Uskup Timika Temui Jonan Bicarakan Masalah Freeport

Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr (Foto: cathnewsusa.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemuka agama dari Papua menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membahas tentang belum selesainya polemik PT Freeport Indonesia.

"Kami minta hak masyarakat Papua mendapatkan tempat yang sama penting dalam polemik antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Dan Pak Menteri mendukung hal tersebut," kata Uskup Timika John Philip Saklil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Ia juga meminta agar karyawan Freeport tidak lagi dirumahkan secara sepihak tanpa adanya hal yang tidak manusiawi. Oleh karena hal tersebut, hak-hak dari masyarakat Papua minta didahulukan.

Baca Juga

Uskup Timika Kecam Meluasnya Perkebunan Kelapa Sawit di Papua   Jokowi Ingin Solusi Win-win dengan Freeport

"Maupun nanti akan terus atau berhenti PT Freeport itu, lingkungan hidup haruslah dikembalikan lagi. Selain itu hak-hak misalnya dana yang dikucurkan tidaklah jelas, bilang satu persen akan dikucurkan, tetapi dari berapa," kata Uskup.

Karena adanya proses negosiasi yang berkepanjangan, kesenjangan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua semakin terasa, bahwa perhatian untuk masyarakat setempat kurang dipertimbangkan.

Ia juga menjelaskan bahwa regulasi yang disepakati antara Freeport dan pemerintah belum berdampak baik pada masyarakat.

Sebelumnya, Aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta kepada PT Freeport dan pemerintah Indonesia agar lebih memerhatikan kondisi dampak lingkungan Papua daripada keperluan kontrak bisnis.

"Sudah miliaran ton limbah yang ditumpahkan PT Freeport ke sungai yang ada di Papua. Dan kondisi lingkungan di sekitar pertambangan tersebut sudah tidak baik, hal ini seharusnya juga ada perhatian khusus," kata Melky Nahar.

Saat berdiskusi mengenai aturan mineral yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait ekspor tambang, ia mengatakan yang dirugikan adalah masyarakat Papua.

"Saya kira posisi rakyat Papua tidak dipertimbangkan secara serius dalam hal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Freeport sering menggunakan isu lama untuk menekan pemerintah seperti PHK karyawan, suku setempat tidak ingin tambang ditutup dan wacana diajukan arbitrase internasional.

Freeport keberatan dalam melakukan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan menteri ESDM yang baru. Dampaknya, perusahaan tersebut akan merumahkan puluhan ribu karyawan dan mengajukan arbitrase internasional.

Namun, Induk PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan Inc menegaskan akan tetap beroperasi di Indonesia kendati nantinya tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan mengenai status kontrak pertambangan.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari

Sumber: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/uskup-timika-temui-jonan-bicarakan-masalah-freeport