Gereja minta pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP

Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Brian McFeeters (tengah),bersama para tokoh agama Papua seusai melakukan pertemuan di SwissBell Hotel Jayapura – IST

Jayapura, Jubi – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam pertemuan antara tokoh-tokoh agama di Papua dengan  Wakil Duta Besar (Wadubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, di Jayapura, pada  Rabu (16/11/2016) malam  mengatakan, gereja-gereja di Papua mendukungdan  meminta  agar pemerintah Indonesia  harus berdialog dengan rakyat Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Dialog tersebut, lanjut Socratez, harus dimediasi pula  oleh pihak ketiga yang netral sebab ULMWP merupakan lembaga resmi yang dibentuk dan didukung oleh seluruh rakyat Papua . Apalagi kata dia lembaga ini telah diakui oleh masyarakat internasional.

“Kami menyampaikan pendirian gereja-gereja di Papua kepada wakil dubes Amerika Serikat. Supaya beliau meminta pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP. Karena wadah ini (ULMWP) resmi diakui rakyat Papua diakui oleh masyarakat internasional,” jelas Pendeta Socratez Sofyan Yoman kepada Jubi, Minggu, (20/11/2016) di Jayapura.

Ia menyebutkan gereja-gereja di Papua yang mendorong pemerintah Indonesia berunding dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral yakni GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi, GIDI dan Baptis.

Menurut dia, permohonan keanggotaan ULMWP telah menjadi batu pengganjal di dalam tubuh MSG karena dua negara, Papua Nugini dan Fiji, condong untuk menolak keanggotaan ULMWP, seperti halnya Indonesia.

“Bagi ULMWP keanggotaan di MSG sangat penting karena dengan keanggotaan tersebut, mereka dapat berdialog dengan Indonesia dalam kerangka sesama anggota MSG,” papar dia.

“Selama pertemuan itu, Wakil Dubes AS lebih memilih mendengarkan penjelasan dari kami. Beliau tidak melontarkan pertanyaan, beliau banyak mendengar dan menyampaikan ucapan terimakasih saja,” ungkapnya.

Sekretaris Klasis GKI Jayapura, Pdt. Hein C. Mano mengatakan, jika Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai kekerasan di atas tanah Papua terhadap orang asli Papua (OAP), maka mungkin bukan hanya tujuh negara Pasifik yang sedang membela rakyat Papua.

“Kalau ini (kekerasan) terus terjadi, bisa sampai 10 negara juga yang membela Papua keluar dari Negara Indonesia. Jadi, kalau Indonesia melalui kaki tangannya janji harus tepati,” kata Mano. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com