AKSI DAMAI BANGSA PAPUA 1
MEI 2015 TOLAK ANEKSASI PAPUA KE NKRI
Parlemen Nasional West
Papua, West Papua National Coalition for West Papua dan Negara Federal Republik
Papua Barat menolak Aneksasi Papua ke NKRI dan menunjuk Komite Nasional Papua
Barat sebagai media nasional bangsa Papua di dalam negeri sebagai Koordinator
Demo Damai di seluruh wilayah west Papua.
Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) menyerukan kepada rakyat Papua Barat agar pada 1 Mei 2015
melakukan aksi demo damai untuk turun ke jalan dan menggelar aksi diseluruh
tanah Papua sebagai bentuk protes aneksasi 1 Mei 1963. Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) menggelar aksi demo damai dalam rangka menolak aneksasi Papua ke
dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada Jumat 1 Mei 2015.
Dengan demikian pada hari
jumat 1 Mei 2015, rakyat west Papua yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Pusat dan Komite Nasional Papua Barat Wilayah Manukwar, Sorong,
Merauke, Timika, Kaimana, Fak-Fak dan Yahukimo serta wilayah lainnya melakukan
aksi demo damai Menentang dan Menolak Aneksasi West Papua ke dalam Wilayah NKRI
pada 1 Mei 1963 dan menyatakan sikap bahwa:
SIKAP
RAKYAT WEST PAPUA 1 MEI 2015
Rakyat Papua Barat
memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan
Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada
awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki
garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan
Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir
berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar
penjajahan asing.
Wilayah Papua Barat pernah
mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah
memiliki bendera nasional Bintang fajar memiliki lagu Kebangsaan Hai Tanahku
Papua sebagai lagu kebangsaan dan nama negara Papua Barat. Simbol-simbol
kenegaraan disiapkan oleh Komite Nasional Papua (KNP) sekarang yang kita kenal
hari ini dengan nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB), simbol negara ini
ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada
tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama
dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah
diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.
Dari 1 Oktober 1962 hingga
1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua
Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute
region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik
internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan
sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan
sejarah.
Masa depan Bangsa Papua
dikorbankan dengan tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek
masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act
of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak
penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam
hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. Rakyat Papua Barat tidak diberi
kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice
disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera.
Di sini terjadi manipulasi
pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya
Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk
memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan
pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM
melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua
Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar
kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.
Sejak pencaplokan pada 1
Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan
Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi,
Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa
jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan
memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari
hal ini. Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang
terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap
menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas
tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Penyandaran diri setiap kali pada
identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman
praktek-praktek kolonialisme Indonesia.
Dalam memperingati hari
aneksasi West Papua ke dalam penjajahan Indonesia ke-55, tanggal 1 Mei 2014,
rakyat West Papua mendesak Indonesia dan dunia internasional agar menghentikan
penjajahan Indonesia dan segera memediasi rakyat West Papua untuk menentukan
nasibnya sendiri melalui referendum yang damai, demokratis dan final.
Dalam upaya mencapai hak
penentuan nasib sendiri, rakyat West Papua memberi kewenangan penuh kepada
badan unifikasi yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk
mewakili menjadi anggota penuh dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Oleh
sebab itu, kami menganggap upaya dari kelompok lain yang berupaya menjadi anggota
MSG adalah illegal dan tidak mewakili rakyat West Papua.
Segala bentuk dan siasat
kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan
bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari
praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Karena
itu, kami mendesak Pemimpin-pemimpin Negara-negara Melanesia untuk tidak
terjebak dalam rayuan Negara Indonesia yang sedang menindas bangsa Melanesia di
West Papua.
Rakyat West Papua menolak
setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan
rekayasa. Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di
West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat
West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West
Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko
Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori
West Papua.
Rakyat West Papua juga
mendesak aparat kolonial Indonesia untuk menghentikan upaya kriminalisasi
gerakan damai rakyat West Papua. Rakyat West Papua meminta ruang demokratis
yang damai dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan cara-cara
militeristik dalam penyelesaian konflik politik teritori West Papua. Hentikan
penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap rakyat dan aktivis damai, dan
segera bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan rakyat sipil West Papua.
Berdasarkan sejarah masa
lalu diatas kami Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Mendesak :
1. Bangsa Papua Barat
bukan bagian dari Bangsa Indonesia Melayu tetapi kami bangsa Papua Barat adalah
bagian dari ras Melanesia, maka kami rakyat Papua menolak dengan tegas aneksasi
bagsa Papua 1 Mei 1963-2015.
