KNPB: INDONESIA PERLU BELAJAR DEMOKRASI DARI PAPUA - Suara Wiyaimana Papua
Headlines News :
Home » » KNPB: INDONESIA PERLU BELAJAR DEMOKRASI DARI PAPUA

KNPB: INDONESIA PERLU BELAJAR DEMOKRASI DARI PAPUA

Written By Suara Wiyaimana Papua on Senin, 14 Juli 2014 | Senin, Juli 14, 2014

Bazoka L Jubir dan Agus K Ketua I KNPB
 (Jubi/Mecky)
Jayapura,  14/7 (Jubi) – Dalam pers reales Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diterima tabloidjubi.com, Senin (14/7), dikatakan, rakyat bangsa Papua menolak dan menyangkal keberadaan Indonesia di wilayah Papua Barat secara damai, bermartabat dan demokratis. Sebab terbukti pemahaman praktek demokrasi orang asli Papua (OAP) jauh lebih baik dibanding pemerintah Indonesia yang selalu menyuarakan demokrasi, tapi kenyataannya tak dapat melakukan praktek demokrasi sesungguhnya kepada rakyat Indonesia.
Dalam pers realese itu dijelaskan, kenapa OAP melakukan boikot secara damai, bermartabat dan demokratis karena pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu sesuai laporan Pengurus KNPB Wilayah Tanah Papua, rakyat sipil bangsa Papua Barat tidak memberikan hak politik, tidak melakukan tindakan anarkis dan kriminal tetapi lebih memilih tinggal di rumah.
Dalam kesempatan itu, Agus Kosay, Ketua I KNPB mengkritisi beberapa media cetak dan online yang terkesan tak profesional dalam menerbitkan isu keterlibatan OAP dalam Pilpres 2014 ini. Menurutnya, sesuai informasi yang mereka miliki, sebagian masyarakat pegunungan Papua di Jayapura yang mencoblos mengenakan pakaian adat (Koteka dan Sali) diduga dibayar untuk kepentingan sosialisasi dan lobi pemerintah kepada publik.
Selain itu, Agus juga merasa heran terkait tanggapan Komnas HAM di berbagai media di Papua yang berencana akan melakukan penyelidikan terkait boikot Pilpres di Kabupaten Yahukimo. “Komnas HAM semestinya mengurus kasus pelanggaran HAM Papua yang masih tumpuk di meja Komnas HAM, bukannya mengurus boikot Pilpres karena itu urusannya KPU dan Bawaslu,” ujarnya heran.
Juru Bicara Nasional KNPB, Bazoka Logo mengatakan, seruan boikot Pilpres ini bukan hanya pada Pilpres 2014 tetapi sudah dilakukan sejak Pilpres 2009. “Kami  akan bekerja dengan isu boikot untuk berbagai isu bukan hanya Pilpres, Pileg atau pemilihan lainnya, misalnya boikot menggunakan bahasa Indonesia tetapi menggunakan bahasa daerah masing-masing suku adat,” imbuhnya dengan penuh yakin dan antusias.
Berikut tujuh poin rekomendasi KNPB, yakni pertama, pemerintah daerah tidak boleh lagi melakukan pembohongan kepada pemerintah pusat, sebab kenyataan dalam Pilpres Indonesia, sikap dari rakyat sipil bangsa Papua Barat sangat jelas.
Kedua, pemerintah, TNI/POLRI dan KPU tak boleh melakukan pembohongan publik bahwa menjelaskan tentang perolehan suara antara Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 2, sebab kenyataan tidak seperti itu namun rakyat Papua tidak memilih, jadi jika ada tertera di suatu tempat melakukan pencoblosan itu berarti benar-benar tipu.
Ketiga, pemerintah tak bisa memakai suatu alasan bahwa suatu daerah tidak melakukan pencoblosan dengan alasan logistik belum sampai, sebab kenyataan yang tak melakukan pencoblosan bukan hanya di pedalaman saja, namun di kota-kota rakyat pun tak simpatik terhadap Pilpres dan dengan sadar mereka tidak melakukan pencoblosan.
Keempat, pemerintah pusat, daerah, TNI, POLRI dan KPU bahwa rakyat Papua Barat tak mencoblos bukan karena kekurangan logistik, kurang sosialisasi, tidak menerima undangan memilih dan atau OAP tidak tahu tetapi sesungguhnya rakyat sipil bangsa Papua Barat tidak ingin terlibat dalam Pilpres dan mereka membutuhkan kemerdekaan di atas tanahnya sendiri.
Kelima, Indonesia perlu belajar proses demokrasi dari orang Papua, orang Papua memahami demokrasi dan melakukan hak demokrasinya dengan damai, bermartabat, dan demokratis dan tidak anarkis tetapi diam-diam sikap yang ditunjukkan sangat jelas.
Keenam, pada Senin Juli 2014 ini sama pada tahun 1969 yang merupakan awal Indonesia melanggar hak politik dan hak demokrasi di Papua melalui pelaksanaan PEPERA 1969 pertama kali di Merauke yang hasilnya cacat hukum dan moral.
Ketujuh, Indonesia sebagai negara anggota PBB harus menghargai hak penentuan nasib sendiri(self determination) melalui referendum sebagai solusi. (Jubi/Mecky)

Share this article :

0 komentar:

.

.

MELANESIANS IN WEST PAPUA

MELANESIANS IN WEST PAPUA

GOD'S WORD DAILY DEVOTIONAL

BIARKAN SENDIRI BERKIBAR

BIARKAN SENDIRI BERKIBAR

GOOGLE FOLLOWER

Traslate By Your Language

WEST PAPUA FREEDOM FIGHTER

WEST PAPUA

WEST PAPUA

VISITORS

Flag Counter
 
Support : WEST PAPUA | WEDAUMA | SUARA WIYAIMANA
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. Suara Wiyaimana Papua - All Rights Reserved
Template Design by WIYAIPAI Published by SUARA WIYAIMANA