Kegagalan Politik Bangsa Papua Sendiri dan Pilihan: Kembali ke Tanah Air atau Terus Mengulang Rekonsiliasi yang Salah

Kegagalan Politik Bangsa Papua Sendiri dan Pilihan: Kembali ke Tanah Air atau Terus Mengulang Rekonsiliasi yang Salah

Ada pertanyaan yang semakin sulit kita hindari yakni mengapa setelah puluhan tahun isu Papua dibawa ke forum Melanesia dan Pasifik, persoalan politik bangsa Papua belum menghasilkan perubahan mendasar?

Apakah Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) benar-benar masih memiliki energi politik yang sama terhadap agenda bangsa Papua seperti dahulu? Ataukah kita harus berani mengakui bahwa politik bangsa Papua sendiri telah gagal mengubah dukungan moral menjadi kekuatan politik yang terorganisir?

Ini bukan semata-mata kegagalan MSG atau PIF. Ini juga merupakan cermin kegagalan bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua terlalu lama meminta dunia bergerak, tetapi lupa membangun kekuatan politik di tanah sendiri.

Selama bertahun-tahun bangsa Papua berharap kepada negara-negara Melanesia dan Pasifik. Kita berharap Vanuatu berbicara, MSG bergerak, PIF mengangkat persoalan bangsa Papua dan dunia internasional membuka ruang. Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah ketika negara-negara sahabat bertanya, “Apa posisi politik bangsa Papua dan siapa yang memiliki mandat untuk berbicara atas nama bangsa Papua?” apakah kita mempunyai jawaban yang benar-benar kuat, terstruktur dan diterima secara luas?

Di sinilah persoalannya. Bangsa Papua memiliki banyak organisasi, banyak pemimpin, banyak kelompok perjuangan dan banyak pernyataan politik. Tetapi banyaknya organisasi tidak otomatis menghasilkan satu kekuatan politik. Bangsa Papua sering bertengkar mengenai siapa yang paling berhak berbicara, sementara persoalan utama bangsa belum selesai. Bangsa Papua berlomba menjadi representasi, tetapi belum berhasil membangun representasi nasional yang mempunyai legitimasi, struktur, disiplin politik, dan agenda bersama.

Rekonsiliasi tidak boleh menjadi jalan untuk melupakan tujuan. Rekonsiliasi adalah sesuatu yang penting. Tetapi rekonsiliasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Rekonsiliasi bukan sekadar berkumpul, berdoa, berjabat tangan, kemudian kembali kepada perpecahan yang sama. Rekonsiliasi yang tidak menghasilkan persatuan politik hanya akan menjadi seremoni. Rekonsiliasi yang tidak menyelesaikan persoalan representasi nasional hanya akan menunda konflik internal. Dan rekonsiliasi yang tidak melahirkan strategi politik baru hanya akan membuat bangsa Papua mengulang lingkaran sejarah yang sama. Karena itu, bangsa Papua harus berani mengatakan bahwa mungkin yang salah bukan gagasan rekonsiliasinya, tetapi cara kita memahami dan menjalankan rekonsiliasi itu sendiri.

Kembalikan perjuangan ke tanah air. Sudah waktunya bangsa Papua melakukan evaluasi besar bukan berarti menghentikan diplomasi internasional. Justru diplomasi harus diperkuat. Tetapi diplomasi internasional tanpa konsolidasi nasional akan selalu rapuh. Dunia tidak dapat menyatukan bangsa Papua apabila bangsa Papua sendiri tidak mampu menyatukan kekuatan politiknya.

MSG dan PIF bukan pengganti bangsa Papua. Vanuatu bukan pengganti bangsa Papua. Negara-negara Pasifik bukan pengganti bangsa Papua. Mereka dapat menjadi sahabat, pendukung, mediator, atau mitra diplomatik. Tetapi subjek utama persoalan Papua tetap bangsa Papua sendiri. Maka perjuangan harus kembali ke tanah air dalam arti yang paling penting yakni kembali membangun kekuatan politik, persatuan, kelembagaan, pendidikan politik, konsolidasi rakyat dan agenda nasional dari dalam Papua.

Jangan salahkan Melanesia atas kegagalan bangsa Papua. Bangsa Papua harus berhenti mengukur persaudaraan Melanesia hanya dari seberapa sering negara lain mengucapkan kata “Papua”. Persaudaraan politik tidak dapat menggantikan pekerjaan rumah bangsa Papua sendiri. Kalau bangsa Papua masih terpecah, saling mencurigai, saling meniadakan legitimasi dan tidak mempunyai mekanisme bersama untuk mengambil keputusan nasional, maka dukungan internasional akan selalu menghadapi keterbatasan.

Kegagalan terbesar bukan ketika dunia berhenti berbicara tentang Papua. Kegagalan terbesar adalah ketika bangsa Papua sendiri berhenti membangun kekuatan politiknya. Maka pilihan bangsa Papua sekarang jelas ada dua jalan.

Pertama, bangsa Papua terus berjalan dengan pola lama dengan mengulang konferensi, mengulang pernyataan, mengulang diplomasi, mengulang konflik internal, lalu berharap hasil yang berbeda atau, Kedua, bangsa Papua melakukan evaluasi nasional secara jujur menyatukan kekuatan politik bangsa Papua, memperbaiki kelembagaan, membangun mekanisme representasi yang kredibel, menyusun strategi diplomasi yang terukur, dan menjadikan perjuangan politik sebagai perjuangan rakyat yang beradab, damai, disiplin, dan bermartabat. Artinya bangsa Papua tidak boleh terus meminta dunia menyelesaikan sesuatu yang bangsa Papua sendiri belum mampu selesaikan di antara bangsa Papua itu sendiri.

Bangsa Papua harus berani bercermin. Jika setelah puluhan tahun bangsa Papua masih menunggu negara lain membuka jalan, mungkin masalahnya bukan hanya pada pintu yang belum terbuka. Mungkin bangsa Papua sendiri belum sepakat tentang pintu mana yang hendak bangsa Papua buka. Karena itu, momentum rekonsiliasi harus diubah menjadi momentum konsolidasi nasional. Bukan rekonsiliasi untuk melupakan cita-cita. Bukan rekonsiliasi untuk menyerahkan masa depan kepada pihak lain. Bukan pula rekonsiliasi untuk memperpanjang perpecahan dengan wajah baru. Tetapi rekonsiliasi harus untuk mengatakan bahwa cukup dengan perpecahan. Cukup dengan saling meniadakan. Cukup menjadikan dukungan luar sebagai pengganti kekuatan politik bangsa Papua sendiri. Kini bangsa Papua harus berdiri, berpikir, bersatu, dan menentukan strategi politiknya sendiri.

MSG dan PIF boleh berubah. Politik dunia boleh berubah. Pemerintah negara-negara sahabat boleh berganti. Tetapi bangsa Papua harus mempunyai satu hal yang tidak boleh berubah yaitu kesadaran untuk membangun masa depannya sendiri melalui persatuan, politik yang matang, hukum, diplomasi, dan perjuangan damai yang bermartabat. Pertanyaannya bukan lagi “Siapa yang akan menyelamatkan bangsa Papua?” tetapi pertanyaannya adalah “Kapan bangsa Papua sendiri mulai mengambil tanggung jawab penuh atas masa depannya?”

#RefleksiDaruratNegeri #RekonsiliasiDiatasLandasanBangsa #PemulihanBangsaPapua #BerdiriDiatasMezbahBangsa.

By: Romario Yatipai (Pejuang Bangsa West Papua)