2. Mendesak kepda PBB Segera kembalikan Administrasi West Papua yang diserakan oleh UNTEA kepada Pemerintah Indonesia secara sepihak demi kepentigan dan konggalinggong antara Amerika Serika, Belada, Indonesia dan PBB tanpa mempertimbangkan masa depan bangsa Papua Barat.
3. PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari Act of Free Choice, atau Pepera 1969 yang penuh sacat Hukum dan moral.
4. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Self Detemination Referendum sebagai solusi untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.
5. Mendukung penuh ULMWP dan aplikasi west Papua yang diayukan oleh ULMWP guna west Papua menjadi bagian dari anggota MSG.
6. Kami Komote Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbau kepada Seluruh Rakyat Papua Barat, dan Seluruh organisasi perjuagan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu Isu tunggal Yaitu, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self Determenation ) sesuai Hasil Keputusan KTT MSG di Noumena Kanaky.
2. Mendesak kepda PBB Segera kembalikan Administrasi West Papua yang diserakan oleh UNTEA kepada Pemerintah Indonesia secara sepihak demi kepentigan dan konggalinggong antara Amerika Serika, Belada, Indonesia dan PBB tanpa mempertimbangkan masa depan bangsa Papua Barat.
3. PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari Act of Free Choice, atau Pepera 1969 yang penuh sacat Hukum dan moral.
4. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Self Detemination Referendum sebagai solusi untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.
5. Mendukung penuh ULMWP dan aplikasi west Papua yang diayukan oleh ULMWP guna west Papua menjadi bagian dari anggota MSG.
6. Kami Komote Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbau kepada Seluruh Rakyat Papua Barat, dan Seluruh organisasi perjuagan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu Isu tunggal Yaitu, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self Determenation ) sesuai Hasil Keputusan KTT MSG di Noumena Kanaky.
Demikian setekmen Politik
Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima Kasih
Badan
Pengurus Pusat
Komite
Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)
Victor
F. Yeimo Ones Suhuniap
Ketua Umum Sekertaris Umum
Tembusan :
1. PNWP
2. ULMWP
3. Sekretariat IPWP
4. Sekretariat ILWP
5. Sekretariat MSG
6. Kantor OPM di London
Inggris
7. Kantor OPM di Belanda
8. Sekretariat FWC
9. Arsip
Dalam aksi damai menolak
aneksasi Papua ke NKRI pada 1 Mei 2015 di seluruh wilayah west papua ada banyak
rakyat Papua yang disiksa, dipukul, ditangkap dan dibubarkan aksi damainya
dengan kekuatan militer Indonesia yang terdiri dari TNI, Polri, Brimob,
Kopasuss dan BIN.
Berikut
adalah kronologis selengkapnya:
WILAYAH
JAYAPURA
Aksi Demo menolak hari
Aneksasi Bangsa Papua Barat ke Dalam NKRI di Jayapura diblokade dan membubarkan
Paksa dari polres kota Jayapuar yang dipimpin oleh Wakapolres Jayapura Kota
KIKI KURNIA. Polisi juga menagkap 30 aktivis KNPB dan simpatisan rakyat Papua
di perumnas 3 waena, mereka yang ditangkap sementara diarahkan ke Polres Kota
Jayapura. Pembubaran paksa dan penagkapan ini dilakukan pada pukul 10 .00 WPB
di gapura Uncen Perumnas III waena. Berikut nama mereka yang sudah ditangkap
dan sedang ditahan di Mapolda Papua, Jayapura, west Papua.
1) BAZOKA LOGO JUBIR NASIONAL KNPB PUSAT, 2) OGRAM WANIMBO KTUA
DIPLOMASI KNPB PUSAT, 3) NOPEN ASSO ANGGOTA KNPB PUSAT, 4) NITA WENDA ANGGOTA
KNPB PUSAT, 5) IBU PAULINA PAKAGE ANGGOTA, 6) LASCAR MATIUS SAMA ANGGOTA KNPB, 7)
MANDENAS SOL ANGGOTA KNPB PUSAT , 8) SAM LOKON, 9) HOSEA YEIMO ANGGOTA
KNPB, 10) MUSA BOMA , 11) ISAK TOGOTLY ANGGOTA KNPB ANAK SEKOLAH SMA, 12)
YONER UAGA ANGGOTA KNPB TIMIKA, 13) OTNIEL BALIGGA ANGGOTA KNPB, 14) TEREN
SORABUT KETUA BEM UNCEN BIDANG HUKUM DAN HAM, 15) NATALIS EDOWAY , 16)
YANCE UAGA ANGGOTA KNPB, 17) KOSMOS IYAI, 18) TEPANIUS TABUNI, 19) NATALIS GOO,
20) ALLO YEIMO ANGGOTA KNPB, 21) LEMBER GWIJANGGE, 22) UKUM HIMON, 23) OTO
MABEL ANGGOTA KNPB, 24) YUSUP GIBAN, 25) JONI SOLL, 26) SONY DOGOPIA, 27) ANTON
GOBAY, 28) SOA MABEL ANGGOTA KNPB, 29) AWEL WETAPO, 30) ALIDIUS KOTOKI
KNPB
DAN PRD WILAYAH MANOKWARI
Komite Nasional Papua
Barat Wilayah Manukwari menurunkan anggotanya untuk membagikan selambaran akasi
damai kepada rakyat bangsa west Papua pada hari kamis tanggal 31 April 2015.
Mereka sedang membagikan seruan aksi demo damai untuk 1 Mei 2015, Kepolisian
Manokwari menangkap sejumlah aktivis KNPB WILAYAH MANOKWARI dengan simpatisan
KNPB. Penagkapan ini dilakukan di lampu merah depan pasar manggeng Manokwari
pada hari kamis pukul 12 siang. Polisi sebelum melakukan penagkapan sebelumnya
mengeluarkan tembakan sebanyak 4 kali sehingga sejumlah aktifis KNPB Wilayah
manukwari yang telah ditangkap tersebut diangkut dengan 1 buah truk Dalmas ke
POLRES Manokwari.
Jumlah aktivis yang
ditangkap adalah 15 (lima belas) orang. Mereka ditangkap saat membagikan
selebaran untuk aksi demo damai tanggal 1 Mei 2015 hari Aneksasi Papua ke NKRI.
Mereka masih dalam tahanan polres Manokwari dan mengenai keadaan yang dihadapi
mereka masih belum bisa kami pastikan, karena pihak KNPB dan keluarga telah
pergi untuk meminta keterangan tetapi dilarang keras oleh polsek dan perangkat
keamanan lainnya.
Berikut ini nama-nama
anggota KNPB wilayah manokwari yang ditangkap saat membagikan selebaran dilampu
merah Sanggeng adalah sebagai berikut :
1) Sarpas Misikmbo (Jubir KNPB Wilayah Manukwar), 2) Yoram Magai
(Sekertaris II KNPB Wilayah Manukwar), 3) Samuel Mabel (anggota), 4) Yerius
Wenda (anggota), 5) Wainus Karoba (anggota), 6) Joben Kum (anggota), 7) Alex Tebay (anggota), 8) Stefanus Owagai (anggota),
9) Keleopas Bomai (anggota), 10) Jun Murib (anggota/pelajar smk), 11) Ibe Magai
(anggota/pelajar smk), 12) Demen Dolame (anggota/pelajar smp)
KNPB
DAN PRD WILAYAH MERAUKE
Pada hari kamis siang, 31
April 2015, Kepolisisn Merauke mendatangi kantor KPNB dan PRD Merauke, kemudian
mereka membuat tenda di depan kantor KNPB dan PRD dengan tujuan untuk
menghalangi aksi damai KNPB dan PRD di Wilayah Merauke pada Hari Aneksasi west
Papua ke NKRI pada 1 Mei 2015. Pada hari kamis malam tanggal 31 April 2015,
AMIR TAHERA, anggota Intel dari KODIM Merauke bersama seorang anggotanya
mendatangi sekretariat KNPB dan Kantor Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Merauke.
Setibanya kedua anggota Intel tersebut menyanyakan aksi damai pada 1 Mei 2015.
Aksi Damai pada 1 Mei 2015
sebagai hari Aneksasi bangsa west Papua ke NKRI tidak berjalan di Wilayah
Merauke karena pada hari jumat tanggal 1 Mei 2015, pada pukul 01.06 WPB,
kepolisian dari Polres Merauke masuk ke sekertariat KNPB Merauke menangkap 16
orang aktivis KNPB Merauke, bersama Ketua PRD Mereka Ibu Panggresia Yeem.
Mereka yang ditangkap dibawah ke Polres Merauke dan masih ditahan di Polres
Merauke.
Berikut adalah nama-nama
mereka yang masih ditahan di Polres Merauke adalah sebagai berikut:
1) IBU PANGGRESIA YEEM KETUA PRD MERAUKE, 2) GENTO EMERICUS DOP
KETUA KNPB MERAUKE, 3) YOSEP MUYAN ANGGOTA KNPB MERAUKE, 4) YOSEP IMBANOP,
KETUA PARLEMEN SUKU MUJU, 5) KETUA KNPB SEKTOR ONGKATMIT, , 6) ZAKARIAS Y
SRAUN, 7) EMANUEL MATEMKO, 8) YOHANES KAYOP, 9) IBRAHIM DEWAP , 10) JAN
OBAKAM , 11) IKNASIUS WAMIN, 12) THOMAS PISAKAI, 13) FRANSISKU PISAKAI, 14)
JULIANUS TABIET, 15) ISAK SOSOCHOM
KNPB
DAN PRD WILAYAH SORONG
Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Wilayah Sorong bersama rakyat bangsa Papua yang ada di wilayah
kepala burung Pulau west Papua menolak Aneksasi west Papua ke NKRI pada 1 Mei
1963.
