Para wartawan tak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan seputar Papua Barat selama kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Papua Nugini |
KOMPAS.com — Organisasi pengawas media di Papua Niugini (PNG)
menuntut penjelasan mengapa wartawan lokal dilarang mengajukan pertanyaan
tentang Papua Barat selama kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno
Marsudi ke negara itu.
Menlu Retno baru saja
menyelesaikan tur tiga negara di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk
memperkuat hubungan dengan PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.
Wartawan di Port Moresby
diberi tahu oleh pejabat pemerintah PNG bahwa mereka tak mengangkat isu sensitif
di provinsi itu, di mana gerakan pro-kemerdekaan telah berlangsung selama
beberapa dekade.
Alexander Rheeney, Presiden
Dewan Media PNG, telah menuntut klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri PNG.
"Masalah Papua Barat akan
terus menjadi cerita yang menarik, tidak hanya bagi warga Papua Niugini, tetapi
juga bagi warga di kawasan ini dan dunia,” kata dia. Ia menyambung, "Fakta
bahwa Kementerian Luar Negeri memberi instruksi kepada wartawan untuk tidak
mengajukan pertanyaan itu sangat disayangkan.”
Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neill mengatakan, masalah Papua Barat telah dibahas dalam pertemuan hari Minggu antara Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Papua Niugini, Rimbink Pato.
Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neill mengatakan, masalah Papua Barat telah dibahas dalam pertemuan hari Minggu antara Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Papua Niugini, Rimbink Pato.
"Setelah bertahun-tahun
melakukan hubungan bilateral, kerja sama kami adalah sebuah hubungan di mana
kami bisa mengekspresikan pandangan kami dalam dialog terbuka dan jujur,"
kata sang Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan.
"Lebih lanjut saya
menyatakan keinginan saya kepada Indonesia untuk mendukung pengajuan Provinsi Papua
menjadi anggota Kelompok Pelopor Melanesia (MSG)," tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar