 |
Ketemu Dubes AS, Warinussy Ungkap Situasi HAM Papua |
Manokwari, Media Papua – Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Robert Blake, Minggu (17/1) melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit tersebut, Dubes AS bertanya mengenai pandangan LP3BH sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization) mengenai situasi dan perkembangan hak asasi manusia, penegakan hukum, keamanan dan langkah-langkah politik maupun kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani Papua dan Papua Barat. “Secara umum, kami menyampaikan bahwa situasi hak asasi manusia di Tanah Papua, baik di Papua dan Papua Barat senantiasa tetap buruk dan memprihatinkan, karena berbagai bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak pernah diselesaikan secara hukum,’’ ungkap Warinussy, kemarin.
Padahal lanjut advokat senior ini, Indonesia sendiri sudah memiliki prosedur dan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk aturan perundang-undangan seperti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Juga Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008. “Hal itu dapat dibuktikan dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang tidak pernah diselesaikan secara hukum, seperti kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2002), kasus Paniai (8 Desember 2014), kasus Tolikara (2015) dimana pelaku penembakan terhadap 11 korban warga sipil yang hingga saat ini belum tersentuh secara hukum,’’ aku Warinussy.
Pada pertemuan dengan Dubes AS ini,Warinussy sebagai Advokat dan Pembela HAM, juga menyampaikan laporan secara tertulis mengenai situasi hak asasi manusia serta penegakan hukum dan politik di Tanah Papua kepada Pemerintah Amerika. “Kami juga menyampaikan persoalan HAM di Tanah Papua kini sudah bukan menjadi isu lokal ataupun isu nasional saja, tetapi isu HAM sudah menjadi isu regional bahkan internasional,’’ tegasnya
Dikatakan, isu HAM di Papua menjadi isu internasional terbukti dari diangkat dan dibahas serta ditetapkannya masalah pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua sebagai bagian dari komunike politik para Pemimpina Negara-negara Melanesian Pearhead Group (MSG) Juni 2015. Bahkan diikuti dengan diterimanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota peninjau (Observer member) di MSG itu sendiri, serta dimasukkannya masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua dalam komunike politik para Pemimpin Negara-negara Pasifik Island Forum (PIF) September 2015. “Terbukti pula dengan didesaknnya perlu adanya pengiriman missi pencari fakta atas dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua oleh PIF tersebut,’’ terangnya.
Dengan demikian maka menurut dia, masalah Papua adalah masalah yang serius dan perlu diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia, tentunya dengan dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Amerika Serikat sendiri yang juga sangat berkepentingan bagi terciptanya suasana demokratis dan damai serta aman di Tanah Papua. “Seharusnya model pendekatan aparat keamanan dengan senantiasa membawa senjata api selama ini, haruslah dirubah dengan menggunakan cara-cara yang lebih lunak dan damai. Sehingga tidak terus menerus menimbulkan kebiasaan kekerasan selalu dibalas dengan kekerasan,’’ imbuhnya.
Direktur Eksekutif LP3BH, mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk ikut mendorong Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, guna merespon langkah-langkah damai bagi penyelesaian persoalan konflik sosial-politik dan keamanan yang sudah lama di Tanah Papua.(mp-19/mp-11)
0 komentar:
Posting Komentar