PNWP SERUKAN BOIKOT PILPERES 2014, MENDESAK SEMUA KOMPONEN BERSATU DALAM SATU ISU (SELF DETERMINATON)

Pimpinan PNWP Sedang Meminpin Sidang Tahunan PNWP Yang Ke II

DEKLARASI POLITIK NIEUW GUINEA RAAD PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA PNWP

SESUAI DENGAN HASIL KEPUTUSAN SIDANG TAHUNAN KE II

NIEUW GUINEA RAAD

PARLEMENT NASIONAL WEST PAPUA

Email : westpapuaparliament@yahoo.com, Mobilphone + 62 081247302763 / +6281248280541

========================================================================

JAYAPURA 1 MEI 2014. Hak Penentuan Nasib Sendiri merupakan unsur Hak Asasi Manusia yang patut dihormati oleh setiap bangsa dan setiap Negara di dunia. Penduduk pribumi West Papua adalah bangsa Papua yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Perjuangan kemerdekaan masyarakat pribumi West Papua sebagai Bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pribumi West Papua berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Keinginan luhur ini telah melahirkan kesadaran masyarakat pribumi West Papua merasa terikat dan menyatukan diri dalam suatu system perjuangan yang terorganisasi dalam organisasi politik perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa dan Rakyat Pribumi West Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial Republik Indonesia.

Perjuangan Penentuan Nasib sendiri bangsa West Papua didasarkan pada Standart Hak Asasi Manusia, Demokrasi, prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kesadaran untuk membentuk dan menyatukan hak politik dalam organisasi politik representative masyarakat pribumi West Papua untuk memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. Pada pasal 5 Statuta PNWP bahwa Berdasarkan semangat luhur, Parlement Nasional West Papua mewujudkan kembali Negara West Papua yang telah di Deklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (Jayapura) West Papua.

Dengan punuh khidmat Sidang Tahunan Ke- 2 PNWP tahun 2014 memutuskan dan menetapkan Resolusi Politik perjuangan rakyat West Papua untuk tahun 2014-2015 sebagai berikut :

1. Kami Mengutuk dan Menolak Integrasi West Papua kedalam NKRI tanggal 1 Mei 1963, karena penuh dengan manipulasi, kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia,

2. Kami atas nama bangsa Papua menyerukan kepada Negara - negara anggota PBB untuk melindungi, memajukan Hak Penentuan nasib sendiri secara adil dan bermatartabat.

3. Perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Indonesia, yang dikenal dengan “New York Agreement 15 Agustus 1962 tidak menjamin Hak Penentuan Nasip Sendiri bangsa Papua. “Act of free choice” (penentuan pendapat rakyat / pepera1969), karena penuh dengan rekayasa, menipulasi, dan penganiayaan.

4. Kami Menyerukan kepada Negara - negara anggota Melanesian Spearhead Group pendukung dan menyatakan sikap politiknya agar mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua secara adil dan bermartabat serta menerima West Papua sebagai salah satu anggota MSG.

5. Kami Berterima kasih kepada Pemerintah Vanuatu untuk mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri

6. Kami Mendorong dan mendukug Pemerintah Vanuatu untuk mengangkat persoalan Papua ke; Amnesti Internasional, Dewan Ham PBB, Dewan Keamanan PBB khusus Komite Dekolonisasi dan untuk terus memainkan peranan bagi agenda penentuan nasib sendiri West Papua.

7. Kami menyerukan kepada komponen perjuangan Papua di dalam negeri dan luar Papua untuk bersatu padu mendukung dan mendorong agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri.

8. Kami meneruskan kepada seluruh rakyat West Papua agar tidak terlibat dalam politik kotor NKRI, dan SEGERAmengadakan Mobilisasi Umum “BOIKOT PEMILIHAN PRESIDEN/ PILPRES 2014” di seluruh wilayah West Papua secara damai dan terus mendorong Agenda Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Politik penyelesaian masalah west Papua.

Hollandia, 29 April 2014

Hormat kami

KETUA

TTD

Buchtar Tabuni

FRAKSI TABI TTD YEHUDA SERONTOW	FRAKSI SAIRERI TTD PDT. JASON M. MARISAN	FRAKSI DOBERAI TTD JULIUS WONDIWOI
FRAKSI BOMBERAI TTD SEM ASSO	FRAKSI ME-PAGO TTD MEKKY NAWIPA	FRAKSI LA-PAGO TTD HERMAN KOSSAY
	FRAKSI HA-ANIM TTD PANGGRASIA YEEM