Tokoh gereja pesimis negara akan tuntaskan kasus HAM Papua

Ilustrasi demo kasus HAM Papua - Dok. Jubi

Jayapura, Jubi - Salah satu tokoh gereja di Papua, pendeta Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua pesimis negara akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua.

Pendeta Socratez mengatakan, pihaknya tak percaya dan skeptis negara akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat. Salah satu alasannya, pelaku kejahatan adalah negara sendiri melalui aparat keamanan TNI/Polri.

"Oknum-oknum dari institusi yang membunuh umat Tuhan. Mereka harus diperiksa dan diadili. 

Bagaimana pelaku kejahatan mau periksa dan adili. Pemerintah dan aparat keamanan harus berhenti berbohong dan bersandiwara kepada rakyat Papua dan komunitas internasional," kata Pendeta Socratez Sofian Yoman via pesan singkatnya kepada Jubi, Rabu (9/11/2016).

Menurutnya, kini bukan eranya bersandiwara dan berpura-pura. Tak ada ruang lagi. Dunia kini ibarat sebuah desa kecil. HAM adalah kejahatan kemunusiaan yang tak bisa didiamkan oleh masyarakat internasional.

"Agenda pemerintah jelas, hanya berpura-pura untuk menghindari tekananan internasional yang semakin meningkat tentang kejahatan negara selama lima dekade lebih di Papua," ucapnya.

Katanya, ia ditanya beberapa kedutaan negara lain mengenai tim penyelesaian pelanggaran HAM. Pendeta Yoman menyatakan, silahkan percaya tim itu, tapi ia tidak percaya karena rakyat dan bangsa Papua sudah belajar dari sifat, kelakuan, watak melalui pengalaman sehari-sehari dan sejarah pemerintahan Indonesia.

"Itu adalah program diatas kertas. Tapi di lapangan jauh berbeda. Misalnya saja Presiden RI, Jokowi pada Natal 2014 di Jayapura, dalam waktu singkat akan mengusut kasus penembakan empat siswa dan melukai puluhan rakyat di Paniai, 8 Desember 2014. Tapi hingga kini belum jelas," katanya.

Ia meminta rakyat Papua terus memberikan dukungan doa agar ULMWP dan tujuh negara Pasifik diantaranya Kepulauan Solomon tetap memperjuangkan pelanggaram HAM berat yang terjadi di Papua.

"Harus diselesaikan oleh masyakarat internasional. Supaya ada keadilan dan  kedamaian di Papua dan di Indonesia," imbuhnya.

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw menyatakan, ia dan Pangdam XVII/Cenderawasih ditugaskan Menkopolhukam menfasilitasi penyelesaian sejumlah dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Katanya, ada 11 dugaan kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan dan pengumpulan data.

"Ketika semua mengatakan di Papua terjadi pelanggaran HAM, namun saat diminta data terkait pelanggarannya, sama sekali tak ada data yang mendukung. Makanya saya dan Pangdam ditugaskan Menkopolhukam menfasiltasi tim yang sudah dibentuk menindaklajuti dugaan pelanggaran HAM dengan sosialisasi dan pengumpulan data," kata Kapolda Waterpauw awal pekan ini. (*)

 

Sumber:www.tabloidjubi.com/artikel-1575-tokoh-gereja-pesimis-negara-akan-tuntaskan-kasus-ham-papua.html