Timika, (KM)--- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mimika, kembali mediasi rakyat Papua di tanah Amungsa, menggelar Ibadah pengucapan Syukur atas usaha kerja diplomasi United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) berhasil membawah masalah status politik bangsa Papua Barat di tingkat Pasifik Island Forum (PIF) beberapa waktu lalu di PNG.
Perjuangan bangsa papua melalui ULMWP telah mencatat sebuah bangsa di MSG seperti bangsa–bangsa lain di belahan dunia selanjutnya ULMWP lobi ke PIF & telah berhasil melahirkan beberapa agenda kerja Kontinue yakni;
Pertama,“Pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan selesaikan secara damai, dan kedua Misi pencari fakta ke Papua dari PBB dan PIF. Hal tersebut, disampaikan saat Ibadah Syukuran di Kantor sekertariat KNPB dan PRDM, oleh Ketua Knpb, Steven Italay. selasa (22/09/2015).
Kata Steven,” masalah status Papua, ada beberapa Negara di kawasan Fasifik seperti Solomon Island dan Vanuatu telah mengambil komitmen untuk membawa masalah West Papua ke tahapan selanjutnya yaitu Majelis umum PBB, sebagai ucapan terimakasih, KNPB sebagai media nasional bangsa papua dan PRD sebagai lembaga politik reprentatif wilayah Timika, kami melakukan Ibadah dan doa bersama rakyat papua,” pungkasnya.
Steven Juga, “Perjuangan kemerdekaan West Papua dari penguasa kolonial Indonesia terus mendunia. Setelah West Papua melalui ULMWP diakui sebagai observer dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), kini isu West Papua meluas ke 16 negara Pasifik, dan kemarin berhasil dibahas dalam pertemuan pemimpin kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF), yang berlangsung dari tanggal 7-11 September 2015, “jelasnya.
Steven Lagi, memperjelaskan dalam sambutannya, Isu West Papua yang merupakan satu dari lima isu prioritas di PIF. ULMWP mengajukan tiga tuntutan, yakni mendesak agar West Papua melalui ULMWP menjadi observer di PIF, mendesak Misi Pencari Fakta dari PBB, dan mendesak PIF mendaftarkan West Papua di Komite Dekolonisasi PBB
Dari hasil pembahasan para Pemimpin PIF dalam pertemuan PIDF, maka dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan, para pemimpin secara diplomatis memutuskan isu West Papua dalam dua poin Komunike yang berbunyi:
Pertama, Pemimpin mengingat kembali keputusan dan keprihatinan pada pertemuan tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua, dimana mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.
Kedua, Pemimpin mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tetapi mencatat kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia, menyeruhkan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua. Pemimpin meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan dari Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi pada misi pencarian fakta untuk membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Baca : (Pernyataan Sikap Rakyat Bangsa Papua)
Lanjut Steven, Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG), Peter O’Neill selaku Ketua PIF, menyampaikan bahwa hasil keputusan tentang West Papua yang dilahirkan adalah langkah awal. “ini baru awal dari banyak tahapan yang akan dilakukan kedepan”, kata Peter O’neill seusai debat panjang yang dilakukan antar pemimpin pada pertemuan reatreat .
“Kita patut bersyukur, dan terimaksih bahwa ini merupakan sejarah dimana dalam tahun ini secara berturut-turut isu perjuangan bangsa Papua tidak hanya menjadi isu yang dibicarakan, tetapi juga menjadi keputusan di MSG maupun PIF.
Ini sesuatu yang luar biasa ditengah upaya penguasa kolonial Indonesia yang berupaya dengan segala kekuatan, terutama dengan “diplomasi suap”, menghalangi perjuangan kita di Internasional.”tutur Stven diakhiri sambutan rakyat Papua harus tetap semangat dan berdoa bekerja dan berjuang “ lawan secara damai bukan dengan kekerasaan”tegasnya. (Andy Oobay/KM)
Perjuangan bangsa papua melalui ULMWP telah mencatat sebuah bangsa di MSG seperti bangsa–bangsa lain di belahan dunia selanjutnya ULMWP lobi ke PIF & telah berhasil melahirkan beberapa agenda kerja Kontinue yakni;
Pertama,“Pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan selesaikan secara damai, dan kedua Misi pencari fakta ke Papua dari PBB dan PIF. Hal tersebut, disampaikan saat Ibadah Syukuran di Kantor sekertariat KNPB dan PRDM, oleh Ketua Knpb, Steven Italay. selasa (22/09/2015).
Kata Steven,” masalah status Papua, ada beberapa Negara di kawasan Fasifik seperti Solomon Island dan Vanuatu telah mengambil komitmen untuk membawa masalah West Papua ke tahapan selanjutnya yaitu Majelis umum PBB, sebagai ucapan terimakasih, KNPB sebagai media nasional bangsa papua dan PRD sebagai lembaga politik reprentatif wilayah Timika, kami melakukan Ibadah dan doa bersama rakyat papua,” pungkasnya.
Steven Juga, “Perjuangan kemerdekaan West Papua dari penguasa kolonial Indonesia terus mendunia. Setelah West Papua melalui ULMWP diakui sebagai observer dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), kini isu West Papua meluas ke 16 negara Pasifik, dan kemarin berhasil dibahas dalam pertemuan pemimpin kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF), yang berlangsung dari tanggal 7-11 September 2015, “jelasnya.
Steven Lagi, memperjelaskan dalam sambutannya, Isu West Papua yang merupakan satu dari lima isu prioritas di PIF. ULMWP mengajukan tiga tuntutan, yakni mendesak agar West Papua melalui ULMWP menjadi observer di PIF, mendesak Misi Pencari Fakta dari PBB, dan mendesak PIF mendaftarkan West Papua di Komite Dekolonisasi PBB
Dari hasil pembahasan para Pemimpin PIF dalam pertemuan PIDF, maka dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan, para pemimpin secara diplomatis memutuskan isu West Papua dalam dua poin Komunike yang berbunyi:
Pertama, Pemimpin mengingat kembali keputusan dan keprihatinan pada pertemuan tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua, dimana mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.
Kedua, Pemimpin mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tetapi mencatat kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia, menyeruhkan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua. Pemimpin meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan dari Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi pada misi pencarian fakta untuk membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Baca : (Pernyataan Sikap Rakyat Bangsa Papua)
Lanjut Steven, Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG), Peter O’Neill selaku Ketua PIF, menyampaikan bahwa hasil keputusan tentang West Papua yang dilahirkan adalah langkah awal. “ini baru awal dari banyak tahapan yang akan dilakukan kedepan”, kata Peter O’neill seusai debat panjang yang dilakukan antar pemimpin pada pertemuan reatreat .
“Kita patut bersyukur, dan terimaksih bahwa ini merupakan sejarah dimana dalam tahun ini secara berturut-turut isu perjuangan bangsa Papua tidak hanya menjadi isu yang dibicarakan, tetapi juga menjadi keputusan di MSG maupun PIF.
Ini sesuatu yang luar biasa ditengah upaya penguasa kolonial Indonesia yang berupaya dengan segala kekuatan, terutama dengan “diplomasi suap”, menghalangi perjuangan kita di Internasional.”tutur Stven diakhiri sambutan rakyat Papua harus tetap semangat dan berdoa bekerja dan berjuang “ lawan secara damai bukan dengan kekerasaan”tegasnya. (Andy Oobay/KM)
Sumber: kabarmapegaa.com
fotoKegiatan Knpb dan Prd Wilayah Timika (knpbtimikanews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar