 |
| Pdt. Zocratez Sofyan Yoman |
Socratez: Kami belum tahu pikiran pemerintah
(Jakarta) dialog tentang apa? Pemahaman Jakarta tentang Dialog itu beda.
Menurut kami, dialog itu yang konprehensif, difasilitasi pihak ketiga yang
netral
Pemerintahan Republik Indonesia dibawah
kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan dialog bersama masyarakat
Papua sebagai ganti ditolaknya Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Plus yang
tidak masuk dalam Prolegnas Tahun 2015.
“Otsus Plus sudah ditolak, sekarang pemerintah
pusat menawarkan dialog bersama rakyat Papua. Tapi saya tidak tahu konsep
dialog yang dimaksudkan Jokowi karena dialog menurut orang Papua itu berbeda
dengan orang pusat,” kata Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH,
kepada sejumlah wartawan di ruang VIP Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura,
Jumat.
Menurut gubernur Enembe, Jokowi telah memanggil
beberapa tokoh di Papua untuk melakukan dialog bersama. Namun Enembe mengaku
belum tahu konsep dialog yang dimaksudkan presiden Jokowi.
“Dialog menurut orang Papua itu kan berbeda dengan
orang di Jawa sana. Dialog menurut kami itu bersinggungan dengan option keluar
dari NKRI ini. Nah konsep dialog orang Jakarta itu saya tidak paham,” katanya.
Terkait dengan dialog yang dimaksudkan pemerintah
pusat nantinya akan berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), bukan
dengan Pemerintah Provinsi Papua. MRP yang bakal melakukan koordinasi semuanya,
mengingat MRP merupakan roda dan jiwa dari masyarakat Papua.
“Nanti dialog itu MRP yang akan atur karena MRP
yang mempunyai Rakyat Papua. Semua wakil rakyat Papua ada di dalamnya. Namun
saya minta maaf kepada rakyat Papua kalau bicara soal dialog saya berhenti
sampai di sini karena itu bukan ranahnya saya lagi. Perjuangan pemerintah Papua
adalah Otsus Plus karena di dalamnya sudah jelas hal itu terkait kesejateraan
rakyat dan kewenangan rakyat sebagai pemilik dari tanah ini,” katanya.
Pintu untuk Otsus Plus sudah ditutup karena
Pemerintah Provinsi Papua telah berjuang untuk RUU Otsus Plus ini lebih dari
satu tahun agar masuk dalam Prolegnas tahun 2015. Namun pada kenyataannya RUU
Otsus Plus tidak masuk dalam prolegnas tahun ini, tetapi ditunda sampai dengan
tahun 2016 mendatang.
Dialog yang yang dimaksud Jokowi belum jelas.
Artinya sebagian besar orang Papua menginginkan dialog yang difasilitasi pihak
ketiga yang netral.
Menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja Babptis di
Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, pemahaman pemerintah pusat dengan orang
asli Papua (OAP) soal dialog berbeda. Pemerintah berpikir seolah-seolah dialog
yang dimaksud adalah soal kesejahteraan dan ekonomi.
“Kami belum tahu pikiran pemerintah (Jakarta)
dialog tentang apa? Pemahaman Jakarta tentang Dialog itu beda. Menurut kami,
dialog itu yang konprehensif, difasilitasi pihak ketiga yang netral,” kata
Socratez per telepon seluler kepada SULUH PAPUA di Kota Jayapura, Jumat sore.
Dialog mesti dilakukan secara komprehensif atau
secara menyeluruh, semisal terkait pelanggaran HAM, status politik, sejarah,
kegagalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.
Menurut Socratez Yoman, berbicara tentang dialog,
pemerintah justru membuat kabur masalah Papua yang sebenarnya. Padahal dialog
yang dimaksudkan adalah dialog yang bermartabat, jujur, adil dan bermartabat
serta difasilitasi pihak ketiga atau negara yang netral.
Komando Pusat Pertahanan Papua Barat Tentara
Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Puron Wenda dan Komando
Pegunungan Tengah Papua Enden Wanimbo menilai pelaksanaan Otonomi Khusus yang
selama ini di Papua tidak berpihak pada masyarakat.
“Kita titip pesan kepada presiden yang selalu
berikan tawaran UP4B, Otonomi Khusus kepada Papua tapi kenyataannya sama sekali
tidak berhasil, tapi ini hanya untuk kepentingan pejabat Papua saja seperti
Gubernur, Bupati, Ketua DPR Papua Barat dan Papua. Jadi rakyat Papua Barat itu
menuntut Papua Merdeka,” kata Puron Wenda per sambungan telpon di Wamena,
Jumat.
Ia juga menyoroti soal kucuran dana Otsus yang
jumlahnya triliunan kepada Papua. Puron bahkan menuding jika dana triliunan
rupiah itu hanya untuk kepentingan pejabat Papua.
“Dana-dana itu stop saja. Presiden harus siapkan
dana untuk dialog saja. Nanti kita sudah merdeka baru kita bangun kesejahteraan
dan bangun rakyat Papua. Karena dana-dana kucuran itu tidak berhasil dan itu
yang buat kita perang selalu ada, karena ini TPN-OPM masih ada bertahan dan
lawan itu pembangunan tidak akan jalan,” kata Puron lagi.
“Kalau urusan bangun daerah Papua dari Sorong
sampai Samarai itu urusan kami orang Papua. Indonesia kalau mau bangun, bangun
daerahnya sendiri dan saya mau bilang rakyat kita perhatikan masing-masing,”
katanya lagi.
Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Republik Indonesia (DPD-RI) Perwakilan Papua Barat, Mervin Sadipun Komber
menegaskan perlu adanya dialog untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang
terjadi di Papua.
Menurutnya, dialog Jakarta-Papua yang didorong
oleh Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan salah satu solusi untuk menghentikan
rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dengan melibatkan berbagai
unsur terutama aspek adat dan budaya untuk melakukan rekonsiliasi sebelum
melakukan dialog tersebut.
“Saya pikir dalam melakukan rekonsiliasi antara
internal suku-suku di Papua mesti melibatkan semua pihak. entah pemerintah,
dewan adat dan lain-lain agar tatanan adat dapat diakomodir dalam undang-undang
yang akan dipakai dalam pembangunan daerah terutama SDM orang Papua,” kata
Komber seperti dilansir majalahselangkah.com, Kamis.
Dikatakan Komber, sejak ide dan upaya realisasi
itu diwacanakan pada tahun 2010, dialog Jakarta-Papua dianggap sebagai jalan
terbaik untuk mengakhiri kekerasan dan membangun kepercayaan antara pemerintah
pusat dan orang Papua karena di dalamnya akan membicarakan berbagai hal,
termasuk kasus pembunuhan, pemukulan serta bentuk kekerasan lain yang muncul
dalam bentuk stigma dimana warga Papua dianggap separatis serta pembatasan
kebebasan berekspresi.
Kekerasan demi kekerasan hanya menyisakan luka
bagi orang Papua serta kebencian terhadap pemerintah akan terus memuncak. Di
mana pemerintah pusat sampai saat ini berusaha mempertahankan Papua dengan
kekuatan militer yang kuat. (A/GRE/TTM/NAF/R2/LO1
0 komentar:
Posting Komentar