Logo KNPB dan Bendera Perlawanan KNPB
Press Release KNPB SIKAP POLITIK KNPB BOIKOT PESTA
DEMOKRASI NKRI 2014 di WILAYAH PAPUA BARAT & SOLUSI HAK PENENTUAN NASIB
SENDIRI BAGI PAPUA BARAT
Wilayah Papua Barat dalam NKRI belum sah secara
politik maupun secara hukum berdasarkan hukum Internasional, karena hasil
pepera 1969 penuh dengan manipulasi serta penuh dengan cacat Hukum dan moral.
Indonesia menduduki wilayah Papua Barat Ilegal
Pesta Demokrasi dan semua kebijakan politik
kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas illegal dan asing.
West Papua yang melingkupi Numbay sampai ke Merauke, dari Raja Ampat
sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah
sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsaannya belum final dibawah
hukum internasional.
Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme
Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua dalam setiap Pemilihan Umum
(Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat West Papua
dalam menentukan nasibnya sendiri. “Pesta Demokrasi” Indonesia di West Papua,
sangat jelas bertujuan untuk:
1.
Melahirkan agen-agen kolonialisme;
2.
Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia;
3.
dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.
Sistem Demokrasi kolonial telah menciptakan
tatanan hidup rakyat Papua yang tercerai-berai, tata kehidupan yang
diskriminatif. Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring
dalam perspektif demokrasi kolonial yang menghendaki dan praktis membuat rakyat
West Papua sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak
yang tunduk menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi – dan dijadikan
– boneka kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi
kebijakan Jakarta.
Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang
dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan
kebijakan lain, lalu saat ini mencobah “ditambal sulam” lagi dengan Otsus Plus
(Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan
ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak
berdayah, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang
tunduk pada perintah Jakarta.
Mental “nurut” dan mental “budak” tidak ada
dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs
Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di West Papua sebagai
wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan
tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.
Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan
neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Kepentingan neokolim akan
menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan
kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi
keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis
dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya penjajahan berlanjut,
penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.
Kolonialisme Indonesia tidak akan peduli pada hak
berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif,
rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera
1969 di West Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih
terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala resim kolonialisme
Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM
di Papua nanti.
Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu kolonialisme
Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Kolonial Indonesia diatas
tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam pemilu bukan merupakan kesadaran
kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni
Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut
meramaikan dalam ketidakpastian harapan.
Cita-cita bangsa Papua harus diuji dalam suatu
proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap bangsa West Papua lewat
referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua
dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan
ideologi pada kakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang
ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme
Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit
lokal Papua yang sedang bergemilang dalam Pemilu Indonesia harus berhenti
memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah
hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan
ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa
yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan
ideologi dan nasionalismenya sendiri.
Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya
jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. Indonesia harus paham dan dewasa
untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua.
Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Inggris membuktikan itu terhadap
referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti. Oleh sebab itu kami
Komite nasional Papua (KNPB) sebagai media Rakyat Menyampaikan bahwa:
1.
Pesta Demokrasi NKRI di papua Barat adalah Ilegal
oleh karena itu Indonesia Segera Berhenti semua kebijakan politik di West
Papua.
2.
Pemilu NKRI tidak boleh di West Papua Dan solusinya
Rakyat Papua Barat Melakukan Pesta Demokrasi Hak Penentuan Nasib Sendiri [Self
Determination] bagi West Papua Melalui Mekanisme Internasional [Referendum].
3.
Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati
antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya
apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.
4.
KNPB menghimbaukan kepada Rakyat Papua Sorong
sampai merauke tidak ikut pesta demokrasi NKRI baik legislatif maupun
pilpers.
5.
Menghimbau kepada Rakyat Papua Barat sorong sampai
merauke Bahwa segera mempersiapkan diri untuk hak penetuan Nasib Sendiri Self
Determination bagi bangsa Papua Barat
6.
KNPB menghimbau Kepada seluruh rakyat Papua Barat
Bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik.
7.
Pernyataan ini kami keluarkan Resmi oleh KNPB dan
Di pertanggung jawabkan oleh Parlemen Rakyat Daerah [PRD, PNWP, IPWP, ILWP
& FREE WEST PAPUA CAMPAIGN]
Demikian Pernyataan, Atas perhatian kami sampaikan
Berlimpah terima kasih.
BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [
BPP-KNPB]
Agus kosay
Ones Suhuniap
Ketua 1
Sekum
Di PublikasikanOleh
JUBIR NASIONAL KNPB
TTD
Bazoka Logo
Sumber: suarakolaitaga.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar