Ketua KNPB Pusat (Viktor F Yeimo) |
Juru Bicara Nasional KNPB, Bazoka Logo (kiri) dan
Ones Suhun, Sekum KNPB Pusat (kanan), 21/4/2015. Jubi/Arnold Belau
Jayapura,
Jubi – Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan aksi demo
damai yang rencananya digelar secara nasional di seluruh tanah Papua untuk
memperingati hari aneksasi Indonesia terhadap Papua.
“Kami
serukan aksi demo damai nasional yang akan dilakukan pada tanggal 1 Mei
mendatang untuk memperingati hari aneksasi yang dilakukan oleh Indonesia,
Amerika, PBB dan Belanda terhadap Papua tanpa melibatkan orang Papua pada 1 Mei
1963,” ungkap Bazoka Logo, juru bicara Nasional, KNPB Pusat kepada wartawan di
Jayapura, (21/4/2015).
1
Mei tahun 1963 adalah awal terjadinya pemusnahan orang Papua oleh penguasa
kolonial Indonesia menggunakan seluruh kekuatan militer untuk melegalkan orang
Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui rekayasa PEPERA tahun 1969.
“Kepada
seluruh rakyat Papua Barat yang ada di balik gunung, di hutan belantara,
pesisir pantai, pengungsian, penjara-penjara Indonesia, pelajar dan mahasiswa
yang ada di negeri kolonial, buruh bangunan, pedagang kali satu hingga lima,
dan seluruh elemen orang asli Papua bahwa KNPB menghimbau agar momentum 1 Mei
2015 dimaknai dengan kembalinya orang asli Papua kembali kepada identitas
sesungguhnya dengan cara damai, bermartabat dan demokratis,” himbau KNPB yang
disampaikan oleh Bazoka Logo.
Kata
Logo, KNPB juga menyampaikan kepada setiap kepala suku,marga dan makhluk hidup
pewaris tanah Papua Barat dengan hati nurani berdasarkan kebenaran menyatakan,
“kami bukan bangsa Indonesia tetapi sesungguhnya kami bangsa Papua Barat adalah
Melanesia. Juga menyatakan bahwa kami bukan pendatang tetapi kami ada pemiliki
dan ahli waris tanah Papua,”
Sementara
itu, Ones Suhun, sekretaris umum KNPB Pusat menambahkan, 1 Mei 1963 adalah
momen dimana terjadinya kongkalikong internasional dengan Amerika dengan
kepentingannya di Freeport tanpa melibatkan dengan orang Papua.
“Waktu
itu (tahun 1963) sudah ada Dewan New Guinea Raad. Kenapa tidak koordinasi
dengan dewan New Guinea Raad. Ini secara sepihak UNTEA serahkan Papua kepada
Indonesia. Maka itu yang paling bertanggungjawab adalah PBB. Dan PBB harus
bertanggungjawab. Karena penyerahannya itu dilakukan oleh UNTEA bukan orang
Papua yang memilih bergabung dengan Indonesia. Waktu itu Papua sudah merdeka,”
ungkapnya.(Arnold Belau)
0 komentar:
Posting Komentar