KEPUTUSAN SIDANG PLENO NIEUW GUINEA RAAD FRAKSI MEEPAGO TAHUN 2026

KEPUTUSAN SIDANG PLENO NIEUW GUINEA RAAD FRAKSI MEEPAGO TAHUN 2026

Sidang Pleno NGR Fraksi Meepago Tegaskan Penyelesaian Status West Papua Harus Lewat Hukum Internasional

Meepago, West Papua — Sidang Pleno Nieuw Guinea Raad (NGR) Fraksi Meepago secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian status sengketa wilayah West Papua merupakan persoalan hukum internasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan internasional yang sah, berwenang, dan diakui secara global. Penegasan tersebut menjadi salah satu keputusan utama dalam Sidang Pleno NGR Fraksi Meepago yang diselenggarakan pada 31 Januari 2026 di wilayah Meepago, Papua.

Sidang ini dipandang sebagai momentum penting dalam memperkuat konsolidasi internal serta memperjelas arah perjuangan politik bangsa Papua yang berlandaskan hukum, prinsip damai, dan martabat bangsa.

Sidang Pleno dihadiri oleh perwakilan Dewan Daerah se-Meepago, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Meepago, unsur militer bangsa Papua, tokoh-tokoh masyarakat adat, serta berbagai elemen organisasi masyarakat sipil. Kehadiran lintas unsur tersebut mencerminkan komitmen kolektif untuk membangun kesatuan sikap dan langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Papua.

Ketua NGR Fraksi Meepago, Gerson Pigai, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa Sidang Pleno ini merupakan bagian dari konsolidasi strategis untuk memperkuat kelembagaan Nieuw Guinea Raad sekaligus memperjelas garis perjuangan bangsa Papua di tingkat nasional dan internasional.

“Penyelesaian status sengketa wilayah West Papua adalah persoalan hukum internasional. Karena itu, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum internasional, termasuk pengadilan internasional yang berwenang,” tegas Gerson Pigai.

Menurutnya, pendekatan berbasis hukum internasional merupakan jalan yang bermartabat, terukur, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, sekaligus memperkuat posisi Papua di mata dunia internasional.

Dalam sidang tersebut, NGR Fraksi Meepago juga menyatakan kesiapan rakyat pribumi Papua di wilayah Meepago untuk mengonsolidasikan diri bersama Nieuw Guinea Raad guna mendorong penyelesaian status West Papua melalui jalur hukum internasional secara aktif, terorganisir, dan berkelanjutan.

Sidang menilai bahwa konsolidasi rakyat merupakan fondasi utama dalam memperkuat legitimasi perjuangan politik dan diplomasi Papua. Oleh karena itu, konsolidasi harus dilakukan secara inklusif dan menyeluruh, melibatkan seluruh komponen rakyat Papua tanpa terkecuali.

Sidang Pleno menegaskan bahwa setiap langkah perjuangan politik dan diplomasi Papua harus berpegang pada prinsip damai, transparan, partisipatif, dan berbasis hukum. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia universal serta prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Para peserta sidang sepakat bahwa perjuangan bangsa Papua tidak boleh keluar dari koridor hukum internasional, serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan rakyat Papua sendiri atau melemahkan posisi perjuangan di tingkat global.

Dalam salah satu keputusan penting lainnya, Sidang Pleno NGR Fraksi Meepago menyerukan kepada seluruh komponen bangsa Papua baik unsur politik, masyarakat sipil, lembaga adat, gereja, pemuda, maupun perempuan untuk bersatu dan berjuang bersama dalam wadah Nieuw Guinea Raad.

Seruan ini dimaksudkan untuk membangun perjuangan yang terkoordinasi, terarah, dan bermartabat, sehingga mampu memperkuat posisi Papua dalam forum-forum internasional serta mencegah fragmentasi perjuangan.

Untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi, Sidang Pleno juga mengesahkan restrukturisasi pimpinan NGR Fraksi Meepago. Dalam struktur kepemimpinan yang baru, ditetapkan Gerson Pigai sebagai Ketua NGR Fraksi Meepago, Metusale Pekei sebagai Sekretaris dan Jekson Gobai sebagai Wakil Sekretaris. 

Restrukturisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat koordinasi internal, serta mempercepat pelaksanaan program-program strategis ke depan.

Sidang Pleno juga merumuskan sejumlah program kerja strategis, antara lain Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya organisasi, Edukasi dan sosialisasi politik-hukum kepada masyarakat bangsa Papua, Advokasi dan diplomasi internasional

Dokumentasi, penelitian, dan pengumpulan data sebagai basis perjuangan hukum internasional serta Penguatan jaringan dan kemitraan internasional.

Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat posisi Nieuw Guinea Raad sebagai lembaga representatif bangsa Papua dalam memperjuangkan hak-haknya di tingkat internasional.

NGR Fraksi Meepago menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua melalui jalur hukum dan kelembagaan internasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta norma hukum internasional.

Sidang Pleno menutup rangkaian kegiatannya dengan seruan agar seluruh rakyat Papua tetap menjaga persatuan, kedisiplinan organisasi, serta konsistensi perjuangan demi masa depan bangsa Papua yang adil dan bermartabat.

Siaran pers ini disampaikan oleh Gerson Pigai, Ketua NGR Fraksi Meepago, bersama Romario Yatipai, Wakil Ketua Nasional Nieuw Guinea Raad.