Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika.

Knpb bersama gerakan sepaham bersma rakyat Timika Memperingati Hari HUT Kemerdekaan Bangsa Papua 01 Desember 1961- 01 Desember 2024 ke 63 THN.

Momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961 silam.

1 Desember, Antara Propaganda dan Upaya Memerdekakan Papua

"Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka. Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan untuk diakui selama 63 tahun ini,"

Inisiasi kemerdekaan tersebut lahir dari manifesto politik yang digagas oleh Anggota Komite Nasional Papua yang terdiri dari Nicholaas Jouwe, E.J. Bonay, Nicholas Tanggahma, dan F. Torey, pada 19 Oktober 1961. Dalam manifesto tersebut, Komite Nasional Papua mendesak pemerintahan Belanda memberikan hak bagi Papua untuk berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat.

Selain itu, Komite Nasional Papua juga telah menetapkan bahwasanya nama Papua Barat nantinya akan digunakan setelah mendapatkan kemerdekaan dari Pemerintahan Belanda. Untuk masyarakatnya sendiri, Komite Nasional Papua menamakannya sebagai Bangsa Papua.

Sementara lagu "Hai tanahku Papua" dijadikan sebagai lagu kebangsaan Papua Barat. Kemudian Bendera Nasional adalah "Bintang Fajar".

"Kami bangsa Papua terus menuntut untuk Hak kedaulatan yang sudah pernah ada. Keinginan luhur adalah untuk berdiri Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, Bangsa Papua Barat juga ingin hidup sentosa dan turut memelihara perdamaian dunia.

Kemerdekaan Bangsa Papua juga diakui oleh pemerintahan Belanda. Momentum pengakuan tersebut jatuh tepat pada 1 Desember 1961.Peristiwa itu kemudian dirayakan oleh rakyat Papua Barat di depan kantor Parlemen Papua, _Niuw Guinea Raad (NGR),_ Bendera Papua Barat "Bintang Fajar" pertama kalinya dikibarkan samping Bendera Belanda.

Inisiasi kemerdekaan tersebut kemudian direspons cepat oleh Pemerintah colonial Indonesia. Presiden saat itu, Sukarno, langsung mengeluarkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 dengan menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima dalam penyerangan terhadap Belanda dan pejuang kemerdekaan Papua Barat saat itu.

Upaya kemerdekaan Papua Barat kemudian terganjal oleh perjanjian New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut dibuat tanpa melibatkan rakyat asli Papua.

"Akibatnya PBB-melalui Badan pemerintahan sementara UNTEA-mengambil alih Papua Barat pada 1 Oktober 1962. Kemudian, pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Indonesia,"

"Penyerahan administrasi yang seharusnya dilakukan untuk proses kemerdekaan ini yang kemudian disalahartikan Pemerintah Indonesia sebagai penyerahan Papua Barat kepada Indonesia,"

Sejak saat itu, muncul berbagai gerakan masyarakat yang menyuarakan kemerdekaan dan menolak pengembalian kepada Indonesia. Gerakan-gerakan ini menurutnya, kemudian dicap oleh pemerintah sebagai kelompok OPM.

Melalui pengerahan militer di tanah air Papua Barat, saat itu juga Pemerintah Indonesia mulai membatasi kegiatan-kegiatan rakyat Papua. Kegiatan protes ataupun menyuarakan pendapat menolak bergabung dengan Indonesia kerap berhadapan dengan intimidasi, kekerasan, penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan nyawa.

Pada periode itu, tidak jarang kepala suku maupun pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan OPM kemudian ditangkap oleh militer Indonesia. Pemberontakan kemudian muncul pertama kali pada 28 Juli 1965, ditandai dengan penyerangan barak pasukan Indonesia di Batalyon 751 (Brawijaya).

Saat itu, serangan militer Indonesia kerap mendapatkan perlawanan dari pihak OPM.

"Pemberontakan dilakukan setelah ada pertemuan tokoh-tokoh pada 26 Juli 1965. Pemimpinnya Johan Ariks, Ferry Awom, dan Mandatjan bersaudara (Lodwick dan barren),"

Hal tersebut kemudian berlanjut dan memuncak pada kekalahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, karena tidak dijalankan dengan sistem satu suara per orang, yang diakui secara internasional. Melainkan menggunakan sistem perwakilan yang berujung pada suara bulat bergabung dengan Indonesia, atau di menangkan oleh militer Indonesia. Dan hal tersebut rakyat Papua Barat mengakui, bahwa Pepera hanyalah rekayasa (cacat) hukum dan moral.

Dua tahun berselang, tepatnya pada 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem mantan anggota TNI-AD Kodam Diponegoro memproklamasikan pemerintahan Papua Barat di Markas Victoria (Marvik), Jayapura.

Susunan kabinet sementara dan konstitusi Sementara Republik Papua Barat juga telah diumumkan dan ditetapkan secara bersamaan.

Sayangnya, terjadi perpecmahan di tubuh pemerintahan Rumkorem. Jacob Prai yang sebelumnya mendukung Rumkorem memutuskan untuk hengkang pada Maret 1976, dan mendirikan kelompok OPM baru pada Desember tahun yang sama.

"Di situlah akar perpecahan terjadi, dan akhirnya beberapa kelompok gerilyawan muncul sendiri-sendiri dengan masing-masing pemimpinnya. Jadi peristiwa perayaan 1 Desember itu murni untuk merayakan cikal-bakal negara Papua yang telah diumumkan oleh Belanda. Bukan pada kelompok-kelompok atau Faksi-faksi pembebasan,"

KLONOLOGIS KEGIATAN

Bentuk kegiatan : ibadah

Thema: sejarah mempertahankan api revolusi.

Sub Thema: Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita dalam perjuangan.

Waktu pelaksanaan: 12:00 sampai jam 3:00 selesai.

Timika 01 Desember 2024

PENANGGUNG JAWAB

Komite nasional Papua barat (KNPB) wilayah

Timika.

Ketua I KNPB Timika

Sarpas Mbisikbo

sekeris umum KNPB Timika