KETIKA SAUDARA SESAMA BANGSA PAPUA SALING HANCUR: KOLONIALISME YANG CUKUP DUDUK MENONTON

KETIKA SAUDARA SESAMA BANGSA PAPUA SALING HANCUR: KOLONIALISME YANG CUKUP DUDUK MENONTON

Perang antar suku di Papua dulu bukan kekacauan tanpa arah. Ia punya logika, punya hukum, punya ujung. Ia lahir dari hukum kehormatan, dari kebutuhan menjaga keseimbangan antarkelompok, dari tanggung jawab kolektif yang diikat adat. Ada sebab yang jelas mengapa parang diangkat. Ada proses yang dipimpin tetua adat. Ada batas yang tidak boleh dilanggar, bahkan di tengah amarah. Kekerasan tidak dibiarkan liar karena masyarakat tahu, kalau batas dilampaui, luka yang ditinggalkan akan terlalu dalam untuk ditutup.

Yang paling penting, perang itu punya jalan pulang. Pembayaran adat menutup luka fisik dan simbolik. Upacara bakar batu, sumpah di atas tanah leluhur, pertukaran babi dan noken menjadi bahasa rekonsiliasi yang lebih kuat dari perjanjian di atas kertas. Kemanusiaan masih punya ruang. Setelah darah kering, hidup harus berjalan lagi. Sawah ditanam, anak-anak kembali ke honai, dan keseimbangan dipulihkan.

Logika itu sekarang banyak yang hilang. Yang tersisa adalah bentuk luarnya saja: bentrok, pembakaran rumah, pengungsian, korban yang terus bertambah. Isinya sudah bergeser. Perang tidak lagi murni urusan adat. Ia disusupi kepentingan yang lebih besar, lebih dingin, dan lebih sistematis. Ketika konflik terus terjadi, ada pihak yang diuntungkan. Dan keuntungan itu membuat konflik dipelihara, bukan dihentikan.

Mekanismenya tidak rumit. Konflik menciptakan perhatian negara. Negara datang dengan anggaran. Anggaran itu turun dalam bentuk dana perdamaian, proyek rehabilitasi, bantuan kemanusiaan, pos keamanan, dan program pembangunan darurat. Semakin panjang konflik berlangsung, semakin besar anggaran yang bisa diminta. Semakin banyak korban, semakin kuat alasan untuk memperpanjang program. Dalam rantai ini, penderitaan rakyat berubah fungsi. Ia menjadi justifikasi, menjadi angka di laporan, menjadi komoditas politik yang bisa ditukarkan dengan aliran dana dan proyek.

Di sinilah kolonialisme modern bekerja dengan cara yang lebih halus. Ia tidak perlu langsung turun tangan membunuh. Cukup biarkan rakyat saling bentrok sampai lelah dan berdarah. Setelah itu ia datang sebagai penengah. Datang membawa uang, membawa proyek, membawa janji stabilitas. Rakyat dibuat percaya bahwa damai hanya mungkin jika ada uang negara. Padahal leluhur Papua dulu mampu berdamai tanpa sepeser pun anggaran pusat. Mereka menggunakan kehormatan, rekonsiliasi, pembayaran adat, dan kesadaran menjaga masa depan bersama sebagai mata uang perdamaian yang tidak bisa dicetak oleh bank.

Perubahan ini menggerus otoritas adat dari dalam. Dulu tetua adat adalah pusat keputusan. Suaranya menjadi rujukan karena diakui moral dan sejarahnya. Sekarang suaranya kalah keras dibanding aktor luar yang membawa dana. Generasi muda belajar bahwa harga diri bisa ditukar dengan proyek. Lembaga adat kehilangan daya paksa karena tidak punya uang untuk menopang proses adat. Akibatnya, setiap upaya damai menjadi rapuh. Damai yang cepat dan tuntas justru merugikan pihak yang hidup dari proyek konflik. Maka damai ditunda, dinegosiasi ulang, dipecah-pecah menjadi fase-fase kecil supaya anggaran terus mengalir.

Dampaknya terasa langsung di tubuh masyarakat Papua. Energi yang seharusnya dipakai untuk membangun kampung, sekolah, dan kebun, habis untuk saling menjaga dan saling serang. Institusi adat yang dulu menjaga keseimbangan sosial melemah. Kepercayaan antarkelompok runtuh. Jalan antarkampung yang dulu bisa dilewati tanpa takut kini menjadi garis batas permusuhan. Anak-anak tumbuh dengan memori asap dan tembakan, bukan dengan cerita tentang tanah dan sungai leluhur.

Yang paling berbahaya adalah pergeseran arah amarah. Perlawanan terhadap sistem yang menindas berbalik arah. Daripada melawan struktur kekuasaan yang memelihara konflik, rakyat justru baku hantam sesama sendiri. Energi perlawanan terkuras dalam perang kecil yang tidak menyentuh akar masalah. Kolonialisme tidak perlu capek. Ia cukup duduk menyaksikan, sambil anggaran berjalan dan proyek terus ditandatangani. Kekuasaan tetap berdiri kuat di atas bukit, menghitung keuntungan dari kehancuran yang bukan ia lakukan langsung.

Memutus siklus ini tidak bisa hanya dengan menambah dana. Menambah uang tanpa mengubah struktur insentif sama saja menyiram api dengan bensin. Selama ada keuntungan ekonomi di balik konflik, konflik akan terus diproduksi ulang. Jalan keluarnya ada pada dua hal yang saling menguatkan.

Pertama, kembalikan otoritas perang dan damai ke tangan tetua adat yang benar-benar diakui masyarakat. Bukan tetua titipan, bukan tetua proyek. Proses adat memiliki legitimasi yang tidak bisa digantikan oleh SK dan rapat koordinasi. Ia menyentuh rasa malu, kehormatan, dan ikatan darah yang lebih kuat dari kontrak formal. Ketika tetua kembali memegang kendali, perang kehilangan legitimasi untuk berlarut-larut.

Sejarah sudah membuktikan bahwa masyarakat Papua punya mekanisme sendiri untuk menutup luka. Bakar batu bersama, sumpah di atas tanah leluhur, pembayaran adat, semua itu punya kekuatan simbolik yang tidak bisa digantikan transfer anggaran. Masalahnya, mekanisme itu tidak punya anggaran besar, tidak bisa difoto untuk laporan, tidak menghasilkan angka proyek. Ia bekerja dalam diam, tapi menyembuhkan dalam jangka panjang.

Jika orang Papua terus saling menghancurkan diri, maka yang hancur bukan sistem yang menindas. Yang hancur adalah tubuh bangsa Papua sendiri. Tanah, hutan, dan generasi yang seharusnya membangun masa depan habis dalam siklus dendam yang tidak lagi milik mereka. Kekuasaan yang diuntungkan akan tetap berdiri kuat, sambil menyaksikan rakyatnya kelelahan dalam perang yang sebenarnya bukan lagi perang mereka.

Perdamaian sejati di Papua tidak akan datang dari meja proyek. Ia akan datang ketika otoritas adat dipulihkan, ketika masyarakat kembali menjadi subjek atas nasibnya sendiri, dan ketika kekerasan berhenti menjadi sumber keuntungan bagi siapa pun. Sampai saat itu tiba, kolonialisme cukup duduk menonton, dan kita yang membayar harganya dengan darah saudara sendiri.

Oleh Emil E Wakei (Dewan Jalanan)

Kokoda, Minggu, Mei 2026 || 08 40 WIB00