Logo KNPB
Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan memfasilitasi Rakyat Papua Barat melakukan demo damai mendukung pertemuan negara-negara Kepulauan Pasifik (PIF) yang akan membahas isu pelanggaran HAM di Papua Barat padapertemuan yang akan berlangsung di Papua Niugini September 2015 mendatang.
“KNPB akan memediasi rakyat di seluruh Tanah Air West Papua selenggarakan aksi demo damai,”ujar Juru Bicara KNPB pusat, Bazoka Logo, di museum Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Rabu (26/8/2015).
Isu pelanggaran HAM yang akan dibahas anggota forum negara-negara Kepulauan Pasifik itu, kata Logo, inkonsistensi Pemerintah Indonesia melaksanakan Perjanjian New York 1962 di West Papua dalam pelaksanaan PEPERa 1969 dan Kekerasan militer yang tidak pernah berhenti hingga kini.
Karena itu, kata Logo, seluruh komponen rakyat West Papua yang berada di West Papua, di Indonesia, negara mana saja, dan masyarakat Internasional yang peduli dengan kemanusiaan mesti bersama-sama memberikan dukungan pertemuan PIF.
Dukungan kecil dan partisipasi dalam aksi, kata Logo dapat dilakukan dengan berdiri mendengarkan saja, atau menulis dalam status facebook saja, sangatlah berarti. Dukungan kecil itu, akan menguatkan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mengambil keputusan yang benar atau menegakan kebenaran sejarah.
Kata Logo, KNPB akan menggelar aksi dukungan secara resmi di wilayah teritori West Papua mulai 1 September sampai dengan Puncak Pertemuan. Kata Logo, dukungan mereka terhadap PIF sangat tidak main-main, tidak ada kata mundur karena status West Papua (Papua Barat) saat ini di wilayah regional Pasifik jelas.
“Status observer di MSG itu suatu pengakuan atas perjuangan kami selama. Tanpa status itu saja kami berjuang. Sekarang ini sudah jelas. Indonesia itu penjajah yang harus dilawan,”tegasnya.
Di ruang dan waktu terpisah, 8 Agustus 2015,sekretaris umum KNPB, Ones Suhuniap mengatakan KPNB sudah berkomitmen mendukung tiga tindakan yang direkomendasikan sekretariat PIF sebagai agenda pertemuan para pemimpin negara-negara PIF.
Tiga tindakan yang direkomendasi itu, mengutus misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua.
Kata Suhuniap, dari tiga isu yang didorong, pihaknya lebih mendukung isu Papua masuk wilayah dekolonisasi. Status Papua sebagai observer di MSG dalam pertemuan MSG di Honiara bulan lalu itu saja sudah membuktikan Papua sebuah bangsa sendiri. Bangsa yang harus dipersiapkan menjadi bangsa sendiri. (Mawel Benny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar