 |
| Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigai, S.IP. |
“Saya kesini itu kan berdasarkan laporan dari berbagai masyarakat soal kekerasan polisi. Saya mengambil benang merah sementara berdasarkan laporan masyarakat tadi,” kata Komisaris Komnas HAM usai mengambil data secara langsung dari masyarakat yang menjadi korban aksi sweeping di Aula Koteka Moge Moanemani, Sabtu (28/1/2017).
Menurut Natalis Pigai, sweeping itu sedikit eksesif (berlebihan) dari yang biasanya karena berdasarkan keterangan yang diperolehnya, ada tindakan kekerasan verbal (kata-kata), pengambilan harta benda masyarakat (termasuk peralatan kerja) dan kekerasan fisik (pemukulan dan penganiayaan).
“Sweeping juga menyebabkan rasa takut terhadap masyarakat. Ketakutan masayarakat sungguh-sungguh terasa hingga kepada masyarakat di pelosok,” ungkap Natalis Pigai.
Ia menambahkan, ada dugaaan masyarakat bahwa ada juga korban yang mengalami kematian akibat pemukulan, tetapi menurutnya hal itu mesti ada pembuktian lebih jauh, apakah mati karena aksi sweeping atau karena tindakan kekerasan personil kepolisian.
Makanya ia mengharapkan agar aparat keamanan tidak boleh lagi melakukan sweeping secara eksesif agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dan tercipta hubungan yang baik antara masyarakat dan pihak keamanan.
“Komnas HAM akan memantau terus-menerus agar suasana yang aman dan tenteram benar-benar tercipta di kabupaten Dogiyai dan sekitarnya bahkan seluruh Papua walaupun Kapolres Nabire meminta maaf secara berulang kali dan berkata tidak akan melakukan tindakan yang eksesif,” tuturnya.
Untuk menciptakan kondisi yang aman dan baik di Dogiyai, Natalis Pigai meninggalkan beberapa catatan diantaranya soal patroli menurutnya merupakan hal yang biasa saja, tetapi dalam pelaksanaan patroli harus memperhatikan kaedah-kaedah HAM karena ada peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Tugas Kepolisian Berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.
“Selain itu, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan aparat keamanan (bukan berarti melakukan sweeping), tetapi kerjasama yang baik agar pilkada di Dogiyai berjalan dengan baik dan aman,” pintanya.
Yang terakhir, lanjut Komisaris Komnas HAM, aparat keamanan juga harus memperhatikan kekerasan verbal, seperti kata-kata hinaan yang biasa dialamatkan kepada orang Papua seperti, badaki, tidak tahu mandi, miskin, rambut gimbal, kumal, kulit hitam, telanjang dan lain sebagainya.
“Terkait keterangan dari masyarakat, saya akan sampaikan secara resmi kepada Kapolda, mungkin juga Mabes POLRI supaya proses penegakan hukum tetap berjalan,” tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar