 |
| Pertemuan PIF |
Jayapura, Jubi – Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah dibuka pada tanggal 4 September, ditandai dengan Workshop PINA/PIFS Regional Media yang dibuka oleh Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kepulauan Pasifik.
Kepada wartawan yang menghadiri workshop, Meg Taylor kembali menegaskan lima isu yang ada dalam agenda PIF. Kelima isu tersebut adalah perikanan di Pasifik, perubahan iklim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua Barat, kanker serviks dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.
Kepada wartawan yang menghadiri workshop, Meg Taylor kembali menegaskan lima isu yang ada dalam agenda PIF. Kelima isu tersebut adalah perikanan di Pasifik, perubahan iklim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua Barat, kanker serviks dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.
Mengenai tiga rekomendasi yang sebelumnya didorong oleh Sekretariat PIF untuk dibicarakan oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, Meg Taylor tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Sekjen PIF perempuan pertama ini menyebutkan tiga tindakan yang mungkin direkomendasikan kepada para pemimpin Pasifik adalah misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun Meg Taylor menegaskan dugaan isu hak asasi manusia di Papua Barat telah dimasukkan dalam agenda pembahasan para pemimpin di Pasifik untuk dipertimbangkan.
“Tiga pengajuan, yang mewakili lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di seluruh Pasifik telah diajukan dalam agenda para pemimpin. Dalam hal nomenklatur, pengajuan dari masyarakat sipil di Pasifik ini menunjukkan bahwa Papua Barat adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan dugaan pelanggaran HAM. Tak perlu dikatakan, Papua Barat menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam agenda,” ujar Meg Taylor.
Ia menambahkan, dalam diskusinya dengan para pemimpin Pasifik untuk mempersiapkan PIF, dua isu yang tampaknya akan ditolak oleh para pemimpin adalah isu Papua Barat dan kanker serviks.
“Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya ingin masyarakat sipil di Pasifik berpikir dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik agar saya dapat menginformasikan kepada para pemimpin. Sebab saya akan bertemu dengan enam belas pemimpin Pasifik minggu depan dan saya sudah diberi banyak pandangan. Mereka akan mempertimbangkan lima isu ini. Mungkin mereka tidak memilih semua isu untuk dibicarakan. Tapi masalah Papua Barat akan menjadi tantangan bagi beberapa pemerintah Pasifik. Dan kanker serviks, banyak orang tidak memahami betapa pentingnya masalah ini dibicarakan demi perempuan dan anak perempuan. Penyakit ini membunuh banyak perempuan di Pasifik,” jelas Meg Taylor.
Ia juga mengakui kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB, seperti halnya Tahiti. Ia membenarkan menjelang PIF, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby. Ia juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan sejak tanggal 1-3 September ini. Dua isu utama yang didorong oleh kelompok masyarakat sipil Pasifik ini adalah Perubahan Iklim dan Papua Barat.
Emele Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan kelompok masyarakat sipil Pasifik selain menginginkan perjanjian internasional yang mengikat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca juga meminta pada para pemimpin Pasifik untuk memperhatikan masalah Papua Barat. “Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,” kata Emele.
“Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya ingin masyarakat sipil di Pasifik berpikir dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik agar saya dapat menginformasikan kepada para pemimpin. Sebab saya akan bertemu dengan enam belas pemimpin Pasifik minggu depan dan saya sudah diberi banyak pandangan. Mereka akan mempertimbangkan lima isu ini. Mungkin mereka tidak memilih semua isu untuk dibicarakan. Tapi masalah Papua Barat akan menjadi tantangan bagi beberapa pemerintah Pasifik. Dan kanker serviks, banyak orang tidak memahami betapa pentingnya masalah ini dibicarakan demi perempuan dan anak perempuan. Penyakit ini membunuh banyak perempuan di Pasifik,” jelas Meg Taylor.
Ia juga mengakui kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB, seperti halnya Tahiti. Ia membenarkan menjelang PIF, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby. Ia juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan sejak tanggal 1-3 September ini. Dua isu utama yang didorong oleh kelompok masyarakat sipil Pasifik ini adalah Perubahan Iklim dan Papua Barat.
Emele Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan kelompok masyarakat sipil Pasifik selain menginginkan perjanjian internasional yang mengikat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca juga meminta pada para pemimpin Pasifik untuk memperhatikan masalah Papua Barat. “Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,” kata Emele.
Emele menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB.
Terpisah, Octovianus Mote, Sekjen United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yakin perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat akan berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan masyarakat sipil yang terus bergulir dan meningkat. Papua sudah menjadi isu di Pasifik Selatan, bukan hanya di Melanesia.
“Papua sudah menjadi perhatian seluruh negara Pasifik Selatan karena masalah Papua merupakan masalah rakyat Pasifik Selatan. Bukan saja Melanesia tetapi Polinesia dan Micronesia,” kata Mote.
Ia menambahkan, sekalipun ada pemerintah negara tertentu yang mencoba menghalangi pimpinan ULMWP demi hubungan baik dengan Indonesia, tidak akan mampu menghadang “people’s power” yang sedang bergulir di Pasifik Selatan.
Mengenai isu dekolonisasi Papua Barat, mantan wartawan Kompas ini mengatakan Pemerintah Kepulauan Solomon berada paling depan. “Dekolonisasi Papua Barat satu paket perjuangan pembebasan Papua Barat dibawah kepemimpinan negara Solomon Island yg saat ini merupakan ketua MSG,” terang Mote. (Victor Mambor)
Sumber: tabloidjubi.com
0 komentar:
Posting Komentar