TPNPB Meminta Agar Aparat Militer Indonesia Dan Tenaga Medis Hentikan Aktivitasnya Di Wilayah Konflik Bersenjata Di Tanah Papua Selain Palang Merah Indonesia-Internasional

TPNPB Meminta Agar Aparat Militer Indonesia Dan Tenaga Medis Hentikan Aktivitasnya Di Wilayah Konflik Bersenjata Di Tanah Papua Selain Palang Merah Indonesia-Internasional. 

Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Jumat, 17 April 2026

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran aparat militer kolonialisme Indonesia agar hentikan mengambil alih fungsi tenaga kesehatan di wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua dan menyerukan kepada Palang Merah Indonesia dan Internasional untuk dapat menangani warga sipil yang menjadi korban dalam operasi militer dan konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat militer Indonesia.

Hal ini perlu kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tegaskan karena fungsi dan tugas Tentara Indonesia adalah perang dan operasi militer dan juga kami menilai bahwa tugas dan fungsi aparat militer Indonesia sebagai tenaga medis telah melanggar UU No.36 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik tenaga kesehatan" terutama di wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua hal tersebut terjadi yang mengakibatkan para pasien terus menderita kesakitan akibat tidak adanya profesi dari aparat militer Indonesia. Kami juga menyerukan agar seluruh tenaga kesehatan yang menjadi agen intelijen militer pemerintah Indonesia yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata agar segera keluar dari wilayah perang demi keamanan dan jaminan perlindungan bagi anda dan kami meminta kepada Palang Merah Indonesia dan Internasional untuk dapat membantu warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata sebagai pihak netral dan fokus pada kemanusiaan sehingga para korban mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional dan lembaga-lembaga HAM internasional agar dapat membantu para pengungsi diberbagai daerah di Tanah Papua yang menurut laporan Human Rights Monitor mencatat mencatat lebih dari 107.039 warga sipil masih mengungsi di berbagai kabupaten di Tanah Papua. Angka ini menunjukkan peningkatan dari laporan Agustus 2025 yang mencatat lebih dari 100.313 pengungsi" yang hingga sekarang belum juga mendapatkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan serta sekolah-sekolah bagi anak-anak usia dini dan remaja. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia segera membuka akses yang seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga HAM internasional yang netral untuk dapat menangani para pengungsi di Tanah Papua. Kami juga menilai bahwa sejak konflik bersenjata pecah sejak tahun 1960an dan sampai sekarang para pengungsi Papua yang tersebar hingga Papua New Guinea (PNG) belum juga mendapatkan penanganan serius oleh PBB sementara di Tanah Papua para pengungsi internal terus diabaikan oleh negara kolonialisme Indonesia.

Oleh sebab itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan pernyataan sikap bahwa;

1. Negara Indonesia segera membuka akses kepada media-media Nasional dan Internasional untuk dapat memasuki wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua serta melakukan peliputan yang netral dan transparan

2. Sidharto Reza Suryodipuro memiliki Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB segera membuka akses terhadap ICRC atau Palang Merah Internasional dan memberikan bantuan secara nasional dan internasional bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.

3. TPNPB siap melakukan perundingan dengan negara kolonialisme Indonesia yang dimediasi oleh PBB atau lembaga-lembaga internasional dibawa PBB.

4. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan tetap melakukan perang revolusi total demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua yang dapat mengakibatkan korban jiwa terus berjatuhan jika negara indonesia dan PBB tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik di Tanah Papua.

Demikian Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Jumat, 17 April 2026 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.

‎Dan terima kasih atas kerja sama yang baik.

‎Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM. 

‎Jenderal Goliath Tabuni

‎Panglima Tinggi TPNPB-OPM 

‎

‎Letnan Jenderal Melkisedek Awom

‎Wakil Panglima TPNPB-OPM 

‎

‎Mayor Jenderal Terianus Satto

‎Kepala Staf Umum TPNPB-OPM

‎

‎Mayor Jenderal Lekagak Telenggen

‎Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM