Kekayaan Papua Menghilangkan Martabat Orang Papua

Johan Rumkorem saat bergandeng tangan dengan PBB

Yogyakarta. Timipotu News. Pelanggaran di Tanah Papua tidak akan terselesaikan sepanjang masa, jika ini tidak bisa di ungkap secara terbuka. Membina dan mendidik kejahatan di Tanah Papua tidak terlepas dari para elit politik yang merajalelah di Tanah Papua, ini di perangkan oleh para jendral dan tokoh-tokoh elit politik Papua yang menjadi mobilisasi kejahatan di Tanah Papua. Membungkus kejahatan akan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, ini terlihat dan di ukur dari Kasus demi kasus kejahatan pembunuhan yang membuat Tanah Papua berlumuran darah, letak geografis tanah Papua tidak bisa di ukur degan metode keamanan yang strategis, tetapi tanah Papua bisa di ukur dengan pendekatan budaya dan mengenal benar-benar  adat orang Papua secara beradat. Hukum adat di tanah Papua selalu diabaikan sehingga kondisi ini berdampak luas. Sebenarnya Hukum adat harus diberikan ruang  untuk anak-anak adat Papua menterjemahkan itu dalam suatu bahasa adat, karena bahasa adat dan budaya bisa melahirkan masyarakat Papua hidup kembali untuk mengenal identitasnya sebagai anak adat Papua yang sebenarnya.

Hadirnya perusahan paman sam ini membuat Orang Papua tidak mengenal jati dirinya. Perusahan ini telah beroperasi sudah 46 tahun lamanya, tetapi tidak memberikan kontribusi kepada orang-orang Papua, perusahan Freeport hanya memberikan kontribusi kepada para elit politik, pejabat-pejabat Negara dan para jendral-jendral di Indonesia.

Keberadaan Freeport telah menjadi pasar kejahatan dalam dunia bisnis diseluruh dunia, Lahan penduduk di rebut, penembakan orang Papua dimana-mana, kejahatan penembakan di areal penambangan Freeport tidak bisa terungkap, apa yang terjadi di balik semua ini. Strategi penembakan di areal Freeport sudah ter-organisir secara sistimatis, kejahatan penembakan itu merupakan kejahatan yang bersifat penembakan rekening.  Dalam wilayah penambangan Freeport, penduduk pribumi asli papua sudah tidak nyaman lagi dengan kondisi keamanan ini.

Selama beberapa dekade rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia.  Perusahan pertambangan Amerika Serikat itu memainkan peran penting dalam perjuangan itu. Bagi orang Papua, itu adalah simbol ketidakadilan dan pelanggaran ham berat. Saat ini Freeport merupakan pembayar pajak terbesar di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, perusahan itu  menyatakan  telah membayar  sekitar 70 trilyun rupiah kepada pemerintah di Jakrta.

Tambang ini juga menyediakan lapangan kerja bagi puluhan polisi Indonesia yang diamanatkan oleh hukum Indonesia untuk melindungi tambang. Dulunya, ini adalah tugas militer Indonesia yang kadang-kadang  masih diminta untuk memberikan dukungan ekstra.  Kelompok pembela  Ham mengatakan;  Freeport secara efektif membiayai militer  Indonesia di Papua dan menutup mata  terhadap pelanggaran ham yg dilakukan militer. Tentu saja ada militer disana,  mereka suka melindungi tambang Freeport karena mereka dibayar oleh Freeport. Denis Leeds,  seorang akademis Australia  yang selama lima tahun meneliti  buku tantang tambang yang kontroversial itu,  denis leeds mengatakan bahwa;  “Freeport Indonesia telah menolak dari awal, dari awal orang Papua sudah membuat pagar, ini telah menjauhkan orang asing dari tanah itu, orang Papua tidak menginginkan Freeport beroperasi di Papua. Dari awal orang Papua protes soal perusahan paman sam itu, tetapi  tidak ada orang Indonesia yang peduli pada protes orang Papua, karena mereka tidak peduli soal orang Papua Barat, dan hanya menginginkan uang Freeport”. Perusahan paman sam itu menuliskan kontrak mereka sendiri dengan Indonesia tanpa menghadirkan orang Papua. Kontrak Freeport ini yang pertama-tama ditandatangani oleh rezim Suharto, sehingga Freeport melakukan apa pun yang mereka inginkan sampai sekitar tahun 1995.

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dibalik ledakan komunitas ini. Pada kwartal kedua tahun 2010 Freeport melihat keuntungan berlipat ganda menjadi 1, 4 milyard dollars atau lebih dari 12 trilyun rupiah. Dari jumlah ini sangat sedikit menetes ke orang termiskin di Indonesia dan kesenjangan antara miskin dan kaya makin melebar. Analis resiko yang tinggal di Jakarta, Tod Elid mengatakan jumlah konflik antara masyarakt miskin dan  perusahan besar meningkat tahun ini. Melihat dari konflik bisnis ini, Mr. John Curri pernah melakukan pembicaraan kepada  Almarhum tertua adat suku amungme pemilik hak ulayat Taurek Natkime bahwa: "Kami, Freeport McMoran akan menanam pohon apel di tengah-tengah tanah Mulkini, nanti kalau sudah berbuah anak-anak kita akan memetiknya bersama-sama" (Jika tambang sudah menghasilkan uang, maka kita semua menikmatinya bersama).

Pada akhirnya nyatalah bahwa janji-janji tersebut hanyalah janji-janji kosong belaka. Bahkan sebaliknya banyak peristiwa pelecehan atas Hak Asasi Manusia Papua terjadi dengan mengorbankan hak dasar untuk menentukan nasib suatu bangsa, dan jika secara khusus kalau kita menelusuri pendekatan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia maka sejarahnya akan berubah menjadi suatu pencaplokan paksa dengan memperalat Masyarakat Suku Amungme yang lugu dengan iming-iming semua makanan-makanan kaleng yang aneh, di mana makanan-makanan tersebut di kemudian hari dikenal oleh Masyarakat suku Amungme sebagai media pembodohan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap Masyarakat suku Amungme Kenyataan yang lebih tidak mengenakan bagi Suku Amungme yaitu mengenai Wilayah kehidupannya yang sebelumnya tenang, bersahaja dan damai, pada akhirnya terganggu oleh kehadiran Perusahaan Pertambangan, dan saat itu kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeeport tidak sedikitpun meminta persetujuan Masyarakat Suku Amungme yang pada faktanya sudah hidup turun temurun di wilayah itu, seolah-olah Pemerintah Indonesia adalah satu-satunya penguasa penuh atas wilayah yang telah di-kontrak-karyakan tersebut, dan sama sekali tidak menganggap keberadaan penduduk Asli yang tinggal dan hidup serta yang secara sah memiliki wilayah itu. 

Apalagi jika dikaitan dengan Undang-Undang yang berlaku antara lain Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak Masyarakat adat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain-lain. Di balik kesepakatan yang telah dibuat tersebut ternyata tindakan-tindakan kekerasan terhadap Masyarakat suku Amungme terus terjadi dan berlanjut sampai sekarang. Kehidupan Masyarakat suku Amungme sejak tahun 1967 sampai sekarang masih tetap sama. Diperkirakan bahwa 50 tahun mendatang, orang-orang Amungme dan Kamoro akan menjadi orang-orang termiskin dari orang miskin di Tanah Papua, jika sampai saat ini PT Freeport tidak memikirkan kelanjutan hidup warga Masyarakat suku Amungme di kawasan PT Freeport Indonesia pasca masa penambangan.

Saya ingat bahwa apa yang dikatakan Tuarek Natkime itu benar: "Mereka datang hanya untuk membunuh kami supaya mereka dapat mengambil semua yang ada di perut bumi ini untuk istri dan anak-anak mereka." Juga doa yang dipanjatkan Tuarek Natkime sebagai keluhan hatinya atas apa yang terjadi terhadap Masyarakat Amungme. Dalam doanya, ia berkata "Mengapa Tuhan menaruh emas dan tembaga di dalam tanah hak ulayat orang Amungme?" Dari perampasan hak tanah hingga kekayaan didalamnya pernah disampaikan oleh BRIGJEN Ali Murtopo yaitu : Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua, Jakarta hanya tertarik dengan Tanah dan Kekayaan alam Papua. Jika kalian ingin Merdeka, maka mintalah tempat di Bulan agar Amerika bisa menaruh kalian di sana. Dan jika kalian menolak Pemerintah Indonesia, maka saya akan membunuh kalian. (Oleh, Johan Rumkorem)

Reporter Of Timipotu News

Int. Douw Namukigiba

Sumber: Kekayaan Papua Menghilangkan Martabat Orang Papua