Sikap dan Perang Urat Saraf Antar para Pimpinan Gereja di Papua

KORBAN PELANGGARAN HAM di Paniai

Menyikapi Kedatangan Jokowi ke Papua dan Penembakan Massal di Paniai

"Menarik perhatian saya dan mengingat kembali apa yang sudah pernah saya tulis dalam tesis program S2 saya tentang sikap gereja di Papua terutama gereja-gereja protestan yang sudah berkembang, beranak-pinang sampai 42 Sinode. Tidak termasuk 4 keuskupan di Papua.Menurut data Kementrian Agama Provinsi Papua Tahun 2011". Memang sikap mereka hari ini, tidak jauh berbeda dengan sikap mereka sebelumnya.

Peristiwa yang terjadi di Paniai pada 8 Desember 2014 adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.Dalam konteks media Internasional dalam pemberitaan mereka termasuk PBB menyebutkan peristiwa Paniai berdarah adalahmassacre artinya ini terjadi pembunuhan massal, mengapa dikatakan demikian?Karena satu nyawa manusia berharga di mata Tuhan. Seperti pendeta dorang biasa berkotbah "Yesus mengambil perumpamaan walau pun ada 99 domba dan 1 yang hilang, Yesus pasti mencarinya, sampai mendapatkan satu itu dan mengumpulkannya menjadi 100 domba". 

Kalau pendeta-pendeta kotbahkan hal ini, biasa berapi-api dibalik pelukan mimbar di singasana gereja, dan tidak ada orang yang berani memberikan interupsi.Kotbah benar atau salah.Namun sebelum peristiwa itu juga dua anggota Brimob ditembak oleh OTK. Dua peristiwa ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana peristiwa pertama adalah "Militer vs Militer", di mana yang satu membawa Bendera Bintang Kejora dan yang lain membawa Bendera Merah Putih sementara peristiwa ke dua adalah militer vs warga sipil dan semua yang ditembak mati adalah pelajar dan mahasiswa dan sebagian besar warga yang korban adalah warga sipil biasa dan PNS.Dalam kaca mata HAM dua peristiwa ini sangat berbeda.

Kembali kepada topik pendeta bahwa, wujud lain dari khotbah di mimbar adalah berpihak kepada mereka yang lemah, mereka yang menangis, mereka yang membutuhkan suara gereja, suara pemimpin gereja.Kau pendeta dari pegunungan, bukan karena kau pendeta pegunungan lalu bersuara untuk mereka yang korban di Paniai.Pendeta yang dari pesisir dan lembah-lembah bukan karena kau orang di wilayah itu lalu kau bersuara ketika mereka di bunuh.Yesus datang untuk semua, mengasihi semua. 

Lucky Dube dalam lagunya dengan judul Different Colours but One People, mengatakan dalam satu baitnya "bible tidak menyebut you berwarna putih atau berwarnah hitam tetapi bible mengatakan mari kita created the man and woman" kira-kira demikian bunyi syair dari satu baitnya. 

Ketika berbicara kemanusiaan, kita tidak berbicara saya sinode "A" dan saya sinode "B" saya didukung oleh pemerintah dan saya didukung oleh umat.Saya dalam posisi sinode C, adalah orang luar Papua, dan biarlah sinode D yang berbicara karena umat yang dikorbankan adalah orang-orangnya bukan orang-orang saya. 

Fakta bahwa 42 sinode tersebut di dalamnya ada orang Papua dan non Papua yang adalah sama-sama manusia. Ketika terjadi bencana kemanusiaan seperti yang terjadi di Paniai 8 Desember 2014, 42 dua  sinode mestinya satu suara melawan kekerasan Negara. Atau kekerasan dari pihak lain, ternyata hanya sebagian kecil dari 42 sinode berbicara suara kenabian untuk peristiwa 8 Desember, ibarat lilin kecil di dalam kegelapan malam yang menakutkan.

Ternyata, pemahaman teologi pembebasan dalam memahami nilai kemanusiaan tidak dipahami oleh seluruh 42 Sinode di Tanah Papua. Sebagian besar dari gereja-gereja protestan ini masih berpangku pada doktrin mereka, dan menjauhkan kuasa Tuhan yang mereka layani, lalu menyebah kuasa kekuasaan lain yang menekan mereka dalam istilah kekerasan disebut kekuatan "punitive" dan inilah dalam tesis saya, saya menyebutnya pemimpin gereja yang berpaham teologi strukturalis, yang mempraktekkan dua hal tersebut dan juga ambisi merebut kekuasaan politik gereja. 

Kondisi ini mengulangi peristiwa sejarah 1969 di mana 4 keuskupan membuat surat penting dalam protes mereka terhadap hasil PEPERA 1969, yang tidak pernah dipublikasikan karena salah satu pimpinan gereja protestan yang besar pada waktu itu entah karena ditekan atau karena keputusan sinode, atau keputusan pribadi menolak tanda-tangan surat tersebut.

Peristiwa 45 tahun lalu (1969-2014), kebali terulang.Di mana para pimpinan gereja yang memahami nilai kemanusiaan dalam pandangan teologi pembebasan menyatakan duka mendalam dan menolak kedatangan Jokowi ke Papua. Sementara itu, pada saat yang sama pimpinan gereja yang lain yang mempunyai pemahaman teologi strukturalis dan mengabaikan rakyat Papua yang sedang duka, dan tetap mempertahankan dan meminta Presiden Indonesia itu datang ke Papua. 

Natal bukan sekali ini terjadi dalam kepemimpinan Jokowi, ada Natal tahun 2016  dan seterusnya, ketika Jokowi turun dari jabatan presiden Natal tidak akan pernah berakhir, kecuali pemilik natal itu yang mengakhirinya, sementara pembunuhan massal yang terjadi di Paniai adalah sekali dalam konteks kasus ini, dan mereka yang terbunuh tidak akan pernah kita jumpai lagi di dunia ini, dan untuk ratapan dan tangisan tanah, mama-mama Papua dan rakyat Papua ini-hendaknya dihargai, kalau bisa seluruh umat berkabung merenung natal dalam pertumpahan darah anak-anak manusia dari tanah MELANESIA. 

( Pares L Wenda)

Penulis adalah Sekretaris Baptis Human Rights (Baptis Voice) Papua.