Pasukan Mayor Jendral Lekagak Telenggen
The TPNPB News--Konflik Bersenjata Di Tanah Papua Akibat PBB Mengabaikan Prinsip Hukum Internasional Dan Pelanggaran Paigam PBB Pasal 73e Dan Resolusi PBB No. 448
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Jumat, 5 Juni 2026
Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!
Komandan Operasi Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Mayor Jenderal Lekagak Telenggen mewakili seluruh pasukan dan Panglima TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua secara resmi membacakan deklarasi akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan di Asia-Pasifik bahkan di dunia yang terjadi selama 63 tahun lebih antara TPNPB dengan aparat militer Indonesia yang telah memasuki krisis kemanusiaan di Tanah Papua
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa konflik bersenjata yang terjadi di atas Tanah Leluhur Bangsa West Papua merupakan akibat dari pengabaian prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 73(e) serta Resolusi PBB No. 448, yang menegaskan tanggung jawab internasional terhadap wilayah yang belum merdeka serta kewajiban untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat pribumi.
Dimana West Papua telah dimasukan secara Resmi oleh PBB sebagai Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri lewat Resolusi PBB No. 448 namun akibat Konspirasi Tambang Freeport dan Politik Perang Dingin sehingga proses Dekolonisasi West Papua digagalkan.
TPNPB menegaskan bahwa Indonesia, sebagai Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki kewajiban untuk tunduk pada Piagam PBB dan resolusi PBB yang berkaitan dengan proses dekolonisasi dan perlindungan hak-hak rakyat pribumi di West Papua.
Oleh karena itu, TPNPB menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah nyata dalam menegakkan hukum internasional tersebut sebagai jalan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama enam puluh tiga tahun di atas Tanah West Papua.
TPNPB menegaskan bahwa penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan resolusi PBB tersebut merupakan dasar penting untuk membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang adil, bermartabat dan damai, sehingga kekerasan dapat dihentikan dan tidak ada lagi korban jiwa di atas Tanah Leluhur kami Bangsa West Papua demi Keadilan, Perdamaian, dan Hak Penentuan Nasib Sendiri kami Bangsa West Papua sehingga harus dihargai oleh Penjajah Indonesia tanpa syarat.
Jika tidak dihargai maka, TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua akan terus melakukan pertempuran melawan Penjajah Indonesia di atas Tanah Leluhur Kami Bangsa West Papua yang akan terus mengakibatkan terjadinya korban sipil, bangunan dan harta benda serta pengungsian akan terus terjadi akibat konflik bersenjata antara kami dengan aparat militer Indonesia karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia terkait status politik Papua yang dirampas secara sepihak tanpa melibatkan orang Papua.
Demikian Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Jumat, 5 Juni 2026 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.
Dan terima kasih atas kerja sama yang baik.
Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
Jenderal Goliath Tabuni
Panglima Tinggi TPNPB-OPM
Letnan Jenderal Melkisedek Awom
Wakil Panglima TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Terianus Satto
Kepala Staf Umum TPNPB-OPM
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen
Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM.
0 komentar:
Posting Komentar