![]() |
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) – Foto: AFP |
Jayapura, Jubi – Vanuatu menegaskan bahwa para pemimpin
Forum Kepulauan Pasific (PIF) telah bersepakat membawa isu West Papua ke
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud keprihatinan kawasan tersebut
pada persoalan Papua.
Pertemuan PIF minggu lalu di Negara Federasi Mikronesia (FSM) telah
mencapai konsensus terhadap laporan kejahatan hak azasi manusia yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua, demikian dinyatakan
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, seperti dilansir Radio New
Zealand International/RNZI, Kamis (15/9/2016).
Konsensus ini termasuk membicarakan tuduhan pelanggaran HAM tersebut dengan Indonesia, sekaligus membawanya ke Komite HAM PBB.
Hal ini merupakan tindak lanjut atas gagalnya rencana Forum tahun
lalu mengirimkan misi pencari fakta ke wilayah Papua karena penolakan
Jakarta.
Oleh karena itu, menurut Salwai, respon kawasan terkait Papua justru
semakin mengarah ke PBB, “walaupun Forum (PIF) masih sedikit yang
mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua,” ujar Salwai dengan
nada menyesal.
Dia menyatakan, lima negara Forum (PIF) yang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua meyakini bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua justru disebabkan oleh aspirasi politik rakyat Papua. Oleh karena itu Forum bersepakat agar negara-negara (5 negara) tersebut membawa kasus West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB, tegas Salwai.
Sementara dirinya sendiri akan menyuarakan isu pelanggaran HAM di
West Papua pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini di New York.
Sebelumnya, seperti diberitakan, komunike PIF ke-47 terkait West
Papua dirasa kurang memiliki substansi, padahal isu pelanggaran HAM dan
hak penentuan nasib sendiri sudah masuk menjadi agenda pembicaraan para
pemimpim Forum.
“Para pemimpin mengakui sensitifitas isu West Papua (Papua) dan
sepakat isu tuduhan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap
ada dalam agenda,” demikian hasil komunike yang juga menegaskan
kesepakatan para pemimpin atas pentingnya dialog terbuka dan konstruktif
dengan Indonesia terkait isu itu.(*)
0 komentar:
Posting Komentar