KNPB dan PRD bersama para
Krew KNPB Pusat yang sedang bersama rakyat Papua di sorong melakukan aksi
ditempat membentangkan poster-poster yang pada intinya menyatakan Papua bukan
Indonesia karena Indonesia bukan Melanesia sehingga Indonesia telah Melanggar Hak
Hidup sebagai sebuah bangsa di bumi ini.
KNPB
DAN PRD DI WILAYAH TIMIKA
Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Wilayah Timika bersama rakyat bangsa Papua yang ada di wilayah
Timika Pulau west Papua menolak Aneksasi west Papua ke NKRI pada 1 Mei 1963.
Rakyat Papua yang dimediasi oleh komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika di
Timika pada 1 Mei 2015 berkumpul di halaman kantor KNPB dan PRD Bomberay
melakukan ibadah bersam menolak Aneksasi Papua ke NKRI.
Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Sebagai mediasi Rakyat West Papua mengambil komando di lapangan
sekretariat KNPB & PRD Wilayah Timika. Pada pukul 07.30 wpb, para rakyat
Papua berkumpul dan pada pukul 8.10 memulai Ibadah bersama. Ibadah berlangsung
dengan meria dan khimad. Acara ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
KNPB
DAN PRD KAIMANA
Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Wilayah Kaimana bersama rakyat bangsa Papua yang ada di wilayah
Kaimana Pulau west Papua menolak Aneksasi west Papua ke NKRI pada 1 Mei 1963.
Rakyat Papua yang dimediasi oleh komite Nasional Papua Barat Wilayah Kaimana
pada 1 Mei 2015 berkumpul di halaman kantor KNPB dan PRD Kaimana untuk
melakukan ibadah bersama menolak Aneksasi Papua ke NKRI.
Aksi Demo damai Menolak
hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI pada 1 Mei 2015 di kaimana dibubarkan
oleh aparat kepolisian Polres Kaimana. Pembubaran paksa ini terjadi pada 1 Mei
2015 pukul 09.30 waktu Kaimana.
Pihak aparat penegak hukum
Republik Indonesia yang terdiri dari Tim Gabungan TNI, POLRI Daerah Kaimana
membongkar sekretariat KNPB Wilayah Kaimana dan membubarkan rakyat west papua
secara paksa dalam ibadah yang sedang berlangsung.
Kepolisian Kaimana juga
telah menagkap sejumlah pengurus KNPB Wilayah Kaimana West Papua. Berikut
adalah nama-nama yang di tangkap dan sedang ditahan di Polres Kamimana hingga
saat ini adalah sebagai berikut:
1) Ruben Furas (KNPB Wilyah Kaimana), 2) Sepi Surbay (Anggota KNPB Wilayah Kaimana)
KNPB
DAN PRD WILAYAH PAK-PAK
Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) Wilayah Pak-Pak bersama rakyat bangsa Papua yang ada di wilayah
Pak-Pak, Pulau west Papua menolak Aneksasi west Papua ke NKRI pada 1 Mei 1963
yang mana dilakukan rakyat Papua yang dimediasi oleh komite Nasional Papua
Barat Wilayah Pak-Pak pada 1 Mei 2015. Mereka berkumpul di halaman Gereja untuk
melakukan ibadah bersama menolak Aneksasi Papua ke NKRI.
Aksi Demo damai Menolak
hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI pada 1 Mei 2015 di Pak-Pak ini
berlangsung dengan aman akan tetapi pada akhir acara tersebut dibubarkan oleh
aparat kepolisian Polres Pak-Pak. Pembubaran paksa ini terjadi pada 1 Mei 2015
pukul 10.30 wpb.
Berikut adalah gambar
ketika rakyat west Papua di Pak-Pak yang sedang long march menuju ke tempat
ibadah bersaman menolak Aneksasi papua ke NKRI pada 1 Mei 1963 yang diperingati
dan Ditolak oleh bangsa Papua di Pak-Pak.
Dilaporkan
Oleh: Romario E. Yatipai
Wakil Parlemen Nasional
West Papua (PNWP)
E-mail:
westpapuanationalparliament@gmail.com
0 komentar:
Posting Komentar