 |
| Victor Yeimo |
Pemilu Legislatif (Pileg)
Indonesia 2014 memang kacau balau. Anda yang kalah -secara wajar atau tidak
wajar- tidak perlu kecewa, stress, apalagi mengomel dan memberontak. Anda yang
menang akan terlahir sebagai politisi busuk, karena politik kolonial Indonesia
memang busuk. Ibarat air jernih dimasukan kedalam wadah yang kotor, begitulah
politisi Papua yang masuk dalam wadah politik kolonial yang kotor akan menjadi
kotor, sebersih apapun anda.
Kita
menyaksikan taktik penghancuran Gerakan Atjeh Merdeka (GAM) oleh politik
kolonialisme Indonesia. Kekuatan politik GAM yang mengambil jalur kompromi
melalui Parlemen dihancurkan Jakarta melalui politik pecah belah dalam Partai
Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Tentu ini bikinan BIN dan Kopassus
yang memanfaatkan politisi Aceh yang haus kekuasaan. Kesepakatan Helsikie tidak
dihormati Jakarta, Otsus Atjeh pun berjalan setengah hati.
Orang
Papua yang mengejar kekuasaan politik Indonesia dalam Pileg 2014 kemarin harus
mengambil makna bahwa sistem berdemokrasi yang kacau balau adalah bukti
kebobrokan penyelenggaraan sistem politik kolonial. Tidak akan pernah ada
sistem demokrasi yang baik dalam kekuasaan politik kolonialisme. Sebaliknya,
demokrasi yang bobrok tidak akan melahirkan politik dan politikus yang baik.
Dan sudah tentu, janji-janji perubahan dalam kolonial Indonesia hanya menjadi
ilusi semata.
Yang
memprihatinkan juga, praktek ini tidak hanya membodohi, memanipulasi dan
mengeksploitasi rakyat West Papua, tetapi membudayakan rakyat West Papua. Kalau
ini terus membudaya, sudah tentu konflik sesama keluarga, sesama suku dan
sesama bangsa- bangsa Papua- akan terbuka, persis seperti Afrika pada masa
penjajahan Eropa. Tujuan kolonialisme di West papua mulai tercapai, yakni
mempolarisasi dan mengkandangkan manusia Papua untuk ribut dan ‘baku bunuh’
dalam sistem politik kolonial Indonesia, sedang negeri yang kaya raya diduduki
dan diambil sepenuhnya oleh Indonesia.
Kondisi
ini tentu menjadi ancaman bagi gerakan pembebasan nasional West Papua, yang
tidak hanya memiliki tujuan membebaskan teritori West Papua dari kungkungan
kolonialisme Indonesia, tetapi juga dalam membentuk sistem politik yang
demokratis dan terpimpin bagi rakyat West Papua kedepan. Kami sangat menolak
proses pembentukan kelas kapitalis birokrat kolonial yang melahirkan
ketergantungan rakyat bermental materialistik. Ini suatu proses degradasi
martabat dan harga diri orang Papua diatas tanah Papua.
Sudah
terlalu jauh kita terbawa dalam sistem berpikir kolonial. Sudah saatnya kita
membuka realita Papua yang terselubung. Sudah waktunya kita menentukan langkah
kita, menentukan arah politik kita. Yah, kita sendiri, tanpa Indonesia, yakni
membangun struktur politik kita melalui Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di seluruh
wilayah West Papua. Sudah saatnya kita membangun lembaga politik sebagai tempat
membangun nilai diri, ideologi, sistem berdemokrasi, sistem berpolitik kita
sendiri. Kita pasti bisa!
Victor Yeimo, Ketua
Umum KNPB
0 komentar:
Posting Komentar