Perjuangan ULMWP merdekakan Papua dipusatkan di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Hasil Konferensi Tinggi atau KTT II United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP memutuskan perjuangan kemerdekan dan kedaulatan politik bangsa Papua akan dipusatkan di Tanah Papua. KTT II ULMWP juga telah memutuskan kebijakan strategis yang mencakup peta jalan, regulasi, dan struktur baru ULMWP.

Dalam keterangan pers tertulisnya pada Sabtu (21/10/2023), Sekretaris  Eksekutif ULMWP, Markus Haluk mengatakan KTT II ULMWP telah digelar di Vanuatu pada 26 Agustus sampai 3 September 2023. KTT II ULMWP itu dihadiri 50 peserta sebagai representasi orang Papua yang berasal dari Papua, diaspora Papua, serta didukung group dari Australia, Indonesia, Vanuatu, dan Papua Nugini.

“[Hasil] KTT II ULMWP memberikan gambaran bahwa komitmen baru telah ditentukan dengan membawa kembali perjuangan Pembebasan Nasional Bangsa Papua demi mewujudkan Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk kemerdekaan dan kedaulatan politik didudukkan dalam rumah Bangsa Papua di Tanah Air sebagai pusat kendali perjuangan,” kata Haluk.

Haluk mengatakan selama berlangsungnya KTT II ULMWP para peserta menyampaikan berbagai gagasan, ide, usul, dan saran dalam kerangka konstruktif menata perjuangan pembebasan nasional Bangsa Papua. Peserta juga menyampaikan catatan perbaikan yang perlu dilakukan oleh ULMWP dalam rangka membenahi tugas dan tanggung jawab kerja pada masa mendatang.

ULMWP sebagai payung bagi organisasi pembebasan bangsa West Papua,” ujarnya.

Haluk mengatakan KTT II ULMWP telah memutuskan delapan klaster program, struktur kepengurusan organisasi  yang terbagi dalam Dewan Legislatif, Dewan Yudikatif, dan Dewan Eksekutif. KTT juga merumuskan Undang-Undang Dasar ULMWP yang menunjang tata kelola organisasi.

Haluk mengatakan pada pleno kelima tentang penetapan kepengurusan telah ditetapkan bahwa Dewan Legislatif dipimpin oleh Buchtar Tabuni selaku ketua, dibantu Michael Tora sebagai sekretaris, dan Willem Rumaseb selaku anggotanya.

Dewan Eksekutif ULMWP dipimpin oleh Menase Tabuni selaku Presiden  bersama Octovianus Mote selaku Wakil Presiden. Markus Haluk mengemban jabatan selaku Sekretaris Eksekutif ULMWP.

Jabatan Kepala Urusan Luar Negeri Dewan Eksekutif ULMWP diemban Benny Wenda yang dibantu Rex Rumakiek, Constantinopel Ruhukail, Jacob Rumbiak, Paula Makabory, Oridek Ap dan lainnya.

Haluk menyatakan pertimbangan mendasar dalam menetapkan komposisi kepengurusan ULMWP periode 2023–2028 adalah membangun keseimbangan organisasi pilar ULMWP dan merawat persatuan. Haluk mengatakan komposisi kepengurusan baru itu juga berguna membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada berbagai pihak pendukung dan menata sistem organisasi agar berlangsung secara lebih sistematis dan harmonis.

Baca juga :   KTT MSG mendesak Komisi Tinggi HAM PBB kunjungi West Papua

Presiden Eksekutif ULMWP, Manase Tabuni mengatakan kepemimpinannya terbuka bekerja sama dengan berbagai kalangan dari para pemimpin negara, lembaga swadaya, solidaritas Papua di West Papua, Indonesia, Melanesia, Pasifik, dan komunitas internasional. Tabuni mengatakan dukungan mereka sangat berarti dalam mewujudkan visi dan misi, perjuangan panjang bangsa Papua.

Tabuni mengatakan ULMWP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Vanuatu dan rakyat Vanuatu, rakyat West Papua, pemimpin gereja, pemimpin adat, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. ULMWP juga menyampaikan terima kasih kepada pendukung West Papua dan komunitas internasional atas suksesnya pelaksanaan KTT II ULMWP di Port Vila, Vanuatu. (*)

Sumber: www.tabloid jubi.com