 |
| November tahun lalu, Sub komite Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk
Hukum dan Isu-isu Institusional bertemu di Vanuatu untuk membicarakan
panduan keanggotaan organisasi (Foto: Sekretariat MSG)
|
WAMENA - Organisasi yang memperjuangkan hak
penentuan nasib sendiri Papua, United Liberation Movement for West Papua
(ULMWP), mengklaim secara de facto protokoler telah diterima menjadi
anggota penuh organisasi negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan,
yang lazim dikenal sebagai Melanesian Spearhead Group (MSG).
Sehubungan dengan itu, pada hari Senin (6 Februari) ULMWP akan mengadakan ibadah syukur mengucapkan terimakasih kepada pimpinan MSG atas telah diterimanya ULMWP dalam rumah MSG secara protokoler, di kantor Dewan Adat Balim (La Pago), Wamena, mulai pukul 12:00.
Sekretaris Dewan Adat Wilayah Balim La Pago yang juga anggota tim kerja ULMWP di wilayah La Pago, Dominikus Surabut, dalam keterangannya yang diterima satuharapan.com, mengatakan ibadah syukur tersebut bertujuan untuk menyampaikan tahapan dan hasil perjuangan ULMWP secara terbuka kepada masyarakat Papua.
"Syukuran ini dilaksanakan sebagai bentuk, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses lobi dan dukungan terhadap perjuangan Papua melalui ULMWP bahwa Perjuangan Papua Barat, yang telah diberi tempat dalam rumah Melanesia di Sekretariat ULMWP," kata Dominikus.
Dalam acara ibadah syukuran itu, kata Dominikus, akan dibacakan surat dari Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote, yang saat ini bermukim di Amerika Serikat.
"Syukuran ini juga merupakan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas tuntunan pada semua upaya pembebasan yang dilakukan oleh semua pihak terlebih para diplomat Papua yang tergabung dalam ULMWP," kata dia.
Diterima Secara De Facto Protokoler
Klaim sepihak ini muncul setelah MSG berulang kali tidak menemukan kata sepakat dalam memutuskan permohonan untuk menjadi anggota penuh MSG. Pertemuan para pemimpin MSG telah berkali-kali tertunda dan sampai hari ini belum ada keputusan yang jelas. Indonesia yang selama ini menganggap ULMWP sebagai kelompok separatis, berulang kali menolak keberadaan ULMWP, kendati di berbagai forum internasional eksistensinya semakin diakui.
Dominikus mengatakan banyak yang menunggu keputusan politik para pemimpin MSG tentang keanggotaan penuh ULMWP. Namun, ULMWP mengklaim secara de facto protokoler, mereka sudah menjadi anggota penuh MSG.
".... secara de facto, protokol MSG memperlakukan ULMWP sebagai 'anggota penuh,'” kata Dominikus.
ULMWP mendasarkan klaim sepihak ini pada sejumlah hal. Pertama, menurut ULMWP, dalam pertemuan pejabat senior dan pertemuan para menteri luar negari MSG di Lautoka Fiji pada Mei 2016, diputuskan secara resmi partisipasi Indonesia dan ULMWP di seluruh rapat MSG berikutnya.
Kedua, menurut ULMWP, Indonesia maupun ULMWP duduk setara ketika mengambil foto bersama Menteri Luar Negeri MSG dengan mengenakan baju seragam yang sama.
Ketiga, ULMWP mengklaim bahwa Indonesia dan ULMWP duduk berhadap-hadapan di dalam setiap ruangan pertemuan untuk ikut terlibat dalam semua agenda umum.
Keempat, ULMWP mengatakan pihaknya dan Indonesia diberikan kesempatan yang sama untuk membacakan/ menyampaikan pidato pada pembukaan dan penutupan pertemuan mulai dari tingkat pejabat senior, menteri luar dan para pemimpin.
Kelima, akomodasi penginapan untuk Sekjen ULMWP secara protokol diurus oleh sekretariat MSG.
Pada 16 Januari lalu, menurut ULMWP, Sekjen Octo Mote diundang kembali oleh sekretariat MSG. Sekjen ULMWP diberikan satu ruangan kerja bersama FLNKS di sekretariat MSG. Dan pada tanggal 17 Januari 2017, Sekretariat MSG secara resmi mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian ruang kerja MSG kepada ULMWP.
Dominikus mengatakan ULMWP pada tanggal 18 Januari 2017 melunasi iuran sebagai kewajiban dalam menempati ruangan sekretariat MSG. "Dengan menempati ruangan maka Bangsa Papua berhak mendapat fasilitas MSG, termasuk akses lobi dan diplomasi," Kata Dominikus.
Dominikus mengatakan capaian ULMWP di forum MSG baru merupakan start penentu di forum-forum selanjutnya, terlebih di forum PBB.
"Selama ini, masalah Papua sulit diterima, karena tabu dan sensitif, namun ketika status Papua diterima di Forum MSG, dengan otomatis tidak tabu lagi. Dukungan setiap saat mengalir terus," kata Surabut.
Ia mencontohkan, pada 26 Januari 2017, masalah Papua diangkat dalam pertemuan ACP (Africa, Caribbean dan pacific) oleh Sekjen ACP dihadapan 78 negara kulit hitam di Brussel Belgia. Sedangkan di Inggris pada 28 Januari 2017 diluncurkan petisi dukungan tanda tangan hak penentuan nasib sendiri, yang akan diajukan kepada sekjen PBB pada bulan Agustus 2017.
Indonesia Tidak Mengakui
Pandangan ULMWP tentang hasil pertemuan-pertemuan MSG bertolak belakang dengan pandangan pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri, dalam siaran persnya pertengahan Desember lalu, mengatakan upaya ULMWP untuk menjadi anggota MSG akan tertutup selamanya.
Dalam pertemuan-pertemuan MSG, Indonesia mendorong organisasi itu untuk menyusun norm-setting dan pedoman yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional.
"Dengan demikian maka upaya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya saat pertemuan Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, 21 Desember 2016.
Desra mengatakan pada pertemuan Tingkat Menteri MSG yang didahului dengan pertemuan SOM, dibahas agenda program kerja, anggaran, dan berbagai aspek internal organisasi yang perlu direformasi, termasuk tata cara aplikasi dan penerimaan keanggotaan baru MSG.
Pada pertemuan itu, Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang.
"Kelompok separatis Papua ini, mewakili sebagian yang sangat kecil dari warga Papua di luar negeri, telah berkali-kali mengajukan keanggotaan penuh di MSG sejak tahun 2013, namun berhasil digagalkan atas upaya diplomasi RI," kata Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra, Derry Aman, selaku Ketua SOM RI di MSG.
Di mata Indonesia, peluang ULMWP menjadi anggota MSG akan semakin tertutup dengan Papua Nugini menjadi Ketua MSG mulai pada Januari 2017. Papua Nugini selama ini merupakan negara yang mendukung posisi Indonesia di MSG, berbeda dengan posisi Kepulauan Solomon, ketua yang akan mengakhiri posisi keketuaan, yang sangat mendukung ULMWP.
Penentuan keanggotaan penuh ULMWP dijadwalkan dilakukan pada pertemuan tingkat kepala negara yang dijadwalkan berlangsung sekitar September 2017.
"Pesen saya, untuk teman-teman di UMLWP, berhenti mimpi untuk jadi anggota penuh dan lebih realistis bahwa tidak mungkin untuk jadi anggota penuh," kata Desra Percaya, saat ditemui wartawan di Jakarta, akhir tahun lalu.
Editor : Eben E. Siadari
Sehubungan dengan itu, pada hari Senin (6 Februari) ULMWP akan mengadakan ibadah syukur mengucapkan terimakasih kepada pimpinan MSG atas telah diterimanya ULMWP dalam rumah MSG secara protokoler, di kantor Dewan Adat Balim (La Pago), Wamena, mulai pukul 12:00.
Sekretaris Dewan Adat Wilayah Balim La Pago yang juga anggota tim kerja ULMWP di wilayah La Pago, Dominikus Surabut, dalam keterangannya yang diterima satuharapan.com, mengatakan ibadah syukur tersebut bertujuan untuk menyampaikan tahapan dan hasil perjuangan ULMWP secara terbuka kepada masyarakat Papua.
"Syukuran ini dilaksanakan sebagai bentuk, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses lobi dan dukungan terhadap perjuangan Papua melalui ULMWP bahwa Perjuangan Papua Barat, yang telah diberi tempat dalam rumah Melanesia di Sekretariat ULMWP," kata Dominikus.
Dalam acara ibadah syukuran itu, kata Dominikus, akan dibacakan surat dari Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote, yang saat ini bermukim di Amerika Serikat.
"Syukuran ini juga merupakan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas tuntunan pada semua upaya pembebasan yang dilakukan oleh semua pihak terlebih para diplomat Papua yang tergabung dalam ULMWP," kata dia.
Diterima Secara De Facto Protokoler
Klaim sepihak ini muncul setelah MSG berulang kali tidak menemukan kata sepakat dalam memutuskan permohonan untuk menjadi anggota penuh MSG. Pertemuan para pemimpin MSG telah berkali-kali tertunda dan sampai hari ini belum ada keputusan yang jelas. Indonesia yang selama ini menganggap ULMWP sebagai kelompok separatis, berulang kali menolak keberadaan ULMWP, kendati di berbagai forum internasional eksistensinya semakin diakui.
Dominikus mengatakan banyak yang menunggu keputusan politik para pemimpin MSG tentang keanggotaan penuh ULMWP. Namun, ULMWP mengklaim secara de facto protokoler, mereka sudah menjadi anggota penuh MSG.
