MRP: Pemerintahan Di Papua Harus Tutup Total

Ketua MRP Timotius Murib

MRP: Pemerintahan Di Papua Harus Tutup Total

Jayapura- Buntut ditundanya pembahasan draf RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 oleh DPR-RI membuat lembaga kultural masyarakat asli Papua yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) geram dan marah meminta roda pemerintahan di Papua tutup total.

“Karena draf RUU Otsus Plus telah ditolak maka semua pemerintahan di Tanah Papua mulai dari Kota, Kabupaten, Provinsi, DPR harus tutup dan mogok karena mau kerja untuk siapa dan menggunakan regulasi apa,” kata Ketua MRP Timotius Murib ketika dihubungi dari Jayapura, Jumat.

Timotius mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sudah berjuang keras di Jakarta selama satu bulan untuk bagaimana draf RUU Otsus Plus masuk dalam prolegnas 2015.

Menurut dia, pihaknya memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, dimana semangat masyarakat cepat sekali direspon untuk melakukan revisi UU Otsus.

Ia menjelaskan, implementasi Otsus selama 13 tahun belum pernah dievaluasi dan baru pertama kali periode kedua MRP melakukan evaluasi dengan melibatkan 383 peserta kala itu.

“85 persen isi dari pada draf RUU Otsus Plus berasal dan asli dari pemikiran orang asli Papua termasuk pikiran serta pendapat dari orang asli Papua,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, ketika draf RUU Otsus Plus itu tidak diterima dan tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai undang-undang maka dibuka ruang referendum atau dialog Papua-Jakarta.

“Ini sudah ada dalam pasal 229 dari draf 1-12. Kami serahkan draf 13 di Istana Bogor kepada Presiden Jokowi kemudian karena ada perubahan dari Papua Barat maka ada draf 14 yang terakhir kami serahkan,”jelasnya.

Dengan demikian, harapan masyarakat Papua karena ini perjuangan panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua karena cita-cita Papua bisa sejahtera yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2001 tentang otsus yang selama implementasi 13 tahun tak nampak.

“Namun mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM menolak resmi di DPR-RI dengan demikian solusi berikutnya adalah harus dialog Papua-Jakarta,” tegasnya.

“Dialog itu kan keinginan dari Presiden Jokowi. Sangat luar biasa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan dimana keinginan yang telah didoakan telah terjadi, saya meminta kepada seluruh masyarakat 250 suku di 7 wilayah adat berkomitmen agar dilakukan dialog Papua-Jakarta,” ujarnya.

Timotius menegaskan, dialog harus dilakukan Karena otsus plus telah ditolak maka terakhir versi orang asli Papua meminta dialog.

Menurutnya, dialog Papua-Jakarta sebenarnya sebagaimana yang diungkapkan Presiden Jokowi saat Natal Bersama di Jayapura. Presiden Jokowi mempunyai roh yang luar biasa karena keinginan yang didoakan orang asli Papua ternyata benar-benar dijawab oleh kepala negara.

Untuk itu, lanjut dia, hal ini adalah solusi terbaik yang diberikan oleh Tuhan.

Timotius menambahkan, pihaknya akan melakukan Rapat Pleno Luar Biasa dalam rangka menetapkan dan melakukan dialog Papua-Jakarta.

Sumber: MRP: pemerintahan di Papua harus tutup total