KNPB-NEWS,TIMIKA--Badan Inteljen Negara Indonesia (BIN) edarkan selebaran informasi palsu tentang hasil Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesia Spearhead Group (MSG) di Honiara pada Tanggal 24-26 Juni 2015 bulan kemarin.
Isi suratnya menyatakan bawah Melanesia Indonesia (MELINDO) yang diterima sebagai anggota MSG, sedangkan Unitet Liberation Movement For West Papua (ULMWP) ditolak.
Isi suratnya menyatakan bawah Melanesia Indonesia (MELINDO) yang diterima sebagai anggota MSG, sedangkan Unitet Liberation Movement For West Papua (ULMWP) ditolak.
Pada hal yang benar adalah MELINDO diterima sebagai asosiasi sedangakan ULMWP diterma sebagai Pengamat/Observer.
Dalam surat edaran tersebut belum menjelaskan secara rinci penangung jawabnya, infromasi yang ditempel oleh kerja Inteljen mereka tempel di tempat-tempat umum seperti Pasar, terminal, pangkalan ojek kantor Desa, dan SP- SP, dan media masa.
Dibawah ini selebaran yang disebarkan oleh inteljen di seluruh kota Timika.
Ancaman Inteljen melalui selebaran informasi terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Timika, ini selebaran yang diedarkan dan ditempel tempat-tempat umum seluruh kota Timika.
Dalam surat edaran tersebut belum menjelaskan secara rinci penangung jawabnya, infromasi yang ditempel oleh kerja Inteljen mereka tempel di tempat-tempat umum seperti Pasar, terminal, pangkalan ojek kantor Desa, dan SP- SP, dan media masa.
Dibawah ini selebaran yang disebarkan oleh inteljen di seluruh kota Timika.
Ancaman Inteljen melalui selebaran informasi terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Timika, ini selebaran yang diedarkan dan ditempel tempat-tempat umum seluruh kota Timika.
Untuk menyikapi Seruan Palsu yang diedarkan oleh BIN, ini sikap wakil ketua PRD Wilayah Timika Sem Asso, menyatakan bawah ini sengaja diciptakan oleh Indonesia untuk meredam perjuangan Papua merdeka dan memancing situasi Papua secara umum kacau, pada hal Papua sudah diterima sebagai Observer/ Pengamat di MSG.
lanjut Sem, "ULMWP di terimai sebagai Observer (Pengamat) dengan tujuan agar politik perjuangan Papua menuju Penentuan Nasib sendiri. kemudian Malanesia Indonesia (MELINDO) ini juga sebagai Asosiasi hanya untuk kepetingan ekonomi antara Indonesia dengan Negara-Negara Malanesia, Jelasnya.
Lanjut, Indonesia Jangan Propokatif terhadap rakyat papua, jika Indonesia sebagai negara yang akui negara yang merdeka dianut Hukum dan Demokrasi sebagai anggota PBB, maka edarkan infromasi yang jelas dan akurat, jangan seperti anak-anak,"
Tambah Sem, untuk Rakyat Papua jangan terpengaruh dengan informasi-informasi palsu seperti ini, rakyat papua tetap pada garis komando yang ada, karena isu papua merdeka sudah jelas, kami rumpun melanesia papua barat sudah diakui oleh rumpun melanesia di forum MSG,
"Sekarang fokus kita menuju Pasifik Island Forum (PIF) untuk masuk ke Deklonisasi PBB, masalah Papua diselesaikan sejarah hukum jalur internasional".Jelasnya.
Indonesia segerah hentikan, pembohongan publik kerkait dengan Hasil MSG, dan Indonesia Stop Mengirim Pasukan Militer Indonesia di Papua Barat.
Selebaran Palsu yang kedua diedarkan oleh pihak Inteljen seberti dibawah ini,
Sejarah perjuangan Papua merdeka dengan sejarah Indonesia merdeka sudh jauh beda, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 merupakan catat hukum Internasional karena semua penduduk sipil di Papua tidak dilibatkan dan dilakukan dengan kekerasan di bawah moncong senjata. Kemudian jumlah pemilih saat itu hanya 1075 orang dari seluruh penduduk Papua yang ada pada waktu itu.
Hal ini disampaikan oleh Ketua I KNPB Wilayah Timika Yanto Awerkion, untuk menyikapi Foto dan selebaran Palsu yang diedarkan oleh TNI-POLRI melalui Inteljen di seluruh Papua khususnya Kota Timika.
Lanjut Yanto, untuk rakyat Papua jangan percaya dengan selebaran palsu seperti ini, kita berdoa dan berjuang secara damai bukan dengan kekerasan. (Admin/03)
lanjut Sem, "ULMWP di terimai sebagai Observer (Pengamat) dengan tujuan agar politik perjuangan Papua menuju Penentuan Nasib sendiri. kemudian Malanesia Indonesia (MELINDO) ini juga sebagai Asosiasi hanya untuk kepetingan ekonomi antara Indonesia dengan Negara-Negara Malanesia, Jelasnya.
Lanjut, Indonesia Jangan Propokatif terhadap rakyat papua, jika Indonesia sebagai negara yang akui negara yang merdeka dianut Hukum dan Demokrasi sebagai anggota PBB, maka edarkan infromasi yang jelas dan akurat, jangan seperti anak-anak,"
Tambah Sem, untuk Rakyat Papua jangan terpengaruh dengan informasi-informasi palsu seperti ini, rakyat papua tetap pada garis komando yang ada, karena isu papua merdeka sudah jelas, kami rumpun melanesia papua barat sudah diakui oleh rumpun melanesia di forum MSG,
"Sekarang fokus kita menuju Pasifik Island Forum (PIF) untuk masuk ke Deklonisasi PBB, masalah Papua diselesaikan sejarah hukum jalur internasional".Jelasnya.
Indonesia segerah hentikan, pembohongan publik kerkait dengan Hasil MSG, dan Indonesia Stop Mengirim Pasukan Militer Indonesia di Papua Barat.
Selebaran Palsu yang kedua diedarkan oleh pihak Inteljen seberti dibawah ini,
Sejarah perjuangan Papua merdeka dengan sejarah Indonesia merdeka sudh jauh beda, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 merupakan catat hukum Internasional karena semua penduduk sipil di Papua tidak dilibatkan dan dilakukan dengan kekerasan di bawah moncong senjata. Kemudian jumlah pemilih saat itu hanya 1075 orang dari seluruh penduduk Papua yang ada pada waktu itu.
Hal ini disampaikan oleh Ketua I KNPB Wilayah Timika Yanto Awerkion, untuk menyikapi Foto dan selebaran Palsu yang diedarkan oleh TNI-POLRI melalui Inteljen di seluruh Papua khususnya Kota Timika.
Lanjut Yanto, untuk rakyat Papua jangan percaya dengan selebaran palsu seperti ini, kita berdoa dan berjuang secara damai bukan dengan kekerasan. (Admin/03)
KNPB-PRB Timika
0 komentar:
Posting Komentar