".... secara de facto, protokol MSG memperlakukan ULMWP sebagai 'anggota penuh,'” kata Dominikus.
ULMWP mendasarkan klaim sepihak ini pada sejumlah hal. Pertama, menurut ULMWP, dalam pertemuan pejabat senior dan pertemuan para menteri luar negari MSG di Lautoka Fiji pada Mei 2016, diputuskan secara resmi partisipasi Indonesia dan ULMWP di seluruh rapat MSG berikutnya.
Kedua, menurut ULMWP, Indonesia maupun ULMWP duduk setara ketika mengambil foto bersama Menteri Luar Negeri MSG dengan mengenakan baju seragam yang sama.
Ketiga, ULMWP mengklaim bahwa Indonesia dan ULMWP duduk berhadap-hadapan di dalam setiap ruangan pertemuan untuk ikut terlibat dalam semua agenda umum.
Keempat, ULMWP mengatakan pihaknya dan Indonesia diberikan kesempatan yang sama untuk membacakan/ menyampaikan pidato pada pembukaan dan penutupan pertemuan mulai dari tingkat pejabat senior, menteri luar dan para pemimpin.
Kelima, akomodasi penginapan untuk Sekjen ULMWP secara protokol diurus oleh sekretariat MSG.
Pada 16 Januari lalu, menurut ULMWP, Sekjen Octo Mote diundang kembali oleh sekretariat MSG. Sekjen ULMWP diberikan satu ruangan kerja bersama FLNKS di sekretariat MSG. Dan pada tanggal 17 Januari 2017, Sekretariat MSG secara resmi mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian ruang kerja MSG kepada ULMWP.
Dominikus mengatakan ULMWP pada tanggal 18 Januari 2017 melunasi iuran sebagai kewajiban dalam menempati ruangan sekretariat MSG. "Dengan menempati ruangan maka Bangsa Papua berhak mendapat fasilitas MSG, termasuk akses lobi dan diplomasi," Kata Dominikus.
Dominikus mengatakan capaian ULMWP di forum MSG baru merupakan start penentu di forum-forum selanjutnya, terlebih di forum PBB.
"Selama ini, masalah Papua sulit diterima, karena tabu dan sensitif, namun ketika status Papua diterima di Forum MSG, dengan otomatis tidak tabu lagi. Dukungan setiap saat mengalir terus," kata Surabut.
Ia mencontohkan, pada 26 Januari 2017, masalah Papua diangkat dalam pertemuan ACP (Africa, Caribbean dan pacific) oleh Sekjen ACP dihadapan 78 negara kulit hitam di Brussel Belgia. Sedangkan di Inggris pada 28 Januari 2017 diluncurkan petisi dukungan tanda tangan hak penentuan nasib sendiri, yang akan diajukan kepada sekjen PBB pada bulan Agustus 2017.
Indonesia Tidak Mengakui
Pandangan ULMWP tentang hasil pertemuan-pertemuan MSG bertolak belakang dengan pandangan pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri, dalam siaran persnya pertengahan Desember lalu, mengatakan upaya ULMWP untuk menjadi anggota MSG akan tertutup selamanya.
Dalam pertemuan-pertemuan MSG, Indonesia mendorong organisasi itu untuk menyusun norm-setting dan pedoman yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional.
"Dengan demikian maka upaya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya saat pertemuan Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, 21 Desember 2016.
Desra mengatakan pada pertemuan Tingkat Menteri MSG yang didahului dengan pertemuan SOM, dibahas agenda program kerja, anggaran, dan berbagai aspek internal organisasi yang perlu direformasi, termasuk tata cara aplikasi dan penerimaan keanggotaan baru MSG.
Pada pertemuan itu, Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang.
"Kelompok separatis Papua ini, mewakili sebagian yang sangat kecil dari warga Papua di luar negeri, telah berkali-kali mengajukan keanggotaan penuh di MSG sejak tahun 2013, namun berhasil digagalkan atas upaya diplomasi RI," kata Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra, Derry Aman, selaku Ketua SOM RI di MSG.
Di mata Indonesia, peluang ULMWP menjadi anggota MSG akan semakin tertutup dengan Papua Nugini menjadi Ketua MSG mulai pada Januari 2017. Papua Nugini selama ini merupakan negara yang mendukung posisi Indonesia di MSG, berbeda dengan posisi Kepulauan Solomon, ketua yang akan mengakhiri posisi keketuaan, yang sangat mendukung ULMWP.
Penentuan keanggotaan penuh ULMWP dijadwalkan dilakukan pada pertemuan tingkat kepala negara yang dijadwalkan berlangsung sekitar September 2017.
"Pesen saya, untuk teman-teman di UMLWP, berhenti mimpi untuk jadi anggota penuh dan lebih realistis bahwa tidak mungkin untuk jadi anggota penuh," kata Desra Percaya, saat ditemui wartawan di Jakarta, akhir tahun lalu.
Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM
0 komentar:
Posting Komentar