Suara Wiyaimana Papua: Tiga Orang DPO Bukan Anggota KNPB, Polisi Menyebut Angota KNPB Jayapura Itu Fitnah

Suara Wiyaimana Papua, Tiga Orang DPO Bukan Anggota KNPB, Polisi Menyebut Angota KNPB Jayapura Itu Fitnah. 3 orang daftar pancarian DPO ini menurut kepolisian semuanya anggota KNPB jayapura adalah fitnah.

Tiga orang ini bukan anggota knpb, mereka ini kami tidak tau dan bukan anggota kami.

Kemudian kami juga menyampaikan kepada publik bahwa mereka yang dpo ini tidak terdaftar sebagai anggota knpb.

Selain intu kami perlu luruskan disini bahwah dalam mekanisme organisasi tidak ada namanya knpb Jayapura namun yang ada adalah KNPB Wilayah Numbay tidak ada knpb jayapura.

Polisi perlu kelarifikasi ke buplik atas pembohongan ini, karena 3 orang ini bukan anggota knpb. Polisi silakan mencari mereka dan menagkap mereka agar mereka mempertanggung jawabkan secara hukum.

Kepolisian menyebutkan bahwa 3 orang ini anggota knpb ini fitnah dan pembohongan publik, dalam daftar keanggotan kami tiga orang ini tidak terdaftar sebagai anggota.

Polisi silakan tangkap mereka dan langsung tanyakan kepada mereka apakah mereka tiga anggota knpb atau bukan.

Kami sudah cek status mereka kepada KNPB Wilayah Sentani dan Knpb Wilayah Numbay tetapi mereka mengatakan bukan anggota mereka.

Oleh karena itu kami sampaikan kepada kepolisian dan kepada publik papua khusus kota Jayapura bahwa, 3 orang yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) itu bukan anggota knpb.

BPP KNPB Pusat.

Ones N. Suhuniap

Sekertaris Umum.

Disposkan Oleh: Suara Wiyaimana Papua

Port Numbay, Tabloid WANI -- Upaya kolonial Indonesia untuk menghambat dan menggagalkan agenda perjuangan "Papua Merdeka" yang saat ini sedang eksis di dunia internasional masih terus berlanjut. Perkembangan situasi terakhir di Jayapura dan seluruh wilayah Papua sangat memprihatinkan. Minggu kemarin (15 Mei 2017), kolonial Indonesia memakai para pimpinan gereja di Papua melalui Persekutuan Gereje-Gereja di Papua (PGGP) telah melakukan aksi demo di Jayapura. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh uskup keuskupan Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, O.F.M yang juga selaku Ketua umum Persekutuan Gereje-Gereja di Papua. Baca ini: (Buchtar Tabuni: Uskup Papua dan Ahok Siapkan Tempat di Luar Papua untuk Menampung Massa PGGP) Dalam aksinya mereka mendukung agar keutuhan NKRI dapat dijaga, merawat Pancasila dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Selain aksi demo PGGP, beberapa kota besar di Papua, warga diajak oleh pihak tertentu yang dipasang oleh kolonial Indonesia untuk melakukan aksi menyalakan lilin pada malam hari. Hal yang sama juga terus berlanjut. Tidak lama kemudian, setelah lima hari aksi demonstrasi oleh PGGP, pada hari Sabtu (20 Mei 2017) telah terjadi pembunuhan oleh OTK (Kolonial Indonesia) di perumnas II Waena Jayapura, hingga menewaskan lima orang Papua yang tak bersalah. Hal ini terlihat sangat jelas, bahwa ketika agenda perjuangan "Papua Merdeka" makin eksis diatas awan, kolonial Indonesia sudah mulai kehilangan akal sehat untuk untuk menghalanginya. Perkembangan kemajuan lobi politik perjuangan Papua Merdeka yang sedang diperjuangan oleh eksekutif The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) saat ini telah pada tingkat Komite 24 PBB atau (Dekolonisasi). Dengan demikian, maka beberapa waktu yang lalu, Dewan Komite ULMWP menghimbau kepada seluruh rakyat West Papua diseluruh wilayah West New Guinea untuk dapat mengetahuinya. Baca link postingan berikut ini: Baca ini: (Perlu dan Pentingnya Dewan Komite ULMWP Umumkan Perkembangan Papua Merdeka di Tingkat Internasional) Pasca Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo Pengalihan isu dan perhatian rakyat West Papua terkait Papua Merdeka juga terjadi sebelum aksi demo PGGP dan peristiwa pembunuhan di Perumnas II Waena. Hal tersebut terjadi melalui kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo ke Papua pada (10 Mei 2017). Kunjungan Presiden RI ini berbarengan dengan laporan Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, serta keberhasilan diplomasi eksekutif ULMWP di tingkat dunia Internasional dan sampai pada berhasilnya melucurkan International Supervised Vote for West Papua di gedung Parlemen kerajaan Inggris, pada 3 Mei 2015 di United Kingdom (UK). Kepanikan Indonesia terlihat sangat jelas. Ketika rakyat West Papua sedang memfokuskan dirinya pada agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri atau (Self Determinations), tiba-tiba kolonial Indonesia mengalihkan fokus rakyat West Papua dengan dengan berbagai cara. Menyikapi hal tersebut di atas dan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, maka Dewan Komite ULMWP, @BUCHTAR TABUNI melalui akun halaman Facebook resminya menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua agar: Tidak terprovokasi dengan insiden pembunuhan berantai yang akan memicu konflik horizontal (antar suku, Papua non Papua) yang dengan sengaja di skenariokan untuk mengalihkan fokus perjuangan bangsa Papua yang murni. Rakyat bangsa Papua, tetap fokus pada agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri yg kini sudah mendapatkan dukungan dari dunia Internasional. Rakyat bangsa Papua berkewajiban untuk saling mengingatkan sesama orang Papua agar menghindari minum minuman beralkohol dan keluar malam. Rakyat bangsa Papua wajib ciptakan siskamling dalam lingkungan masing-masing agar tidak menjadi korban dari para pelaku kejahatan. Kepolisian Polda Papua segera hentikan kebiasaan main hakim sendiri dan menghilangkan nyawa manusia tanpa melalui proses pengadilan kepada setiap warga yang di duga bersalah. Demikian penyampaian dari Dewan Komite ULMWP, Buchtar Tabuni menyikapi insiden pembunuhan berantai di tanah air West Papua. Berikut ini postingan Buchtar Tabuni di akun halaman Facebook resminya.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/05/himbauan-ulmwp-kepada-rakyat-west-papua-terkait-situasi-terkini-di-jayapura-papua.html#.WSLOQIuIdmc.facebook

Selasa, 23 Mei 2017

Tiga Orang DPO Bukan Anggota KNPB, Polisi Menyebut Angota KNPB Jayapura Itu Fitnah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar