Hari Pers Dunia 2015: HRW Desak Indonesia Akhiri Pembatasan Media Asing ke Papua

Human Rights Watch/Ist

New York, MAJALAH SELANGKAH  -- Human Rights Watch, (HRW) organisasi hak asasi manusia internasional independen berbasis di New York mendesak Pemerintah Indonesia harus menandai Hari Kebebasan Pers Dunia pada 3 Mei 2015 dengan segera mengakhiri pembatasan jurnalis asing masuk ke Papua yang telah berlangsung 50 tahun lebih ini.

Dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu (2/5/15), HRW  mengatakan, pemerintah Indonesia secara efektif blok media asing untuk melaporkan secara bebas dari Papua.

"Pemerintah jarang menyetujui aplikasi yang diajukan wartawan atau penundaan memprosesnya, menghambat upaya oleh wartawan dan kelompok swadaya masyarakat untuk melaporkan peristiwa pelanggaran di Papua. Walaupun mendapatkan izin, pengawal resmi selalu membayangi wartawan yang mendapatkan izin resmi, ketat mengontrol gerakan mereka dan akses ke orang yang mereka ingin wawancara," tulis HRW dalam keterangan itu. 

"International Press Freedom Day merupakan kesempatan emas bagi pemerintah Indonesia untuk akhirnya mengakhiri chokehold resminya, akses media asing ke Papua," kata Phelim Kine, wakil direktur Asia HRW. 

"Pembatasan luas pada pelaporan dari Papua mendorong pelanggaran pasukan keamanan dan melemahkan secara mendalam hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi di sana," katanya. 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, pihak berwenang Indonesia pada Agustus 2014 menahan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dua wartawan Perancis yang memproduksi film dokumenter, dan mengancam mereka dengan 'subversi' biaya karena diduga syuting anggota Organisasi Papua Merdeka(OPM)--(baca:# wartawan-prancis-ditangkap-di-papua).

Meskipun pemerintah mengizinkan media dalam negeri Indonesia melaporkan dari Papua, ada pertanyaan serius tentang keandalan dan objektivitas dari laporan mereka dalam menghadapi upaya pemerintah untuk mengontrol arus informasi dari Papua.

Ditulis di sana, dokumen resmi bocor pada tahun 2011 menunjukkan bahwa militer Indonesia mempekerjakan wartawan Indonesia sebagai informan. Militer juga telah membiayai dan melatih wartawan dan blogger, memperingatkan mereka tentang dugaan campur tangan asing di Papua, termasuk oleh pemerintah AS dan lainnya.

Lebih jauh diuraikan, pemerintah membenarkan pembatasan pada akses media sebagai pencegahan keamanan yang diperlukan akibat konflik yang sedang berlangsung dengan organiasi Papua Merdeka.

Ketegangan meningkat di Papua Februari 2013 menyusul dugaan serangan OPM terhadap pasukan militer Indonesia yang menewaskan delapan tentara - tindakan terburuk kekerasan terhadap militer di daerah ini di lebih dari 10 tahun. Pemerintah juga secara konsisten melakukan penangkapan pada demonstran yang mendukung secara damai kemerdekaan Papua.

Presiden Joko Widodo berjanji pada Juni 2014 bahwa ia akan menghilangkan hambatan bagi wartawan asing dan organisasi-organisasi internasional untuk mengunjungi Papua. Selama kunjungan kampanye di Papua, Widodo kepada wartawan mengatakan bahwa pemerintah "tidak ada untuk menyembunyikan" di Papua. Namun, dia belum menyebutkan isu kebebasan media di Papua sejak itu, dan kebijakan membatasi akses media.

"Presiden Widodo harus memenuhi janjinya untuk mengakhiri pembatasan akses media untuk Papua dan memungkinkan media asing dan domestik untuk beroperasi di sana tanpa gangguan," kata Kine.

"Tidak ada yang akan percaya pemerintah jika memiliki 'apa-apa untuk menyembunyikan' di Papua sampai media yang bebas dapat melaporkan dari sana." (Putri Papua/MS)

Sumber: Hari Pers Dunia 2015: HRW Desak Indonesia Akhiri ...