Dialog Jakarta-Papua Bikin Kabur Masalah Papua - Suara Wiyaimana Papua
Headlines News :
Home » , , » Dialog Jakarta-Papua Bikin Kabur Masalah Papua

Dialog Jakarta-Papua Bikin Kabur Masalah Papua

Written By Suara Wiyaimana Papua on Sabtu, 14 Februari 2015 | Sabtu, Februari 14, 2015

Pdt. Zocratez Sofyan Yoman
Socratez: Kami belum tahu pikiran pemerintah (Jakarta) dialog tentang apa? Pemahaman Jakarta tentang Dialog itu beda. Menurut kami, dialog itu yang konprehensif, difasilitasi pihak ketiga yang netral
Pemerintahan Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan dialog bersama masyarakat Papua sebagai ganti ditolaknya Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Plus yang tidak masuk dalam Prolegnas Tahun 2015.
“Otsus Plus sudah ditolak, sekarang pemerintah pusat menawarkan dialog bersama rakyat Papua. Tapi saya tidak tahu konsep dialog yang dimaksudkan Jokowi karena dialog menurut orang Papua itu berbeda dengan orang pusat,” kata Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, kepada sejumlah wartawan di ruang VIP Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat.
Menurut gubernur Enembe, Jokowi telah memanggil beberapa tokoh di Papua untuk melakukan dialog bersama. Namun Enembe mengaku belum tahu konsep dialog yang dimaksudkan presiden Jokowi.
“Dialog menurut orang Papua itu kan berbeda dengan orang di Jawa sana. Dialog menurut kami itu bersinggungan dengan option keluar dari NKRI ini. Nah konsep dialog orang Jakarta itu saya tidak paham,” katanya.
Terkait dengan dialog yang dimaksudkan pemerintah pusat nantinya akan berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), bukan dengan Pemerintah Provinsi Papua. MRP yang bakal melakukan koordinasi semuanya, mengingat MRP merupakan roda dan jiwa dari masyarakat Papua.
“Nanti dialog itu MRP yang akan atur karena MRP yang mempunyai Rakyat Papua. Semua wakil rakyat Papua ada di dalamnya. Namun saya minta maaf kepada rakyat Papua kalau bicara soal dialog saya berhenti sampai di sini karena itu bukan ranahnya saya lagi. Perjuangan pemerintah Papua adalah Otsus Plus karena di dalamnya sudah jelas hal itu terkait kesejateraan rakyat dan kewenangan rakyat sebagai pemilik dari tanah ini,” katanya.
Pintu untuk Otsus Plus sudah ditutup karena Pemerintah Provinsi Papua telah berjuang untuk RUU Otsus Plus ini lebih dari satu tahun agar masuk dalam Prolegnas tahun 2015. Namun pada kenyataannya RUU Otsus Plus tidak masuk dalam prolegnas tahun ini, tetapi ditunda sampai dengan tahun 2016 mendatang.
Dialog yang yang dimaksud Jokowi belum jelas. Artinya sebagian besar orang Papua menginginkan dialog yang difasilitasi pihak ketiga yang netral.
Menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja Babptis di Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, pemahaman pemerintah pusat dengan orang asli Papua (OAP) soal dialog berbeda. Pemerintah berpikir seolah-seolah dialog yang dimaksud adalah soal kesejahteraan dan ekonomi.
“Kami belum tahu pikiran pemerintah (Jakarta) dialog tentang apa? Pemahaman Jakarta tentang Dialog itu beda. Menurut kami, dialog itu yang konprehensif, difasilitasi pihak ketiga yang netral,” kata Socratez per telepon seluler kepada SULUH PAPUA di Kota Jayapura, Jumat sore.
Dialog mesti dilakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh, semisal terkait pelanggaran HAM, status politik, sejarah, kegagalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.
Menurut Socratez Yoman, berbicara tentang dialog, pemerintah justru membuat kabur masalah Papua yang sebenarnya. Padahal dialog yang dimaksudkan adalah dialog yang bermartabat, jujur, adil dan bermartabat serta difasilitasi pihak ketiga atau negara yang netral.
Komando Pusat Pertahanan Papua Barat Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Puron Wenda dan Komando Pegunungan Tengah Papua Enden Wanimbo menilai pelaksanaan Otonomi Khusus yang selama ini di Papua tidak berpihak pada masyarakat.
“Kita titip pesan kepada presiden yang selalu berikan tawaran UP4B, Otonomi Khusus kepada Papua tapi kenyataannya sama sekali tidak berhasil, tapi ini hanya untuk kepentingan pejabat Papua saja seperti Gubernur, Bupati, Ketua DPR Papua Barat dan Papua. Jadi rakyat Papua Barat itu menuntut Papua Merdeka,” kata Puron Wenda per sambungan telpon di Wamena, Jumat.
Ia juga menyoroti soal kucuran dana Otsus yang jumlahnya triliunan kepada Papua. Puron bahkan menuding jika dana triliunan rupiah itu hanya untuk kepentingan pejabat Papua.
“Dana-dana itu stop saja. Presiden harus siapkan dana untuk dialog saja. Nanti kita sudah merdeka baru kita bangun kesejahteraan dan bangun rakyat Papua. Karena dana-dana kucuran itu tidak berhasil dan itu yang buat kita perang selalu ada, karena ini TPN-OPM masih ada bertahan dan lawan itu pembangunan tidak akan jalan,” kata Puron lagi.
“Kalau urusan bangun daerah Papua dari Sorong sampai Samarai itu urusan kami orang Papua. Indonesia kalau mau bangun, bangun daerahnya sendiri dan saya mau bilang rakyat kita perhatikan masing-masing,” katanya lagi.
Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Republik Indonesia (DPD-RI) Perwakilan Papua Barat, Mervin Sadipun Komber menegaskan perlu adanya dialog untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua.
Menurutnya, dialog Jakarta-Papua yang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan salah satu solusi untuk menghentikan rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dengan melibatkan berbagai unsur terutama aspek adat dan budaya untuk melakukan rekonsiliasi sebelum melakukan dialog tersebut.

“Saya pikir dalam melakukan rekonsiliasi antara internal suku-suku di Papua mesti melibatkan semua pihak. entah pemerintah, dewan adat dan lain-lain agar tatanan adat dapat diakomodir dalam undang-undang yang akan dipakai dalam pembangunan daerah terutama SDM orang Papua,” kata Komber seperti dilansir majalahselangkah.com, Kamis.
Dikatakan Komber, sejak ide dan upaya realisasi itu diwacanakan pada tahun 2010, dialog Jakarta-Papua dianggap sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kekerasan dan membangun kepercayaan antara pemerintah pusat dan orang Papua karena di dalamnya akan membicarakan berbagai hal, termasuk kasus pembunuhan, pemukulan serta bentuk kekerasan lain yang muncul dalam bentuk stigma dimana warga Papua dianggap separatis serta pembatasan kebebasan berekspresi.
Kekerasan demi kekerasan hanya menyisakan luka bagi orang Papua serta kebencian terhadap pemerintah akan terus memuncak. Di mana pemerintah pusat sampai saat ini berusaha mempertahankan Papua dengan kekuatan militer yang  kuat. (A/GRE/TTM/NAF/R2/LO1


Share this article :

0 komentar:

.

.

MELANESIANS IN WEST PAPUA

MELANESIANS IN WEST PAPUA

GOD'S WORD DAILY DEVOTIONAL

BIARKAN SENDIRI BERKIBAR

BIARKAN SENDIRI BERKIBAR

GOOGLE FOLLOWER

Traslate By Your Language

WEST PAPUA FREEDOM FIGHTER

WEST PAPUA

WEST PAPUA

VISITORS

Flag Counter
 
Support : WEST PAPUA | WEDAUMA | SUARA WIYAIMANA
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. Suara Wiyaimana Papua - All Rights Reserved
Template Design by WIYAIPAI Published by SUARA WIYAIMANA