Lambang AMP |
Oleh:
Ekii Gobai #
Bogor, Suara Wiyaimana: Papua ingin merdeka karena sejarah telah mencatat bahwa Papua telah
mendeklarasikan pada tanggal 1 desember 1961 diholandia. Melihat dari
geogerafisnya Papua tidak ada berkaitan dengan Indonesia. Jawabannya karena
mereka tidak puas dengan PEPERA tahun 1969 dan sering terjadi ketidakadilan. Impian
yang telah dideklarasikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah mendirikan
“Republik Papua Barat”-gabungan Propinsi Papua dan Papua Barat. “Republik Papua
Barat” dideklarasikan setelah Belanda mundur-antara lain akibat tekanan dari
negara adidaya Amerika Serikat-dari Bumi Cenderawasih, pada 1963. Pada 1 Juli
1971, OPM kembali mencoba memproklamirkan Kemerdekaan Republik Papua Barat,
namun tak berhasil.
Kemudian, 14 Desember 1984, Republik Melanesia
Raya diproklamirkan, tapi pemimpinnya ditangkap aparat Indonesia. Papua bagian
barat merupakan wilayah bagian barat dari Pulau Papua yang terbagi dalam dua
provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah ini sering disebut West
Papua oleh media internasional.
Penyelesaian
status Papua Barat berlarut-larut, bahkan tidak selesai hingga 1961, sampai
terjadi pertikaian bersenjata pada Desember 1961 antara Indonesia-Belanda,
untuk memperebutkan wilayah tersebut. Melalui Perjanjian New York, akhirnya
disepakati untuk sementara Papua bagian Barat diserahkan kepada PBB melalui United
Nations Temporary Executive Authority(UNTEA), sebelum diberikan sepenuhnya
kepada Indonesia, 1 Mei 1963. Kedudukan
Papua Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referandum act of free
choice pada 1969, dimana rakyat Papua Barat memilih untuk tetap menjadi bagian
dari Indonesia. Adalah Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore yang diangkat
Pemerintah RI menjadi Gubernur Pertama Papua 1956-1961, yang kala itu
beribukota di Soasiu, Pulau Tidore. Dia dilantik pada 23 September 1956.
Setelah berada dibawah penguasaan Indonesia, Papua bagian barat dikenal dengan
nama Provinsi Irian Barat sejak 1969-1973. Nama Irian Barat, kemudian diganti
oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya, ketika meresmikan tambang tembaga
dan emas Freeport.Nama itu tetap digunakan secara resmi hingga 2002. Kemudian,
nama provinsi itu diganti lagi menjadi Papua, sesuai Undang-Undang Otonomi
Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Pada 2004, berbagai aksi protes mewarnai
provinsi ini.
Papua kemudian dibagi dua provinsi oleh pemerintah. Wilayah
bagian timur tetap memakai nama Papua.Sedangkan bagian Barat bernama Provinsi
Irian Jaya Barat (kini Papua Barat).Penduduk
asli Papua Barat merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan
Indonesia, maupun negara asia lain. Perjanjian penyatuan oleh Indonesia-Belanda
pada 1969 tak diakui oleh sebagian masyarakat Papua. Alasannya, dianggap
sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada penjajah lain. Pada 1965,
beberapa nasionalis Papua Barat membentuk OPM sebagai sarana perjuangan kemerdekannya. Kini perjuangan mereka itulah yang diteruskan dan diperjuangkan.
Bahkan,
ratusan orang kini sudah menetap di Belanda untuk memperjuangkan keinginan
mereka. Suatu modal yang juga dilakoni separatis Republik Maluku Selatan (RMS)
yang bermukim di Belanda-dulu pernah disantuni pemerintah Belanda-tapi
belakangan dihapus. Singkat cerita, setelah Papua Barat digabungkan dengan
Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:
Pertama, Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945.
Kedua, Belanda berjanji menyerahkan kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
Ketiga, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda.
Keempat, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.
Pertama, Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945.
Kedua, Belanda berjanji menyerahkan kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
Ketiga, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda.
Keempat, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.
Jadi,
kalau ada separatis OPM, itu hanya sebagian
kecil saja, bukan suara terbanyak masyarakat Papua. Dosen Universitas
Cenderawasih, Mesak Iek, yang ditemui di Jakarta, mengatakan, ketimpangan
ekonomi.Dana besar mengalir dari Pemerintah Pusat ke daerah Papua, tidak
mengucur ke masyarakat bawah. “Habis dinikmati elit di Papua,” tandas Mesak
kesal.
Konsep
ini, dapat disimpulkan bahwa, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua
Merdeka (TPNPB-OPM ) didirikan untuk memisahkan diri dari berbagai penjajahan
terutama Indonesia dan Amerika . TPNPB-OPM tak akan menerima tawaran dalam bentuk apapun dari
kolonial Indonesia, baik Otonomi Khusus, UP4B dan Otononomi Plus tetapi
menuntut pengakuan sebagai Negara West Papaua Barat, Ini adalah harapan kami untuk mencapai
penentuan Nasib sendiri; kata seorang TPNPB-OPM Papua.
Penulis adalah Anggota Aliansi
Mahasisiwa Papua (AMP) di Kota Bogor, Jawa Barat.
0 komentar:
Posting Komentar