Jawaban Atas Komentar Tulisan Sebelumnya
*Ones Nesta Suhuniap
Instrumen HAM itu milik kapitalisme. Seluruh dunia ada pelanggaran HAM bukan hanya di Papua. Tidak ada sejarah yang mencatat bahwa perjuangan HAM akan memerdekakan bangsa terjajah.
Ini tesis utama. Mari kita bedah dengan analisis politik ekonomi dan referensi historis.
1. KOSOVO BUKAN KARENA HAM, TAPI KARENA VETO KAPITALISME.
Sekalipun kasus Kosovo 2011 bisa menjadi barometer perjuangan HAM untuk menjawab hak politiknya tetapi kasus Kosovo didukung negara kapitalisme yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Kosovo merdeka bukan karena kasus HAM-nya paling parah. Pelanggaran HAM di Papua, Palestina, jauh lebih parah. Kosovo merdeka karena Amerika Serikat dan sekutunya yang punya hak veto butuh Kosovo sebagai pangkalan militer dan pasar di jantung Balkan. HAM hanya alasan. Kepentingan ekonomi politik yang menentukan.
Jika HAM saja cukup, Papua sudah merdeka 20 tahun lalu. Tapi HAM tanpa backing kapitalis pemilik veto, hanya akan jadi laporan tahunan Amnesty.
2. HAM DAN POLITIK BEDA, TAPI AKAR DI PAPUA ADALAH POLITIK
Jika HAM dan politik itu dua hal yang berbeda tetapi saling berhubungan tetapi setiap sorotan isu HAM bisa ditolak pemerintah Indonesia menggunakan hak jawab karena PBB kumpulan negara-negara.
Di podium PBB itu budaya populer hak bicara dan hak jawab. PM Solomon bicara HAM Papua, Indonesia jawab "Papua baik-baik saja, itu urusan internal". Selesai. Karena PBB adalah kumpulan negara, bukan kumpulan korban HAM. Negara akan bela negara.
Dalam konteks Papua pelanggaran HAM akibat dari politik yang menjadi akar persoalan di Papua. Sehingga perjuangan politik yang bisa menjawab keadilan terhadap hak-hak asasi manusia. Artinya kita masih dalam Kolonialisme Indonesia isu HAM di Papua hanya koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah Indonesia agar bisa diperbaiki. Maka hak penentuan nasib sendiri tidak akan terjadi kalau tidak ada perjuangan politik dalam negeri dan berharap PBB dengan menjual isu HAM.
Jual HAM = minta Indonesia perbaiki diri. Jual Politik = minta Indonesia keluar. Itu dua hal beda jauh. PBB hanya bisa suruh perbaiki, tidak bisa suruh keluar, kalau tidak ada perjuangan politik domestik yang mengganggu kepentingan kapitalis.
3. SEJARAH PBB: PEMBUNUH JADI MALAIKAT.
Dalam sejarah memori pasionis dan lahirnya PBB setelah Amerika Serikat bom di Jepang 1945 dikenal Hiroshima Nagasaki. Artinya Amerika Serikat setelah membunuh ribuan orang Jepang menjadi malaikat siang bolong menawarkan konsep PBB termasuk konsep HAM.
Ini fakta sejarah yang dilupakan: PBB lahir setelah AS bunuh 200.000 sipil di Hiroshima Nagasaki. Pembunuh massal terbesar saat itu tiba-tiba jadi malaikat tawarkan perdamaian dan HAM. Jadi logika HAM PBB sejak lahir adalah logika pemenang perang, bukan logika korban.
Jadi Amerika Serikat, Israel melakukan pelanggaran HAM tidak apa-apa dia bukan penjahat tetapi pahlawan. Inilah standar ganda HAM milik kapitalisme.
4. BUKTI STANDAR GANDA: PALESTINA, UKRAINA, IRAN
Dalam konteks Papua Amerika Serikat dan diplomasi budaya kapitalisme Inggris dan Australia itu satu. Mereka punya kepentingan ekonomi politik di Indonesia misalnya PT Freeport, LNG Bintuni, minyak Sorong. Mereka punya kepentingan ekonomi politik dijaga Indonesia sebagai satpam. Dengan demikian walaupun Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua tetapi Indonesia tetap menjaga kepentingan ekonomi politik kapitalis tidak akan ada perubahan.
Coba bayangkan kasus Palestina, dan kasus Ukraina banyak pelanggaran HAM tetapi Amerika Serikat, Israel, Rusia tidak disalahkan PBB. Yang terbaru misalnya Amerika Serikat dan Israel membunuh rakyat sipil dan tokoh terkenal Ali Ayatollah Khamenei di Iran ada korban sipil yang merupakan pelanggaran HAM tapi biasa saja. PBB tidak berani bicara Amerika Serikat, Israel, Inggris dan negara sekutunya melakukan pelanggaran HAM.
Kenapa? Karena HAM itu instrumen. Jika kau jaga kepentingan kapitalisme, pelanggaran HAM mu diampuni. Jika kau ganggu kepentingan kapitalisme, pelanggaran HAM mu jadi alasan intervensi.
Indonesia jaga Freeport, jaga LNG Bintuni, jaga minyak Sorong untuk AS, Inggris, Australia. Maka pelanggaran HAM di Papua diampuni. Papua tidak ganggu Freeport secara politik, maka tidak ada intervensi.
Jadi tanpa perjuangan politik dalam negeri hanya menjual isu HAM hanya pengemis tidak akan terjadi perubahan. Kecuali perjuangan politik bangsa Papua di dalam negeri mengganggu kepentingan kapitalisme di Indonesia maka ada intervensi alasan HAM.
5. ANALOGI SEDERHANA: PTUN SAJA KALAH, APALAGI PBB*
Coba kamu bayangkan perjuangan hak masyarakat adat lebih khusus di Papua Selatan tentang tanah yang dirampas saja tidak dapat keadilan di PTUN maupun di MK apalagi internasional, mereka peduli HAM tentu ada kepentingan tetapi juga keprihatinan kami apresiasi.
Jika di pengadilan negeri sendiri keadilan tanah adat saja tidak dapat, bagaimana berharap keadilan politik di pengadilan internasional yang pemiliknya adalah negara-negara pemilik modal?
KESIMPULAN: DIPLOMASI ITU SURUHAN, SUBJEK ITU BANGSA DI DALAM NEGERI
Tetapi ada kesadaran prespektif politik bahwa perjuangan politik rebut kedaulatan dan kekuasaan saja bisa memberikan keadilan dan kedamaian di Papua.
Jangan hanya responsif tanpa filter dengan semangat 45 hanya karena melihat pidato PM Solomon Island di PBB. Tapi simak videonya baik dia bicara apa, narasinya itu secara politik atau hanya isu HAM?
Dalam tulisan sebelumnya saya sudah bilang bahwa Diplomasi penting tetapi itu faktor eksternal. Subjek utama untuk menjawab hak politiknya bangsa Papua adalah perjuangan dalam negeri. Diplomat tugasnya lobi diplomasi dan berargumen di internasional, mereka orang suruhan bangsa Papua. Yang menentukan Papua merdeka atau tidak ditentukan oleh bangsa Papua sendiri di dalam negeri.
HAM tanpa politik = pengemis.
Politik tanpa HAM = buta.
Tapi akar adalah politik. Buah adalah HAM.
Cabut akar kolonialisme, buah HAM akan jatuh sendiri.
By : Ones Nesta Suhuniap
#Pengikut Ideologi Papua
0 komentar:
Posting Komentar