KEPEMIMPINAN PRABOWO TIMBULKAN KETAKUTAN SEKALIGUS HARAPAN TIPIS DI PAPUA

KEPEMIMPINAN PRABOWO TIMBULKAN KETAKUTAN SEKALIGUS HARAPAN TIPIS DI PAPUA.

Last updated: 22 October 2024 - 00WP

Nabire, Jubi – Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia pada hari Minggu mengundang kekhawatiran sekaligus secercah harapan di wilayah Papua yang telah lama bergolak.

Mantan jenderal yang dikenal dengan rekam jejak kontroversial ini menjadi sorotan, terutama bagi masyarakat Papua yang telah bertahun-tahun menghadapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif militer di bawah kekuasaan Indonesia.

Dengan pengalamannya sebagai komandan militer, banyak warga Papua khawatir bahwa masa depan mereka akan terus diwarnai kekerasan dan penindasan. Seperti dikatakan oleh Maurids Yansip, seorang pekerja swasta di Sentani.

“Saya khawatir. Prabowo berbicara tentang pendekatan militer untuk menangani masalah Papua selama debat presiden,” ujarnya.

Yansip menambahkan kehadiran militer selama ini hanya memperburuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut, tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada.

Di sisi lain, ada pula sikap apatis seperti yang diungkapkan oleh Musa Heselo, seorang mekanik di Jayapura.

“Saya tidak memilih dalam pemilu terakhir. Bagi saya, siapa pun presidennya tidak penting, yang penting Papua tetap aman agar kami bisa mencari nafkah,” ujarnya.

Sementara itu, Prabowo tetap menjadi sosok kontroversial, terutama karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang melingkupi karier militernya, termasuk operasi militer di Timor Timur dan Papua. Meski ia tidak pernah dihukum dan menyangkal keterlibatannya, bayangan kelam masa lalu tetap membayangi kepemimpinannya.

Markus Haluk, sekretaris eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), berpendapat bahwa kepemimpinan Prabowo akan memperpanjang pendudukan Indonesia di Papua. Menurutnya, “Genosida, etnosida, dan ekosida akan terus berlanjut.”

Namun, tidak semua pihak memandang negatif. Elvira Rumkabu, seorang dosen Hubungan Internasional di Universitas Cendrawasih, melihat latar belakang militer Prabowo sebagai pedang bermata dua. Ia berpendapat bahwa pengalaman strategis Prabowo mungkin bisa membantu mengendalikan militer di Papua, meskipun ia khawatir agenda perdamaian akan didelegasikan ke wakil presiden.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan di Papua sering dijadikan prioritas, namun realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan pada operasi militer masih kuat. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pola yang sama akan berlanjut di bawah Prabowo. Yohanes Mambrasar, seorang aktivis HAM di Sorong, menyatakan bahwa pendekatan militer Prabowo selama kampanye menunjukkan kemungkinan besar akan ada peningkatan pasukan dan kekerasan terhadap penduduk asli.

Di tengah kekhawatiran ini, ada pula harapan bahwa kepemimpinan Prabowo bisa membawa perubahan, terutama dalam peningkatan kondisi sosial-ekonomi Papua. Yohanes Kedang dari Keuskupan Agung Merauke menekankan pentingnya peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Ini akan menjadi tantangan besar bagi Prabowo,” katanya.

Sementara itu, Theo Hesegem, direktur Yayasan Keadilan dan Integritas Manusia Papua, menyoroti pentingnya dialog sebagai solusi jangka panjang. Ia berharap Prabowo dapat membuka komunikasi langsung dengan masyarakat Papua, mendengarkan suara mereka secara langsung, bukan hanya melalui pejabat.

Dengan tantangan yang begitu kompleks, masa depan Papua di bawah kepemimpinan Prabowo masih penuh ketidakpastian. Harapan dan ketakutan berjalan beriringan, sementara masyarakat Papua menanti arah kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin baru mereka.(*)