
sebagai kriminal agar proyek promosi jabatan para petinggi kepolisian dan
perluasan markas brimob dapat tercapai.
Kita bisa
mencermati secara terbuka bahwa Kapolda "ngotot" membuka Mako Brimob
di Wamena ditengah penolakan yang dilontarkan oleh berbagai lapisan masyarakat
di Jayawijaya. Wilayah pegunungan yang sudah hidup tenang dan damai dijadikan
wilayah konflik. KNPB Yahukimo yang selama ini memediasi aksi damai rakyat
diganggu Polisi agar tercipta konflik, dengan demikian Pembangunan Mako Brimob
dapat terealisasi cepat di Jayawijaya.
Adalah strategi
lasim yang tidak perlu ditutupi oleh Polda Papua. Sebab, rakyat yang berjuang
untuk Papua Merdeka tidak bersembunyi dan tersembunyi. Perjuangan itu ada di
hati seluruh orang Papua yang ada diatas teritori West Papua. Itu fakta dan
bukan hal baru. Yang fenomenal dan membudaya adalah kelakukan dan kiat-kiat
kolonialisme yang masih menggunakan pola lama dalam masa yang sudah terbuka
luas.
Semua orang tahu
bahwa ciri-ciri seorang pembohong adalah orang yang selalu berkeras kepala menyalakan
orang atau pihak lain. Bila Kapolda terus menyalahkan KNPB, semua orang akan
semakin tahu pembohongan bersumber dari mana?
Victor F. Yeimo Adalah Ketua Umum Komite Nasional
Papua Barat (KNPB)
0 komentar:
Posting Komentar