Tanggapan Kongres I ULMWP

Sejumlah Pemimpin United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Menolak menghadiri kegiatan kongres ke I yang akan di selengarakan oleh faksi Parlemen Nasional West Papua (PNWP) di GOR GIDI Stakin sentani pada 20-22 november 2023.

Sejauh ini tidak ada LANDASAN HUKUM serta TOR yang jelas oleh Faksi PNWP ataupun Panitia Penyelengara kegiatan itu mengenai agenda serta tujuan dari konggres tersebut. 

Dalam surat klarifikasi yang di buat oleh Dewan Judicative atau Judicative Council ULMWP termuat tiga point penting ;

1. Pimpinan Judicative Council memandang KTT II ULMWP yang di laksanakan di Port Vila Vanuatu pada 22-26 agustus -3 september sebagai forum tertingi yang sah berdasarkan konstitusi 2017.

2. Judicative Council menjunjung semua ketetapan KTT II ULMWP, tunduk pada konstitusi 2023 dan menghormati Kepemimpinan ULMWP yang baru Periode 23-2028.

3. Panitia tidak melampirkan ToR yang menjelaskan tujuan, landasan konstitusional dan alasan situasional yang dapat menjadi rujukan legitimasih kegiatan tersebut.

Begitupun sikap West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) sebagai Organisasi Pilar Pendiri ULMWP bahwa ;

1. WPNCL mendukung seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam Konferensi Tinggkat Tinggi Kedua (KTT II) ULMWP;

2. WPNCL menilai bahwa Kongres Rakyat Papua Barat tidak memiliki landasan konstitusional yang jelas dan bertentangan dengan Bab II Pasal 6 Undang-Undang Dasar (UUD) 2023 ULMWP;

3. WPNCL menilai bahwa Kongres Rakyat Papua Barat merupakan upaya sabotase terhadap hasil keputusan KTT II ULMWP sebagai bentuk ancaman laten yang berpotensi menghancurkan proses persatuan dan merusak strategi perjuangan pembebasan nasional Bangsa Papua Barat;

4. Sebagai Ketua Legislative Council, Tuan Buchtar Tabuni wajib memperhatikan Tugas dan Wewenang Legislative Council yang diatur dalam Bab VII Pasal 11 UUD 2023 ULMWP;

5. WPNCL menegaskan bahwa menolak untuk terlibat dalam forum Kongres Rakyat Papua Barat, dan tetap melanjutkan segala keputusan KTT II ULMWP sebagai forum konstitusional yang diamanatkan oleh regulasi ULMWP.

Konggres ini terkesan di paksakan oleh Benny Wenda, Buctar Tabuni, Bazoka Logo cs, dari faksi PNWP, dan Edison Waromi cs, dari faksi NRFPB. Edison Waromi sendiri tidak mewakili NRFPB secara keseluruhan, begitu juga dengan West Papua National Authority (WPNA) tempat dia edison waromi di besarkan.

Sementara PNWP sendiri telah pecah sejak lama Setelah Komite Nasional Papua Barat KNPB menarik diri dari PNWP, kemudian terjadi perpecahan di tingkat Parlemen Rakyat Daerah (PRD) kemudian terjadi  konggres yalimo dan terbentuk Kubu Buchtar Tabuni dan Kubu Aminus Balinga, perpecahan itu membuat PNWP sendiri telah ratak dan mandek beberapa tahun terakhir ini. 

Konggres ini juga menuai berbagai Pertanyaan dan  kritikan serta penolakan yang datang dari kalangan orang papua sendiri. Mengingat Pimpinan PNWP Buchtar Tabuni dan Edison Waromi NRFPB sendiri telah hadir dalam pelaksanaan sidang KTT II ULMWP dan MEMIMPIN SIDANG-SIDANG dan MENGETOK PALU PENETAPAN SEMUA KEPUTUSAN dalam KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu itu.  Karena itu kongres ini terlihat di paksakan karena Benny wenda tidak di percayakan untuk memimpin ULMWP kembali dan itu terlihat begitu nyata.

#seveulmwp #judicative #westpapua