 |
| Pater Dr. Neles Tebay - Dok. Jubi |
Oleh : Pater Dr. Neles Tebay
SEJUMLAH pihak menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah urutan pertama
tingkat kerawannya pada pilkada serentak 2018, antara lain karena masih
aktifnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua
Merdeka (TPN-PB/OPM). Keberadaan kelompok-kelompok TPN dilihat sebagai
ancaman terhadap pilkada di Papua.
TPN biasa disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pihak Kepolisian dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) oleh pihak TNI.
Dalam pilkada serentak 2018, Papua akan melaksanakan Pilkada gubernur dan pilkada bupati di tujuh kabupaten yakni Mimika, Deiyai, Paniai, Puncak, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mamberamo Tengah.
Sekalipun pihak kepolisian sudah membentuk Satgas Merah Putih yang tugasnya adalah mengantisipasi gangguan KKB, saya masih yakin bahwa TPN/OPM tidak akan tergerak untuk mengganggu pilkada. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan saya.
Pertama, TPN/OPM didirikan bukan untuk memperjuangkan kemenangan salah satu calon bupati atau gubernur. Juga bukan untuk mengurus pilkada. TPN dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. TPN mencapai tujuannya bukan ketika seorang calon bupati atau gubernur terpilih atau menang pilkada, tetapi ketika suatu Negara Papua Barat didirikan di bumi cenderawasih.
Kedua, OPM masih setia pada cita-cita ideologinya dan belum merubah orientasi perjuangannya. OPM masih melanjutkan perlawanan dengan bergerilya dari hutan belantara Papua yang dilakukan oleh TPN PB dan melancarkan diplomasi di luar negeri yang dikoordinir oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) guna membebaskan tanah dan orang Papua dari penjajahan asing. TPN tahu bahwa pilkada gubernur dan bupati tidak ada kaitan dengan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.
Ketiga, TPN sadar bahwa apabila mengganggu pelaksanaan pilkada, maka kredibilitas TPN akan jatuh baik dihadapan rakyat Papua maupun di mata komunitas internasional. Banyak pihak akan mempertanyakan motivasi dan tujuan perjuangan TPN. Akibatnya, kepercayaan terhadap TPN akan menurun. TPN akan kehilangan dukungan politik dari banyak pihak. TPN sendiri lah yang menanggung segala akibat dan resikonya. ”Karena TPN sadari resiko dan akibat-akibat ini, maka saya tetap yakin bahwa TPN/OPM yang sungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak di Bumi Cenderawasih”.
Keempat, berdasarkan sejumlah pengalaman yang terjadi di masa lampau, saya sadari adanya peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan nama TPN demi memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengganggu pelaksanaan pilkada di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kelima, mungkin karena masih adanya kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang aktif di tanah Papua, maka pasukan keamanan akan diperbanyak mengamankan pelaksanan pilkada bukan hanya pada tujuh kabupaten yang kaan melaksanakan pilkada bupati tetapi seluruh kabupaten di Provinsi Papua.
Irjen Boy Rafli Amar selaku Kapolda Papua telah mengumumkan bahwa akan diterjunkan 14.506 personel gabungan POLRI, TNI, dan LINMAS untuk pengamanan pilkada serentak di Provinsi Papua. Dari 14.506 personel tersebut, sebanyak 854 anggota personel berasal dari Polda Papua, 6.296 anggota dari semua POLRES di Tanah Papua, 700 anggota Brimob Penugasan Nusantara, 600 anggota dari Polda Barat, 2.250 anggota TNI, dan sebanyak 4.687 anggota dari LINMAS. Mereka akan ditugaskan baik di tujuh kabupaten yakni untuk mengamankan pelaksanaan pilkada bupati maupun di kabupaten-kabupaten lain guna mengamankan pilkada gubernur. (*)
Pater Dr. Neles Tebay: Ketua STF Fajar Timur di Abepura, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pemenang Penghargaan Tji Hak Soon untuk Keadilan dari Seul, Korea Selatan, 2013.
0 komentar:
Posting Komentar