KNPB Sentani: Protes Pelaksanaan Roma Agreement, Kesepakatan Para Pencuri Dan Perampok Dengan Pendidikan politik & Diskusi Terbuka!
Sentani, Jayapura-West papua.
30 September 2023.
Roma Agreement Pengihanatan dan Praktek Rasisme terhadap orang Papua dan nasib masa depan dikorbankan.
Memperingati 61 tahun kesepakatan Roma Agreement 30 September 1962 dilakukan oleh Amerika Serikat Indonesia dan Belanda adalah Praktek Rasialisme dan Pengihanatan terhadap hak penentuan nasib disepakati dalam persetujuan New York 15 Agustus 1962.
Hal ini disampaikan oleh jubir KNPB wilayah Sentani usai pendidikan politik sehari diselenggarakan oleh KNPB wilayah Sentani.
Pendidikan politik dilakukan hari ini tanggal 30 September 2023 terbuat dalam rangka peringati perjanjian roma Agreement dilakukan tanpa melibatkan orang Papua.
Pendidikan sehari dimulai pada pukul 09.00-15.00 WP dilakukan di pos 7 Sentani di koordinir langsung komisariat diplomasi KNPB Wilayah Sentani dibekap oleh pengurus link I KNPB Sentani.
Turut Hadir dalam pendidikan politik sekaligus peringati perjanjian Roma Agreement Wekapor Wakerkwa Sekretaris Umum. Jubir Nasional KNPB pusat Ones Suhuniap juga turut hadir sekaligus memberikan materi pendidikan politik.
Perjanjian roma di Italia tersebut juga memiliki dasar hukum yang dasar hukum maka kesepakatan sepihak tersebut ilegal.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia bersama menteri luar negeri Amerika Serikat dan Belanda tersebut merupakan strategi Indonesia dan Amerika untuk menggagalkan proses dekolonisasi dan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Perjanjian roma Agreement itu merupakan pertemuan untuk mengatur skenario bagaimana Referendum 1969 dimenangkan Indonesia atas dukungan Amerika Serikat. Kesepakatan Roma mengatur siasat untuk mempercepat pelaksanaan Peperangan 1969 dan merubah ketentuan persetujuan New York pasal 18 tentang hak penentuan nasib sendiri satu orang satu suara (One Man One Vote). Setiap orang dewasa Pribumi diberikan hak untuk menentukan nasib masa depan diubah dengan demokrasi ala Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat, di luar mekanisme yang disepakati melalui New York.
Pertemuan Roma dilakukan hanya untuk kepentingan ekonomi, kepentingan kolonialisme Indonesia. Persekongkolan para pencuri dan perampok dengan ambisi kekuasaan kolonialisme dan kepentingan Imperialisme Amerika Serikat. Amerika Serikat berambisi kongkalikong dengan Indonesia tujuan ingin menguasai sumber daya alam dan menghalau Uni Soviet. Hal ini bisa dilihat dari beberapa gejolak politik di Indonesia pada tahun 1965 Presiden Soekarno digulingkan oleh permainan Amerika Serikat. Presiden RI Soekarno digulingkan oleh Amerika untuk menghalau Uni Soviet dan kepentingan ekonomi kapitalis dengan pemerintah Boneka yaitu Presiden Soenarto. Setelah Soekarno dilengserkan Amerika Serikat dengan Indonesia mendatangi kontrak Karya PT Freeport pada 7 April 1967. Pada hal orang Papua belum menentukan nasib masa depan melalui pepera 1969.
Selain itu kesepakatan melalui Roma Agreement juga mengatur rencana agar mendesak Belanda dan UNTEA secepatnya serahkan administrasi West Papua kepada Indonesia mengakhiri kekuasaannya di papua.
Maka perjanjian Roma Ilegal harus ditinjau kembali keabsahan hukum pelaksanaan Roma Agreement tersebut.
Dengan Demikian Hak Penentuan Nasib Sendiri yang disepakati melalui persetujuan New York 15 Agustus 1962 masih berlaku sampai saat ini. Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah sementara ditugaskan di West Papua untuk menggantikan pemerintahan Sementara PBB ( UNTEA) berdasarkan perjanjian New York pasal tidak melaksanakan mandatnya dengan baik.
Dalam proses persiapan sampai dengan pelaksanaan referendum di Papua telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional menjadi yurisdiksi hukum yang terikat.
Maka Indonesia sebagai negara hari ini berkuasa sebagai kolonial memiliki tanggung untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua.
Karena Indonesia bukan pemerintahan resmi di Papua namun pemerintahan sementara berdasarkan amanat perjanjian New York.
Sehingga dalam kesempatan ini kami mendesak pemerintah Indonesia segera buka ruang demokrasi bagi bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum yang demokratis.
Sentani 30 September 2023
Badan Pengurus Wilayah Komite nasional Papua Barat BPW-KNPB Sentani.
Zadrak Lagowan.
(Jubir KNPB wilayah Sentani)
Berikut Photo:
0 komentar:
Posting Komentar