Menlu Vanuatu : Atasi Masalah HAM, Lalu Pertimbangkan Kemerdekaan Politik

Aksi dukungan rakyat Vanuatu untuk Rakyat Papua Barat, Desember 2014 - Suplied

Jayapura, Jubi – Menteri luar negeri Vanuatu yang baru, Kalfau Moli mengatakan pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat di forum internasional.

Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri (PM) Joe Natuman memecat Sato Kilman dari posisi menteri luar negeri.

Kilman telah dituduh keliru menafsirkan dukungan Vanuatu untuk hak bangsa Papua Barat yang telah lama berjalan dalam urusannya dengan Indonesia.

Kiery Manasseh, juru bicara PM Natuman membenarkan tuduhan terhadap Sato Kilman itu.

“Kilman dipecat karena tuduhan menyalahgunakan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan posisinya itu ia menggunakan isu Papua Barat untuk kepentingan kampanye pribadinya. Beberapa anggota parlemen bahkan menduga Indonesia memberikan dukungan finansial pada Kilman untuk menjatuhkan Natuman,” ujar Manasseh kepada Jubi melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2015) pagi.
Saat ini desakkan untuk peduli pada aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) di negara-negara anggota MSG semakin kuat.
Menteri Luar negeri Moli mengatakan dukungan Vanuatu tetap kuat.

“Posisi Vanuatu sebagai negara berdaulat adalah kita ingin mengatasi masalah hak asasi manusia dan lalu pertimbangkan kemerdekaan politik. Namun yang sangat penting adalah forum yang jelas diletakkan pada tempatnya sebelum kita melihat masalah. Tetapi kami akan mendorong isu hak asasi manusia dalam forum nanti,” ungkap Moli.

Moli menegaskan hubungan Vanuatu yang baik dengan Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan perubahan positif di Papua. (Victor Mambor)

Sumber: Atasi Masalah HAM, Lalu Pertimbangkan Kemerdekaan Politik