Menyikapi Hari Pendidikan RI diatasTerittorial West Papua PRDM lakukan Sidang Darurat

Sidang Darurat di Timika

Timika, KNPBNews – Parlemen Rakyat Daerah Mimika kembali melakukan Sidang Darurat dalam rangka menyikapi Hari Pendidikan Nasional diatas territorial West Papua, hari ini Jumat 2 Mei 2014 adalah dimana Republik Indonesia mlakukan upacara Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia, untuk itu Parlemen Rakyat Daerah Mimika melakukan siding untuk menyikapi pendidikan yang sedang berkembang di Papua Barat dari sejak 1 Mei 1963 setelah Papua dianesasikan.

Sidang Darurat ini diwarnai dengan diskusi lepas mengangkut pendidikan di Papua Barat bersama Indonesia, kegiatan ini dilakukan dari jam 11.00 sampai jam 04.00 sore hari. Berikut ini Pernyataan Politik dalam rangka menyikapi Pendidikan Nasional di Teritorial West Papua, yaitu adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN POLITIK

Nomor : B.6/PRDM/V/2014

Menyikapi Hari Pedidikan Nasional RI di Atas Teritorial West Papua

Sejak Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianesasikan didalam bingkai NKRI dengan kekuatan Militerisme pada 1 Mei 1963 segala penjajahan dijajah diatas tanah West Papua, penjajahan dalam ekonomi, kesehatan, politik dan Penjajahan dalam bidang pendidikan juga diterapkan secara sistematis sepertinya, Kurikulum pendidikan yang disusun seharusnya sesuaikan dengan kondisi di Papua namun semua krikulum disusun berdasarkan ideologi pancasila dan cara berpikir Indonesia, Bangsa Indonesia memaksakan orang Papua memahami ideologi dan cara hidup Bangsa Indonesia.

Seperti Kurikulum di SD biasa belajar tentang cara hidup masyarakat Jawa Indonesia, yaitu masyarakat Jawa pergi ke Sawa untuk tanam padi ini, atau Danau Toba, pada hal di Papua tidak ada sawa, kemudian seharusnya anak-anak Papua ajarkan tentang danau Sentani atau danau Paniai, namun yang terjadi adalah orang Indonesia memaksakan anak-anak Papua mengerti barang yang tidak pernah mereka lihat di Papua. Hal ini menandakan sistem penjajahan dalam pendidikan diterapkan sejak dini.

Selain sejak dini anak-anak Papua di wajibkan berbahasa Indonesia dan dilarang berbahasa daerah pada hal di pulau jawa ada kurikulum mulok atau muatan lokal tentang bahasa daerah dan kesenian namun kurikulum mulok tidak disusun dalam kurikulum. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan nilai-nilai indendintas bangsa Papua, supaya orang Papua bisa berpikir seperti orang melayu Indonesia dan cara hidup mereka dipaksakan di Papua Barat. Selain pasilitas pendidikan tidak memanday, dimana SD di Kota Timika banyak yang belajar dalam tenda-tenda, di duduk diatas tanah, peleh dengan kayu buah, ayang-ayang seperti foto berikut ini, itu kondisi pendidikan di kota apalagi yang dikampung-kampung mengadakan proses belajar mengajar di tempat ayang tidak lajak. Kemudian teori terlalu banyak namun perakteknya tidak berjalan sehingga anak-anak didik yang dilahirkan tidak berkualitas. Itu yang dilakukan oleh Republik Indonesia terhadap anak-anak Papua sepanjang masa dari sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam Indonesia.
Pendidikan sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia bahkan tidak bisa dipisahkan sebab tanpa pendidikan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. pendidikan sangat penting olehnya itu harus ditingkatkan baik pendidikan formal maupun non formal disegala segi kehidupan manusia agar dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar sehingga hakikatnya manusia memanusiakan baik dalam kualitas maupun kuantitas namun pendidikan dan kurukulum pendidikan tidak menentu anak-anak Papua yang sedang menimba ilmu.

Jikalau kita melihat era globalisasi ini terjadi suatu persaingan yang sangat tinggi sehingga untuk bersaing disegala bidang harus dengan orang yang sudah berpendidikan. Kemudian ada riil yang sedang terjadi di mana-mana adalah bahwa kerusakan moral sangat tinggi karena pengaruh-pengaruh yang negativ dari luar maupun dari dalam dan permasalahan ini terjadi karena kurangnya pendidikan. Dan tidak ada pengkaderan pendidikan. Tidak biasa di siapkan beasiswa, sekalipun Otonomi Khusus berlaku, yang disiapkan beasiswa adalah anak-anak koruptor kaki tangan NKRI yang duduk diatas penderitaan bangsa Papua mereka yang menikmati.
Anak-anak asli Papua terus melarat Pendidikan dibawa tenda-tenda. Anak-anak asli Timika-Papua yang korban dari PT Freeport Indonesia di Timika wes Papua, anak-anak pemilik Tanah hidup berpendidikan di bawa tenda.- tenda…!! Sungguh ironis sumberdaya alam di Tanah mereka terus di kuras habis-habisan namun anak-anak pewaris ulayat dan pemilik tanah ini hidup berpendidikan di bawa tenda-tenda.

Inilah wajah salah satu SD Inpres 9 Irigasi-Timika di jantung kota Timika Jl. Hasanudin RT 24 Irigasi Pasar Sentral Timika-Papua Barat, terlihat anak-anak asli suku Mee, Kamoro, Amungme, Moni, Damal, dan Nduga hidup belajar dibawa tenda-tenda. PT Freeport Indonesia maupun Pemerintah Indonesia tidak memperhatikan kondisi pendidikan ini. Ini hanya di kota apalagi yang di Pedalaman Papua.

Inikah Indonesia selama 51 Tahun lebih menguasai tanah Papua, Indonesia selalu mengatakan dan mengkampanyekan media masa tentang anak-anak papua berpendidikan baik namun kenyataan di lapangan berbeda dengan kampanye pemerintah.

PT. Freeport Indonesia milik Amerika serikat tidak pedulikan anak-anak asli pemilik ulayat atas pendidikan mereka, tidak siapkan sarana prasarana sampai saat ini melarat pendidikan diatas kekayaan alam yang melimpah. Indonesia pun mengintegerasikan orang Papua bukan untuk membangun dan mensejatrahkan manusia Papua namun mereka hanya mengiginkan kekayaan alam papua.

Manusia pemilik negeri suku Amume, Kamoro, dan suku-suku lain disekitar Freeport juga hidup dalam kemiskinan, anak-anak tidak sekolah baik karena biaya pendidikan, LPMAK dikelolah oleh pendatang dan Intelijen, anak-anak yang ikut besasiswa mengatasnamakan anak-anak 7 (tujuh) suku, yang ikut beasiswa adalah orang pendatang yang kerja di LPMAK beserta anak-anak mereka yang kerja di LPMAK saja yang diperioritaskan.

Tanah mareka sudah dirampas oleh pemerintah dan perusahaan PT. FI di timikia akhirnya mereka tersinggir jauh, dari layaknya hidup manusia, mereka kehilangan tanah sebagai harta mereka, Pemerintah daerah dan perusahaan sampai saat ini tidak memikirkan nasib anak-anak pemilik ulayat.

Apakah kita kita membiarkan kapitaalisme Amerika serikat dan indonesia mengeploritasi kekayaan alam kita ? Jika kita biarkan mereka ambil sumberdaya alam kita namun manusianya tidak dibangun bagaimana nanti nasib anak cucu kita di masa yang akan datang? apakah kita harus membisu dan berdiam diri…?

mari kita simak sesama kesenangan Sosial yang terjadi di tanah ini, diskriminasi sosial, marginalisasi dan pemusnahan manusia papua sampai detik ini hanya kepentingan Ekonomi dan kekuasan. Solusi yaang Harus dilakukan oleh rakyat Papua adalah sadar dan melakukan perlawanan, dengan menuntuk Hak Penetuan nasib sendiri. sebab tidak ada solusi lain kecuali bersatu dan melawan ketidak adilan.

Pemerintah Indonesia tidak mampu mensejahterahkan rakyat Papua Barat oleh sebab itu jalan terbaik memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua barat untuk menentukan nasib sendiri secara adil dan bermartabat, melalui Referendum.

Berdasarkan kondisi pendidikan yang sedang tidak serius memperhatikan anak-anak Penerus Bangsa Papua ini, maka Parlemen Rakyat Daerah Mimika kembali menggelar Sidang Darurat dalam rangka menyikapi Hari Pendidikan Nasional RI diatas tanah West Papua, maka Parlemen Rakyat Daerah Mimika menyeluarkan Pernyataan Politik dalam rangka menyikapi Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dirayakan hari ini 2 Mei 2014 di territorial West Papua bahwa:

1. Bangsa Papua menolak dengan tegas atas memperingati Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia diatas territorial West Papua karena dari sejak 2 Mei 1963 segala penjajahan dilakukan di atas territorial West Papua, yaitu penjajahan ekonomi, social, budaya dan politik serta penjajahan dalam bidang pendidikan.

2. Bangsa Papua menolak dengan tegas atas kurikulum Pendidikan yang diterapkan bagi anak-anak penerus Bangsa Papua tentang belajar Sawa, Danau Toba dan lain-lain sementara anak-anak mereka tidak tahu tentang daerah-daerah Jawa dan Kalimantan.

3. Bangsa Papua menuntut agar PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia bertanggungjawab atas segala penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia.

4. Bangsa Papua menuntut PPB segera menggelar penentuan nasib sendiri melalui Referndum bagi Bangsa Papua Barat

Demikianlah pernyataan kami dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

Timika, 2 Mei 2014

Media Nasional Wilayah Mimika LembagaRefrentatif Rakyat Daerah

KETUA UMUM KNPB WILAYAH MIMIKA KETUA UMUM PRD MIMIKA

STEVEN ITLAY ABIHUD DEGEI

Mengetahui Menyetujui

Media Nasional Pusat Lembaga Refrentatif Nasional

KETUA UMUM KNPB Pusat KETUA UMUM PNWP PUSAT

VIKTOR YEIMO BUCHTAR TABUNI