Warga Papua harus desak Jakarta agar ambil sikap masalah HAM Papua

Aksi masyarakat Papua menolak tim penyelesaian kasus HAM papua bentukan Menkopolhukam - Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan para stake holder di Papua, baik Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda, Pangdam, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) harusnya duduk bersama dengan masyarakat menanyakan apa yang diinginkan masyarakat untuk menyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Setelah itu, para stake holder mendesak Jakarta agar mengambil sikap terhadap penyelesain dugaan pelanggaran HAM di Papua. Bukan masalah politik.

Ia mengatakan, sejak dulu hingga kini tak satupun palanggaran HAM di Papua yang tersentuh. Butuh kerjasama antar semua stake holder. Bukan hanya mencari sensasi, jabatan atau menjadikan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM sebagai proyek.

"Semua pihak harus mendesak negara agar punya sikap dan kepastian terhadap Papua dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Kita tak bicara status politik Papua. Kalau setiap intansi, lembaga jalan sendiri-sendiri tak akan ada penyelesaian. Juga perlu tim independen. Entah dalam negari sendiri maupun dari luar negeri," kata Kadepa kepada Jubi di kantor DPR Papua, Selasa (8/11/2016).

Ia mengapresiasi adanya upaya penyelesaian kasus HAM Papua oleh Menko Polhukam dengan memberi mandat kepada Kapolda dan Pangdam Cenderawasih menfasilitasi penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua. Namun kata dia, butuh tim independen. Kalau institusi TNI/Polri yang dipercayakan, yang ada saling tuding. Apalagi selama ini oknum dari dua intitusi negara ini diduga melakukan pelanggaran HAM di Papua.

"Tak mungkin secara gentel mengakui institusinya terlibat upayanya saya apresiasi, namun untuk memenuhi rasa keadilan para korban butuh tim independen. Ini bukan masalah politik. Ini masalah kemanusiaan. Ini tanggungjawab semua orang. Saya pikir Kapolda, Pangdam, Gubernur Papua dan perangkatnya, DPR Papua serta MRP Perlu melihat ini bersama," ucapnya.

Katanya, jika memang selama ini ada kelalaian dari pemerintah, polisi, TNI, DPR Papua dan MRP harus diubah. Upaya menuntaskan HAM jangan hanya dijadikan sensi, mencari jabatan dan lainnya. Jangan hanya membentuk tim namun tak ada hasilnya. Hanya untuk menghidari sorotan dari masyarakat dan dunia internasional.

"Harus ada sikap mendesak Jakarta agar mengambil sikap mengenai penyelesaian HAM Papua. Kita tak bicara diluar konteks HAM," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize menyatakan, menuntaskan berbagai dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua butuh niat dan keseriusan, bukan dijadikan proyek. Harus ada niat dari semua pihak. Baik pemerintah, pihak keamanan, legislatif, hingga para pekerja dan mereka yang peduli akan HAM.

"Harus duduk bersama membicarakan ini seperti apa langkah yang akan diambil. Jangan masing-masing institusi, lembaga unjuk kekuatan membentuk tim. Jangan dari Jakarta datang seolah-olah lebih paham dan tahu. Jangan dijadikan proyek seakan peduli, bekerja dan lainnya," kata Kaize.

Menurutnya, pergantian pejabat negara di kementerian yang menangani masalah HAM juga tak bisa dijadikan alasan tentundanya penuntasan HAM.

"Ini masalah niat. Apakah kita punya niat atau tidak. Niat kita dulu. Pergantian jangan identik dengan melupakan persoalan masa lalu. Itu tak boleh. Masalah tak akan selesai sampai kapan pun kalau seperti itu," imbuhnya. (*)

Sumber:www.tabloidjubi.com/artikel-1551-warga-papua-harus-desak-jakarta-agar-ambil-sikap-masalah-ham-papua.html