Ones Suhuniap |
Jayapura, KNPBnews – Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap kembali menegaskan dan
menyeruhkan rakyat West Papua agar memboikot Pemilihan Presiden Indonesia, 9
Juli 2014 dengan cara yang bermartabat, yakni tanpa kekerasan.
Kepada KNPBnews, Ones Suhuniap merilis seruan yang ditujukan
kepada seluruh organisasi perjuangan, Organisasi Mahasiswa, Paguyuban,
Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada
diatas teritori West Papu agar ikut menyukseskan agenda pemboikotan karena West
Papua dalam kondisi terancam.
“Segera melakukan boikot Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal
9 Juli 2014 dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis dengan cara
mengunakan hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS”, tulis
lelaki berambut gimbal ini.
Dalam pemboikotan Pilpres Indonesia, 09 Juli 2014 mendatang,
menurut Suhuniap, KNPB menyeruhkan untuk tidak menggunakan dengan cara
kekerasan, namun secara bermartabat, yakni dengan menunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi dan Hak Asasi Manusia Rakyat Papua Barat untuk tidak memberikan hak
suaranya dalam pemilihan presiden NKRI.
Hal itu karena Rakyat West Papua akan mengadakan Pesta Demokrasi
Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua Barat [Self Determination]
melalui Referendum, sesuai Prinsip – Prinsip Hukum Internasional, Standar –
standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB dijadikan sebagai solusi mutlak.
Seperti seruan-seruan KNPB sebelumnya, Ones mengatakan kepada
rakyat West Papua bahwa pastisipasi rakyat dalam Pilpres nanti hanya akan
memberi legitimasi kepada negara yang sedang menjajah.
“Rakyat West Papua ikut berpastisipasi dalam pemilihan Presiden
09 Juli 2014 maka, secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap
Indonesia untuk melakukan penjajahan dan penindasanya di West Papua. Ingat 5
menit anda berada di TPS memberikan suara akan mengakui keberadaan Indonesia di
West Papua selama 5 tahun mendatang,” kata Ones.
KNPB terus melakukan penyadaran kepada rakyat West Papua agar
tidak terhanyut dalam euforia Pilpres milik kolonial Indonesia. Sementara,
penguasa kolonial Indonesia melalui TNI dan Polri terus menghasut dan membodohi
rakyat West Papua agar menyukseskan agenda politik kolonial diatas teritori
West Papua.
Sumber: knpbnews.com
0 komentar:
Posting Komentar